Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu armada Garuda Indonesia. Foto: DAVID

Salah satu armada Garuda Indonesia. Foto: DAVID

Verifikasi Utang Rp 198 T Butuh Waktu, Garuda (GIAA) Minta PKPU Diperpanjang 60 Hari

Rabu, 19 Januari 2022 | 18:25 WIB
Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) telah menjalin komunikasi dengan pengurus mengenai opsi perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) selama 60 hari.

“Perpanjangan ini mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholders yang terlibat dalam proses PKPU sementara ini, termasuk memperhatikan kebutuhan perpanjangan waktu yang juga telah disampaikan oleh kreditur sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara seksama dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra kepada Investor Daily, Rabu (19/1).

Baca juga: Rapat Verifikasi PKPU, Garuda (GIAA) dan Kreditur Minta Perpanjangan Waktu, Ada Apa?

Di samping itu, jelas Irfan, opsi perpanjangan masa PKPU ini turut mempertimbangkan sejumlah kreditur yang berdomisili di luar negeri yang membutuhkan waktu lebih panjang dalam memenuhi persyaratan administrasi pada proses verifikasi PKPU sementara Garuda Indonesia, khususnya di tengah momentum pergantian tahun dan kemunculan varian baru Covid-19 Omicron.

“Lebih lanjut, Garuda juga berkomitmen untuk menjalani seluruh tahapan  PKPU yang saat ini tengah berlangsung serta memastikan seluruh proses tersebut dapat dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin guna menghasilkan keputusan terbaik bagi seluruh pihak,” tandas Irfan.

Sebelumnya, Anggota Tim Pengurus PKPU Garuda Indonesia, Martin Patrick Nagel menyebutkan, terdapat 470 kreditur mengajukan tagihan senilai total Rp 198 triliun kepada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) melalui tim pengurus. Jumlah tersebut diajukan dalam proses PKPU sementara Garuda Indonesia.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetio sempat menjelaskan, pada 9 Desember 2021, Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU sementara terhadap Garuda Indonesia yang diajukan PT Mitra Buana Koorporindo. Karena itu, Garuda saat ini sedang menjalankan restrukturisasi melalui proses PKPU sementara.

"Saat ini Garuda terus melakukan komunikasi dengan pengurus yang telah ditetapkan oleh majelis hakim untuk membahas salah satunya rekonsiliasi dan verifikasi terhadap utang secara offline yang nantinya akan disahkan sesuai jadwal PKPU," kata Prasetio.

Selain itu, lanjut dia, Garuda juga kemudian mulai membahas dengan sejumlah konsultan atau advisor keuangan terkait beberapa opsi yang akan ditawarkan dalam proses restrukturisasi, antara lain kemungkinan penyelesaian dengan zero coupon bond, surat utang, atau penerbitan saham baru sesuai dengan aturan protokol pasar modal.

"Tidak terbatas juga kondisi-kondisi dilakukan perpanjangan kewajiban secara konvensional atau cash settlement untuk jumlah-jumlah yang kita anggap sizeable di small medium enterprise," papar dia.

Dia mengatakan, terdapat jadwal pelaksanaan PKPU sementara, antara lain rapat kreditor pertama pada 21 Desember 2021. Dalam rapat kreditur pertama ini diharapkan para kreditur yang bisa dihubungi dapat hadir mendengarkan mengapa Garuda masuk dalam proses PKPU; harapan Garuda dalam proses PKPU; serta menawarkan opsi dari struktur yang paling menguntungkan dari Garuda terhadap para kreditur, vendor penyuplai, maupun bondholders, sukuk holders, dan beberapa transaksi pasar modal seperti efek beragun aset.

Baca juga: Dirut Garuda (GIAA) Ungkap akan Ada Pendanaan Baru, dari Mana?

Kemudian, batas pengajuan tagihan dari kreditur akan ditunggu oleh pengurus hingga 5 Januari 2022. Kemudian rapat kreditur untuk verifikasi pajak dan pencocokan piutang pada 19 Januari 2022.

"Jadi antara 6-18 Januari kita bisa melakukan rekonsiliasi di luar pengadilan," ungkap Prasetio.

Setelah itu akan diadakan rapat pembahasan rencana perdamaian sekaligus rapat pemungutan suara (voting) atas proposal perdamaian dan/atau usulan perpanjangan PKPU pada 20 Januari 2022.

"Sidang permusyawaratan majelis hakim pemutus perkara apakah perdamaian tercapai suatu kesepakatan homologasi atau perpanjangan PKPU akan ditetapkan tanggal 21 Januari 2022," ucap Prasetio. 

Editor : Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN