Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suasana main hall Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Suasana main hall Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Unrealized Loss Lazim di Pasar Modal

Kamis, 25 Februari 2021 | 09:31 WIB
Lona Olavia

JAKARTA, investor.id - Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy menilai,  penurunan nilai investasi (unrealized loss) BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek di pasar modal jelas tidak bisa dikriminalisasi. Apalagi, investasi saham atau reksa dana tak lepas dari prinsip high risk high return, yakni risiko investasi akan sejalan dengan potensi imbal hasil yang dapat diperoleh. Apalagi, kondisi pasar modal sempat lesu akibat tekanan pandemi Covid-19.

“Ini bukan kriminal, ini praktik yang biasa di pasar modal. Di pasar modal luar negeri juga sama. Tapi, BUMN yang aturannya kaku perlu dievaluasi. Ini tidak fleksibel padahal ada risiko operasional, sehingga membuat (perusahaan negara) terbelenggu untuk melakukan aksi investasinya. Ibaratnya membeli 10 saham dan semuanya harus untung. Padahal, kalau delapan dari 10 saham sudah untung saja itu termasuk hebat sekali apalagi pada saat indeks turun. Namanya risiko pasar,” ujarnya kepada Investor Daily, Rabu (24/2).

Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB Universitas Indonesia Budi Frensidy.
Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB Universitas Indonesia Budi Frensidy.

Budi menuturkan terdapat berbagai risiko yang terus membayangi investasi di pasar modal, di antaranya yakni capital loss, likuiditas emiten, hingga perusahaan yang memutuskan untuk delisting (default). Risiko itu membayangi seluruh jenis investor, baik perorangan maupun lembaga.

Dia menambahkan, ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan unrealized loss di BPJS Ketenagakerjaan, termasuk kondisi pasar dan market timing. Kendati demikian, unrealized loss merupakan kondisi yang wajar dalam investasi dan kondisinya masih dapat berubah. Alhasil, jika BPJS Ketenagakerjaan dituduhkan melakukan dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi hal itu menjadi tidak tepat.

Oleh karena itu, Budi mendesak agar pemerintah perlu cepat membenahi masalah ini. Apalagi, BP Jamsostek menaruh dana besar di pasar modal. Sehingga, jika masalah ini sampai berlarut-larut, maka jelas kepercayaan investor terhadap pasar modal bisa runtuh. Lebih parahnya, pemulihan ekonomi nasional akan lambat terjadinya.

“Dampaknya akan sangat signifikan kalau BPJS Ketenagakerjaan sampai dianggap melanggar karena unrealized loss. Apalagi dulu bursa sangat mengandalkan investor institusi. Yang saya khawatirkan yang lain akan mengikuti. Ini akan memicu dana publik untuk mengikuti langkah BP Jamsostek,” katanya.

Tambah Budi, yang perlu dikhawatirkan lagi bahwa investor asing akan luntur dan upaya pemerintah untuk menarik dana dari pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau yang dikenal dengan nama internasional Sovereign Wealth Fund (SWF) akan gagal. Padahal lembaga ini diharapkan turut menjadi faktor untuk melakukan dinamisasi di pasar modal. “Ini bukan buat kondusif tapi berikan citra negatif ke pasar. SWF bisa-bisa gagal. Ada tantangan yang harus dihadapi, kalau tidak ditangani buru-buru dan dengan benar, maka tidak akan berhasil capai target,” pungkas dia.

Analis CSA Research Institute. Foto: IST
Analis CSA Research Institute. Foto: IST

Senada Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan, penanganan yang salah bisa memberikan preseden buruk bagi pasar modal.

“Kalau ini salah ditangani oleh pihak-pihak yang terkait, maka akan berikan dampak negatif terutama memberikan citra yang kurang baik bagi masyarakat. Nantinya, masyarakat akan melihat pasar modal penuh dengan kejahatan. Walaupun ada BEI dan OJK dengan segala macam perangkatnya aturannya dianggap tidak berfungsi. Padahal apa yang terjadi di berbagai macam lembaga keuangan tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.

Apalagi sebagian besar saham BPJS Ketenagakerjaan berada dalam jajaran LQ45 dan sebagian lainnya pernah masuk indeks tersebut. Saham-saham yang dimiliki badan itu pun dinilai layak untuk dimiliki pengelola dana sebesar BPJS mengingat saham-saham BPJS Ketenagakerjaan banyak merupakan emiten BUMN.

Hal tersebut meminimalisir adanya fraud dalam pengelolaan investasi karena terdapat prosedur ketat dalam keputusan investasi. Portofolio reksa dana yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan juga berkualitas baik. Hal tersebut terlihat dari daftar manajer investasi (MI) yang mengelola dana investasi para pekerja.

“Makanya kasus ini harus cepat diselesaikan. Yang ditakutkan para investor ritel itu bukan di transaksinya, tapi sekuritas tempat mereka melakukan transaksi. Literasi keuangan yang selama ini digemborkan oleh sekuritas, dan OJK tidak akan terjadi,” kata Reza.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN