Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gubernur The Fed Jerome Powell

Gubernur The Fed Jerome Powell

Fokus Pasar: Pemilu AS dan RAPBN Indonesia Sebabkan Situasi Semakin Sulit

Kamis, 24 September 2020 | 10:05 WIB
Ghafur Fadillah

JAKARTA, investor.id  - PIlarmas Sekuritas dalam analisa terbarunya menyatakan bauran kebijakan fiskal dari pemerintah Amerika Serikat (AS) dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Hal yang senada diucapkan oleh Ketua The Fed, Jerome Powell yang menjelaskan saat ini dukungan stimulus fiskal sangat penting untuk menopang pemulihan perekonomian.

Seperti diketahui pada perdagangan hari Selasa, perdagangan di pasar saham terpengaruh sentimen negatif. Dugaan penyimpangan pada perbankan seperti yang terlampir pada data dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan atau FinCen membuat saham perbankan terkoreksi. Hal ini ditambah dengan kecurigaan bahwa rencana kebijakan fiskal baru yang tak kunjung selesai ini masih terkait dengan pemilu presiden AS yang akan datang.

“Dikhawatirkan pemerintah AS akan lebih fokus pada pemilu presiden yang akan datang ketimbang mengeluarkan stimulus yang baru untuk masyarakat dan membuat stiuasi ini semakin sulit,” jelas Pilarmas Sekuritas, Kamis (24/9).

Sementara itu Pilarmas Sekuritas menilai upaya pemerintah saat ini masih belum cukup untuk menangani pemulihan ekonomi akibat pandemi. Mengacu pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) pada 2021, pemerintah menyiapkan dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebanyak Rp 356,5 triliun. Jumlah ini lebih kecil ketimbang sebelumnya yakni Rp 695,2 triliun di tahun 2020.

“Rencana anggaran ini dapat menimbulkan anggapan pada para pelaku pasar bahwa pemerintah Indonesia kurang serius dalam menangani dampak pandemi,” papar Pilarmas.

Kendati demikian Pilarmas berharap kebijakan fiskal pada 2021 mendatang tersebut dapat menciptakan stabilitas sebagai peredam dan dapat mengakomodir situasi yang tak terduga. Selain pemulihan Kesehatan, pemerintah disarankan untuk membantu sektor Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu menopang perekonomian dari bawah.

Untuk diketahui saat ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau telah tersalurkan kepada 5,9 juta penerima dengan nilai mencapai Rp 14 triliun, realisasi penyaluran hingga 21 September 2020 tersebut telah mencapai 64,5 persen dari pagu anggaran sebesar Rp22 triliun. Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan kepada 1,7 juta penerima Banpres dengan nilai bantuan masing-masing Rp2,4 juta.

Direktur Usaha Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)  Supari menambahkan, pihaknya telah menyalurkan Bantuan langsung Tunai (BLT) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut kepada sekitar 2 juta penerima di Indonesia.

Ke depannya Pemerintah masih akan merealisasikan penyaluran bantuan kepada kepada 1,4 juta penerima dengan nilai Rp 3,5 triliun hingga akhir bulan ini. Hal ini dilakukan untuk mengejar target tahap awal penyaluran bantuan kepada 9,1 juta penerima pada 2020. Adapun pemberian banpres produktif ini melibatkan BBRI. sebagai penyalur.

“Peran BUMN dalam PEN ini memang cukup besar saat ini, apabila progress dari program tersebut berjalan sesuai skenario dan dapat tepat sasaran, tentu hal tersebut dapat menjadi trigger positif bagi emiten. Baik dari segi kinerja maupun kualitas perusahaan dimata publik,” pungkasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN