Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Produk baja besutan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Foto: PTKS

Produk baja besutan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Foto: PTKS

KS Negosiasi Penambahan Saham di Krakatau Posco Jadi 50%

Rabu, 29 September 2021 | 07:25 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya bersama direksi PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) atau KS tengah bernegosiasi dengan Pohang Iron & Steel Company (Posco) mengenai rencana KS meningkatkan kepemilikan saham pada PT Krakatau Posco menjadi 50% dari saat ini 30%.

Menurut Erick, sejauh ini mulai terlihat bahwa kesepakatan penambahan saham tersebut bisa tercapai. “Partnership dengan Posco yang sudah berlangsung baik selama 7 tahun, net income-nya positif. Kemarin sedang negosiasi untuk ada kesepakatan naik jadi 50:50 kepemilikan sahamnya. Sebenarnya mereka tidak mau juga boleh saja, tetapi inilah pendekatan B to B yang dilakukan kita secara profesional,” kata dia dalam webinar, Selasa (28/9).

Krakatau Posco adalah perusahaan patungan yang mengelola pabrik baja terintegrasi dengan teknologi blast furnace pertama di Indonesia. Pabrik tersebut mulai beroperasi pada 2014. Adapun peningkatkan kepemilikan saham KS pada Krakatau Posco menjadi 50% merupakan salah satu upaya KS dalam melakukan restrukturisasi usaha.

Selain itu, KS telah membuat dua subholding, yaitu subholding Krakatau Sarana Infrastruktur dan Krakatau Baja Konstruksi. Saat ini, perseroan dalam proses divestasi sebanyak 20-30% saham Krakatau Sarana Infrastruktur. Pelepasan saham ditargetkan tuntas pada Oktober atau November tahun ini.

Beberapa investor yang berminat untuk membeli saham Krakatau Sarana Infrastruktur, yakni Indonesia Investment Authority (INA), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Indonesia Infrastruktur Finance (IIF), dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Utang US$ 2 Miliar

Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti utang KS yang sebesar US$ 2 miliar atau Rp 28,5 triliun. “Krakatau Steel punya utang US$ 2 miliar, yang salah satunya karena investasi US$ 850 juta untuk proyek blast furnace yang hari ini mangkrak. Ini hal-hal yang tidak bagus dan pasti ada indikasi korupsi,” ujar Erick.

Adapun proyek pembangunan pabrik baja bertanur tinggi tersebut dimulai sejak 2012 dengan target operasional pada 2015. Namun, pada akhirnya dinyatakan gagal pada 2019. Alhasil, dari proyek ini membuat utang menumpuk hingga mencapai US$ 2 miliar.

Dengan adanya indikasi korupsi tersebut, Erick berjanji akan terus mengejar pihak-pihak yang telah merugikan perusahaan dan menyelesaikan secara hukum. “Kami akan kejar siapa pun yang merugikan, karena ini kembali bukannya kami ingin menyalahkan, tapi penegakan hukum kepada bisnis proses yang salah harus perbaiki," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menjelaskan bahwa peningkatan utang dimulai pada 2011 hingga 2018, dengan akumulasi utang mencapai Rp 31 triliun. Menurut dia, penumpukan utang disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya pengeluaran investasi yang belum menghasilkan sesuai dengan rencana. Proyek itu adalah blast furnace yang diinisiasi pada 2008.

“Proyek itu diinisiasi pada 2008 dan memasuki masa konstruksi pada 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir 2018. Saat ini, manajemen sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif,” kata Silmy.

Dia menegaskan, perseroan sudah memiliki dua calon mitra strategis untuk bekerja sama dalam proyek blast furnace. Bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan KS. “Satu mitra lagi sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama. Artinya sudah ada solusi atas proyek blast furnace. Kami targetkan kuartal III-2022 akan dioperasikan,” ungkapnya.

Silmy menegaskan bahwa semua upaya yang dilakukan itu didukung oleh manajemen yang bebas korupsi, dimana perseroan sudah menerapkan ISO 37001:2016 sejak Agustus 2020 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan KKN, karena merupakan standar internasional yang dapat digunakan semua yurisdiksi serta dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang sudah dimiliki perseroan saat ini.

“Kaitan adanya indikasi penyimpangan/korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat terlebih dahulu,” ujarnya.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN