JAKARTA, investor.id - Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk pemberian beras, telur, dan ayam saat memasuki bulan Ramadan 2023 ini.Bantuan ini diberikan kepada kelompok masyarakat tidak mampu khususnya sudah termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras, telur, dan ayam selama tiga bulan. Hal ini sedang diatur regulasinya dan akan diberikan selama tiga bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan BPNT,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 pada Minggu (05/3/2023).

Pemberian bansos ini sebagai wujud pemerintah menjaga stabilisasi harga jelang bulan Ramadan. Pada saat yang sama pada bulan Maret, Badan Pusat Statistik (BPS) menjalankan survei mengenai tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan di masyarakat. Pemberian bantuan tersebut diharapkan bisa menekan inflasi pada saat yang sama diharapkan juga bisa menurunkan tingkat kemiskinan.

“Pada Maret ini akan ada survei terkait kemiskinan sehingga diharapkan kita bisa menahan inflasi agar kemiskinan tidak meningkat. Program bantuan sosial ini akan dilaksanakan pada Maret, April, dan Mei 2023,” kata Airlangga.

Pemerintah juga melakukan enam langkah dalam upaya pengendalian harga menjelang hari besar keagamaan nasional (HKBN). Pertama, yaitu melakukan pemantauan harga kebutuhan harga kebutuhan bahan pokok. Dalam hal ini pemerintah memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok seperti beras,minyak goreng, aneka cabai, anek bawang, daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi.

Kedua, memastikan kecukupan pasokan bahan pangan. Dalam hal ini pemerintah memastikan ketersediaan baik yang dikuasai oleh pemerintah daerah, gudang, distribusi, pasar tradisional dan pasar ritel modern serta di tingkat produsen, termasuk memperhitungkan adanya tambahan kebutuhan bahan pangan untuk mengantisipas rencana penyaluran bantuan sosial di bulan Maret 2023.

Ketiga, mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar dan bazar pasar murah. Mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar/bazar pasar murah untuk komoditas pangan strategis, maupun stabilisasi pasokan dan harga pangan guna memastikan keterjangkauan harga. Langkah menjaga stabilisasi harga dilakukan dengan melibatkan stakeholders serta berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog.

“Optimalisasi operasi pasar dan pasar murah untuk komoditas pangan strategis dan di sini Kepala Badan Pangan Nasional beserta Kepala Bulog sedang mempersiapkan agar keterjangkauan harga tersedia di pasar tradisional,” kata dia.

Keempat yaitu distribusi pasokan pangan melalui alokasi anggaran bantuan/subsidi ongkos angkut melalui APBD sesuai peraturan untuk memperlancar distribusi dan menekan kenaikan harga. “Subsidi ongkos angkut melalui APBD dengan biaya tidak terduga bisa dimanfaatkan. Tentu dari Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinasikan dan bisa membantu memfasilitasi hal ini,” tutur Airlangga.

Kelima yaitu berkoordinasi bersama aparat penegak hukum termasuk satgas pangan. Langkah ini dilakukan untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, maupun penimbunan termasuk distribusi BBM dan LPG.

Keenam, melakukan moral suasion dalam rangka pengelolaan ekspektasi masyarakat atas harga bahan pangan pokok. Upaya menjaga ekspektasi dilakukan melalui komunikasi kepada masyarakat secara transparan terkait dengan ketersediaan pasokan serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok. Pemerintah juga memberikan imbauan kepada masyarakat melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, media sosial, dan iklan layanan masyarakat untuk melakukan konsumsi secara wajar dan bijak berbelanja.

“Sehingga belanja bisa dilakukan secara bijaksana sehingga tidak terjadi over buying akibat misinformation,” pungkas Airlangga.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS