Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
(Foto: Dok. PGN)

(Foto: Dok. PGN)

PGAS Menang Sengketa Pajak, Bisa Jadi Katalis Penguatan Saham

Selasa, 21 September 2021 | 09:51 WIB
Fajar Widhiyanto

Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) kembali memenangkan perkara Peninjauan Kembali (PK) terkait sengketa pajak PPN penjualan gas bumi ke konsumen dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak senilai US$16 juta atau sekitar Rp 228,8 miliar (asumsi kurs Rp14.300 per US$).

Melansir informasi yang dipublikasi oleh laman website Mahkamah Agung RI, putusan PK oleh Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 000518.16/2018/PP/M.XVIB tahun 2019 tersebut ditetapkan pada 16 September 2021 oleh tiga Hakim Agung yaitu Dr. H, Yodi Matono Wahyunadi, SH., MH., Dr Yosran, SH. MHum dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN dengan panitera Muhammad Usahawan, SH.

Kemenangan PK untuk PGAS ini merupakan yang keempat kalinya, setelah di bulan Mei 2021 perseroan juga memenangkan PK atas tiga perkara sengketa pajak PPN penjualan gas bumi ke konsumen senilai Rp698 miliar. Dari tiga perkara pajak tersebut, dua kasus merupakan sengketa pajak tahun pajak 2012, dan satu kasus merupakan sengketa pajak untuk tahun pajak 2013.

“Keputusan MA ini tentunya akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan PGAS. Paling tidak dari empat perkara yang telah dimenangkan PK -nya oleh MA, PGAS bisa menarik dana pencadangan sebagai pendapatan lain-lain. Sehingga laba bersihnya tahun ini akan semakin positif,” ujar Founder & CEO Finvesol Consulting Indonesia, Fendi Susiyanto, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi, Selasa (21/9).

Sengketa pajak yang yang telah diputuskan oleh MA di ini merupakan bagian dari 24 perkara sengketa pajak PPN yang melibatkan PGAS dan Ditjen Pajak. Dengan keputusan PK atas 4 perkara pajak ini, maka PGAS akan dapat menarik kembali dana pajak senilai Rp926,8 miliar yang sudah dicadangkan tahun lalu sebagai pendapatan lain-lain di tahun ini.

Perkara pajak PPN yang melibatkan PGAS dan Ditjen Pajak ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan bisnis perseroan tertekan. Dalam laporan keuangan konsolidasi perseroan tahun 2020, PGAS telah melakukan provisi sengketa pajak sebesar US$294,3 juta. Provisi tersebut meliputi beban atas 24 sengketa pajak PPN sebesar Rp4,15 triliun (setara dengan US$278,4 juta) dan US$15,9 juta sebagai kerugian selisih kurs.

Saat ini PGAS masih menantikan keputusan MA terkait dua perkara sejenis, untuk tahun pajak 2012 dan 2013. “Dengan tambahan pendapatan lain-lain itu, diluar bisnis organik PGAS di tahun 2021 yang diproyeksikan tumbuh positif, secara fundamental PGAS akan semakin solid. Dampaknya, juga akan positif terhadap harga saham PGAS di pasar,” jelasnya.

Keputusan PK dari MA yang memenangkan PGAS dalam empat perkara sengketa pajak tersebut juga diharapkan dapat menjadi pendorong bagi terwujudnya kepastian hukum pajak. Pasalnya, 24 perkara sengketa pajak PPN antara perseroan dan Ditjen Pajak tersebut, sejatinya terjadi pada obyek yang sama.

“Mestinya tiga putusan MA yang memenangkan PGAS itu dijadikan novum untuk memasukkan PK atas 18 perkara lainnya. Menjadi aneh jika obyek pajaknya sama tapi keputusan hukum pajaknya berbeda. Apalagi PGAS juga selalu menang di pengadilan khusus pajak, saat awal kasus ini dipersidangkan,” ujar Fendi.

Pada kuartal I/2021 PGAS membukukan laba bersih sebesar US$61,57 juta atau setara dengan Rp870 miliar (kurs Rp 14.147/US$), naik 29% dari periode yang sama tahun lalu US$47,77 juta. Kenaikan laba bersih ini didorong oleh pendapatan yang mencapai US$733,15 juta atau setara dengan Rp10,37 triliun. Dari pendapatan tersebut, PGAS mencatat laba operasi sebesar US$95,90 juta dan EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) sebesar US$191,24 juta.

“Jika perkara sengketa pajak bisa tuntas tahun ini dan PGAS menjadi pemenang seperti empat perkara terakhir, laba bersih PGAS bisa semakin besar di akhir tahun. Dan pemerintah yang akan untung. Selain nilai saham PGAS yang akan kembali meningkat, dengan laba bersih yang besar, sebagai pemegang saham mayoritas pemerintah lewat Pertamina bisa menarik dividen lebih besar di 2022,” imbuhnya.
 

Editor : Fajar Widhi (fajar_widhi@investor.co.id)

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN