Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mata uang kripto (cryptocurrency) Ethereum atau Ether. ( Foto: AFP Photo via Gettty Images )

Mata uang kripto (cryptocurrency) Ethereum atau Ether. ( Foto: AFP Photo via Gettty Images )

Kripto dan NFT Wajib Masuk SPT, Aspakrindo: Jangan Sampai Menyulitkan Trader

Minggu, 9 Januari 2022 | 23:19 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) yang juga COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda menilai bahwa pengenaan pajak pada industri aset kripto maupun non-fungible token (NFT) merupakan langkah yang baik, karena dapat mendorong industri lebih berkembang.

“Pengenaan pajak pada NFT juga dinilainya (makin) melegitimasi bahwa industri aset kripto dan ekosistemnya bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara melalui pendapatan pajak tersebut,” tuturnya dalam keterangan tertulis.

Meski begitu, ia mengingatkan penetapan aset digital, NFT, untuk dicantumkan dalam surat pemberitahuan tahunan diharapkan tidak menyulitkan para trader dan investor, lantaran industri ini masih terbilang baru.

“Jangan sampai kebijakan ini justru membuat para investor kripto atau pemilik NFT cenderung memilih untuk melakukan trading di luar negeri. Musababnya, itu malah bisa mengakibatkan kehilangan kesempatan atau opportunity lost bagi Indonesia,”tegasnya.

Baca juga: Halo Pemula Mau Investasi di Kripto, Simak Yuk Tipsnya!

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa seluruh aset digital yang dimiliki oleh wajib pajak harus dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, tak terkecuali aset digital kripto maupun NFT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor mengatakan, NFT wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun berjalan sesuai nilai pasarnya.

 "Aset NFT maupun aset digital lainnya wajib dilaporkan di SPT Tahunan dengan menggunakan nilai pasar tanggal 31 Desember pada tahun pajak tersebut," kata Neil.

Meski begitu, saat ini pihaknya masih mengkaji dan membahas pajak khusus transaksi untuk NFT dan kripto. Kendati begitu, Neil menegaskan bahwa setiap aset/harta yang menambah kemampuan ekonomis mesti dikenakan pajak.

Baca jugaGokil, Jumlah Investor Kripto Tembus 11,2 Juta di 2021

Sebagai informasi, mengacu pada Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Hal ini yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

“Sebagaimana disebutkan dalam UU PPh, setiap tambahan kemampuan ekonomis dikenakan pajak. Hal itu termasuk transaksi yang sedang kita bahas ini, maka tetap dikenakan pajak dengan sistem self assessment," pungkasnya.

Baca juga: Mau Tau Masa Depan NFT di Tahun 2022 Ini, Simak Yuk!

Sementara itu, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pemerintah tidak perlu menerbitkan aturan khusus (baru) terkait kewajiban memasukkan transaksi NFT dan kripto dalam pelaporan SPT. Pasalnya, pemerintah sudah memiliki aturan UU PPh  Nomor 36 Tahun 2008 sebagai payung hukum dan sudah mencakupinya.

“Jadi tidak ada jenis pajak baru. Saya kira pemerintah hanya mengingatkan kembali, kalau ada tambahan kemampuan ekonomis dari bisnis NFT atau kripto yaa pajaknya dibayar lah,” tuturnya.

Meski begitu, ia tak menampik bahwa NFT atau kripto dapat menjadi potensi besar bagi penerimaan negara, apalagi ditengah maraknya perdagangan aset digital di Tanah Air. “Tetapi yang menjadi tantangan sebenarnya dari sisi teknis, yakni bagaimana DJP dapat mengidentifikasi transaksinya tersebut,” ujarnya.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN