JAKARTA, investor.id — Environment, Social dan Governance (ESG) diyakini dapat mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Pasalnya, perusahaan yang menerapkan ESG akan semakin makmur dan semakin diminati banyak investor.

Berdasarkan survei, sebanyak 88% perusahaan yang diteliti memperlihatan korelasi yang positif akan kinerja operasionalnya pada saat mereka mempraktikkan ESG dengan baik. Sementara sebanyak 80% perusahaan menunjukan kinerja pergerakan harga saham untuk perusahaan tercata juga lebih baik.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fawzi mengatakan, keuntungan lainnya dalam menerapkan ESG adalah perusahaan diminati oleh para investor. Jika melihat data dana kelolaan dunia, yang kemudian menggabungkan diri ke dalam Principles for Responsible Investment (PRI), ini terus mengalami peningkatan.

“Di akhir tahun 2020, tercatat sudah lebih dari total US$ 100 triliun dana kelolaan, dari sebelumnya pada tahun 2015 US$ 59 triliun. Kemudian, jumlah pengelola dana yang bergabung itu semakin meningkat, saat ini bahkan anggota nya lebih dari 3 ribu,” jelas Hasan dalam webinar Majalah Investor dan Berita Satu Media Holdings (BSMH), bekerja sama dengan PT Astra Internasional Tbk dan PT Pupuk Kaltim, Kamis (9/9).

Webinar yang dipandu Direktur Pemberitaan BSMH, Primus Dorimulu itu juga menghadirkan Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ruandha Agung Sugardiman, Founder  Bumi Global Karbon Foundation Deni Daruri, serta Guru Besar IPMI International Business School Roy Sembel.

Hasan menyampaikan, di Indonesia sendiri, jumlah dana kelolaan atau asset under management dari reksa dana dan ETF yang berbasis indeks green, seperti Indeks Kehati dan ESG Leaders, itu terus menunjukan peningkatan dan peminatan yang meningkat tajam dari waktu ke waktu.

“Saat ini sudah ada 15 produk yang dana kelolaannya bahkan sudah mencapai lebih dari Rp 2,5 triliun, di akhir tahun lalu saja bahkan kita sudah mencapai angkan Rp 3 triliun,” ujar dia.

Hasan menambahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung sepenuhnya penerapan dari keuangan berkelanjutan dengan basis ESG khusus nya di pasar modal Indonesia. OJK pun sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, arahan maupun peraturan, seperti mengeluarkan road map untuk sustainable finance yang tahap 1 nya sudah dimulai sejak 2015 lalu dan berakhir 2020.

Adapun saat ini sudah terbit roadmap tahap 2, dimulai tahun 2021 sampai dengan 2025, dimana tahap 2 ini fokus nya adalah menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan saat ini.

“Kami berharap pada tahun 2025, seluruh pelaku industri keuangan kita mulai dari perbankan besar, kemudian perbankan menengah kecil dan emiten besar, sedang dan kecil secara bertahap akan wajib menyampaikan laporan keberlanjutannya,” ujar dia.

Perlu diketahui, sampai dengan awal September ini khusus untuk perusahaan tercatat di bursa, sekitar 144 perusahaan tercatat sudah menyampaikan sustainability report, baik yang sudah mendapatkan kewajiban maupun secara voluntary sudah lebih awal menyiapkan dan menerbitkan laporan berkelanjutan.

Hal yang sama juga disampaikan guru besar IPMI Internastional Business School Roy Sembel, perusahaan yang menerapkan ESG akan mampu membangun akses ke permodalan yang lebih besar, membangun brand yang lebih kuat dan mempromosikan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, sehingga menguntukan perusahaan dan investor.

Namun demikian, dalam menerapkan ESG perlu ada orang-orang yang mampu memanfaatkan dan mengerti sustainabilty. Di tengah era saat ini, perusahaan harus memiliki ESG mindset dan people and self empowerment tetap jalan, serta memiliki manajemen resoucre yang baik.

Founder Bumi Global Karbon Deni Daruri menambahkan, apabila perusahaan ingin memiliki peringkat yang bagus, maka perusahaan tersebut harus transparan terhadap laporan ESG, karena peringkat ESG ini menjadi titik awal analisa investasi sebagai pengertian umum untuk lanskap ESG sebuah perusahaan atau sektor tertentu.

“Investor menggunakan lebih dari satu rating ESG untuk menginformasikan penelitian mereka. Penggunaan beberapa data dapat membantu mengisi kesenjangan,” jelas dia.

Di sisi lain, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementrian Keuangan RI Suminto mengatakan, Green and sustainable menjadi satu elemen penting dari pemulihan ekonomi pasca pandemi yang diingikan oleh masyarakat global, dalam konteks ini transisi ekonomi rendah karbon telah mengemuka kembali dalam diskusi global governance terkini.

Dalam mencapai masa transisis ekonomi rendah karbon tersebut, tidak hanya pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan saja yang diperoleh. Namun, ada berbagai risiko, seperti resiko bagi ketenagakerjaan maupun masyarakat yang perlu di mitigasi dengan baik.

UNFCC mencatat bahwa terdapat potensi sekitar 1,5 miliar pekerja akan terpengaruh oleh transisi ini secara global. Oleh karena itu berdasarkan konsep SDG dan paris agreement inklusi sosial, hal yang perlu diperhatikan adalah dalam mempengaruhi, membentuk dan mengarahkan.

Untuk menghadapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani diberbagai forum mempromosikan satu jargon yang lebih merepresentasikan kepentingan emerging market dan development ekonomi yang tidak saja just tetapi juga affordable.

Melalui just and affordbale transition ini diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan yang tentunya merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat global.

Lebih lanjut, isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global, dan oleh karena nya memerlukan komitmen secara kolektif. Berbagai forum internasional yang melibatkan kementrian keuangan, juga telah memasukan isu ini menjadi prioritas, termasuk dalam forum G20, dimana Indonesia menjadi anggota dan tahun depan akan memegang presidensi.

Indonesia yang akan memegang presidensi G20 tahun depan akan melanjutkan isu perubahan iklim ini dengan sasaran untuk dapat menghasilkan aksi konkrit dari road map yang telah dibentuk dalam rangka menuju transisi yang adil dan terjangkau, just and affordable transition.

“Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 berada dalam konteks kita semua berharap bahwa tahun 2022 adalah tahun pemulihan ekonomi global pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu, presidensi G20 Indonesia tahun depan mengambil tema recover together, recover stronger,” ujar dia.

Di sisi lain, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 29% atas upaya sendiri dan 41% atas support internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai komtimen ini pemerintah telah melakukan pengintegrasian kebijakan low carbon development ke dalam rencana pembangunan jangka menengah NDC rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca, maupun rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim.

Kementrian keuangan telah mengindentifikasi jumlah pendanaan yang dibiayai APBN untuk kegiatan mitigasi sejak tahun 2016 dan kegiatan adaptasi sejak tahun 2018. Melalui budget ini, yakni pendaan untuk iklim atau climate budget, hasil ini menunjukan bahwa pemerintah secara konsisten telah mengalokasikan anggaran iklim sekitar 4,1% dari total belanja APBN selama 5 tahun terakhir.

“Tentu ini melibatkan jumlah yang sangat besar. Namun, nominal ini hanya dapat memenuhi sekitar 34% dari total kebutuhan pembiyaan mitigasi iklim untuk mencapai target NDC. Oleh karena itu peran dan kontribusi swasta termasuk financial sector tentu sangat diharapkan untuk dapat menutup financing gap ini,” ujar dia.

Pemerintah indonesia telah melakukan beberapa reformasi kebijakan untuk menarik sektor swasta berinvestasi di sektor berkelanjutan. Salah satunya melalui penerbitan Omnibus Law Ciptaker yang mereformasi beberapa undang-undang dan peraturan guna menarik lebih banyak investasi dari sektor swasta dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

“Termasuk kita ingin mendorong dan mempromosikan investsi yang berkelanjutan ini melalui pembentukan sovereign crowd fund kita yakni indonesia investmen authority atau LPI,” ujar dia.

Sejalan dengan prinsip ESG, pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan mekanisme carbon pricing yang sudah dalam tahap akhir. Hal ini sebagai upaya dalam meningkatkan keterlibaan swasta, dalam meningkatkan permasalahan lingkungan dan juga mengurangi eksternalitas dari emisi karbon. Diharapkan hal ini akan menjadi kunci keberhasilan transisi ekonomi rendah carbon dalam mencapai target net zero emission secara domestik maupun global. 

Editor: Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS