Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pialang melakukan aksi jual beli saham di sekuritas, Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/David Gita Roza

Pialang melakukan aksi jual beli saham di sekuritas, Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/David Gita Roza

Fokus Pasar: Realokasi Dana PEN

Senin, 5 Juli 2021 | 10:02 WIB
Muhammad Ghafur Fadillah (muhamad.ghafurfadillah@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pelaku pasar di awal pekan mencermati rencana pemerintah Indonesia dalam realokasi dana bantuan sosial. Hal ini dilakukan agar dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat terserap lebih maksimal.

Dalam riset harianya, Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan, hingga 25 Juni yang lalu, pemerintah berhasil merealisasikan sebanyak Rp 237,54 triliun atau 34% dari total pagu sebanyak Rp 699,43 triliun. Dalam jumlah tersebut sektor kesehatan telah menggunakan sebanyak Rp 45,4 triliun atau 26% dari yang dianggarkan yakni Rp 172,84 triliun.

Kemudian, sektor perlindungan sosial menggunakan sebanyak Rp 65,36 triliun, 44% dari total anggaran 148,27 triliun. Untuk dukungan terhadap UMKM dan korporasi, realisasi anggaran mencapai 26,3% dari pagu Rp 193,74 triliun. Program prioritas Rp 39,79 triliun atau 31,1% dari Rp127,85 triliun dan terakhir, insentif dunia usaha mencapai Rp 36 triliun atau 63,5% dari total pagu Rp 56,73 triliun.

Pilarmas melanjutkan, apabila mengacu pada data tersebut serapan besar kemungkinan hingga semester-II 2021 total serapan dana PEN masih di bawah 50%. Meningkatnya jumlah kasus Covid-19 terbukti menjadi hambatan penyerapan dari anggaran tersebut.

“Guna menjaga pertumbuhan ekonomi, bantuan untuk dunia usaha masih perlu dimaksimalkan dengan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar insentif dapat digunakan sebaik mungkin sehingga mempercepat proses tersebut,” jelas, Senin (5/7).

Selain itu, lanjut Pilarmas, pemerintah perlu memonitor program-program yang kurang tepat sasaran dan realokasi pada sektor lain yang dianggap lebih penting. Sehingga, manfaat dari  pemberian insentif dapat terlihat di semester-II 2021.

Seperti diketahui, pemerintah resmi mengumumkan PPKM Darurat di Jawa - Bali mulai 3 sampai 20 Juli 2021. Pembatasan tersebut meliputi kerja dari rumah atau work from home untuk sektor non esensial secara 100% dan penutupan mal. PPKM Darurat diperkirakan berpotensi membatasi pemulihan ekonomi khususnya Jawa dan Bali pada kuartal-III 2021.

“Kami memperkirakan pembatasan ini akan berdampak signifikan pada sektor industri perdagangan, ritel, transportasi, hotel, dan restoran. Sementara itu, untuk industri pengolahan, pertanian, dan konstruksi diperkirakan tidak akan berdampak negatif secara signifikan,” ujar Pilarmas.

Meski demikian, pemberlakuan PPKM darurat yang disertai dengan peningkatan testing, tracing, dan treatment, serta akselerasi program vaksinasi, diperkirakan dapat menopang pertumbuhan ekonomi pada sisa akhir tahun.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN