Menu
Sign in
@ Contact
Search
Kemendag melalui Bappebti menghentikan kegiatan pertemuan keluarga PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) di Kuta, Bali, Sabtu (5/3).

Kemendag melalui Bappebti menghentikan kegiatan pertemuan keluarga PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) di Kuta, Bali, Sabtu (5/3).

Kemendag sudah Bergerak Menindak Investasi Ilegal, OJK Kapan?

Senin, 7 Maret 2022 | 23:27 WIB
Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Baru-baru ini ramai pemberitaan mengenai Kementerian Perdagangan melalui penyidik PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dengan Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Bareskrim Polri dan Polda Bali yang menghentikan kegiatan pertemuan perusahaan trading di Bali, karena menyelenggarakan pelatihan mengenai perdagangan berjangka komoditas yang tidak memiliki izin dari Bappebti. Pelatihan maupun perdagangannya tersebut diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Salut, salut, salut. Belum pernah terjadi. Salut atas Kementerian Perdagangan dengan kepemimpinan Bapak Muhammad Lutfi yang sedang gencar-gencarnya menindak perdagangan-perdagangan komoditi berjangka ilegal. Investasi bodong yang salah satunya bermodus Ponzi atau skema piramida sudah menjadi pandemi yang timbul tiap tahun di Indonesia, tetapi muncul hilir berganti dengan berganti-ganti pakaian,” kata Frank Hutapea, Partner di Hotman Paris & Partners, dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).

Menurut dia, Kementerian Perdagangan sudah mulai menindak sebelum 'bom waktu' tersebut meledak, menelan korban yang lebih banyak, dan menciptakan kerugian yang lebih besar. Contohnya, pemberitaan penyegelan sebuah robot trading di awal tahun dan pembubaran training yang baru saja dilakukan. “Tetapi, tidak semua investasi bodong bisa ditindak oleh Kementerian Perdagangan karena keterbatasan wewenang,” ujarnya.

Baca juga: Lagi Asik Pelatihan di Kuta Bali, Gamara Ditindak Kemendag! Mengapa?

Lebih lanjut Frank menjelaskan, UU OJK dan POJK jelas mengatur penyidik PPNS OJK yang berwenang menyelidik dan menyidik pelanggaran dan dugaan pidana di sektor jasa keuangan. OJK memiliki lingkup kewenangan pengawasan terhadap industri yang luas, jauh lebih luas dari kewenangan Bappebti dan Kemendag. “Pertanyaannya, di mana para penyidik PPNS OJK?”

Selama ini, masyarakat bisa resmi melaporkan adanya dugaan investasi ilegal kepada Satgas OJK, tetapi belum terdengar ada pemberitaan penyelidikan dan penyidikan PPNS OJK atas laporan tersebut.

Dalam dua tahun terakhir OJK sudah melakukan pemberitaan dan publikasi daftar investasi-investasi yang dilarang, tetapi setelah itu faktanya sebagian perusahaan-perusahaan tersebut terus aktif berjalan dan trading, bahkan mengiklankan di Youtube dan/atau Instagram melalui afiliator dan influencer. “Kenapa penyidik PPNS OJK tidak pernah menyidik lebih lanjut? Menunggu Bareskrim?” tutur Frank.

Dia menegaskan, andai hal tersebut juga dilakukan oleh OJK pada saat ramai reksa dana-reksa dana yang macet. Namun, yang terjadi malah perintah untuk menutup reksa dana-reksa dana tersebut. “Apakah ada penyidikan oleh PPNS OJK?” sambungnya.

Baca juga: Masih Berani Tawarkan Produk Investasi Tanpa Izin Bappebti? Pasti Diciduk dan Ini Ancamannya!

Tahun 2020 sempat ramai deposito oleh non-bank macet. Namun, yang sempat terjadi malah saling lempar tanggung jawab antara OJK dan Kementerian koperasi untuk deposito-deposito macet oleh koperasi atau institusi non-bank.

“Jiwasraya dan ASABRI disidik oleh kejaksaan karena ada unsur kerugian negaranya, bagaimana dengan produk lain sejenis yang menyebabkan kerugian swasta tetapi tidak ada kerugian negaranya? Nihil pemberitaan,” sebut Frank.

Dia pun memohon perhatian kepada para calon dewan komisioner OJK yang kiranya terpilih nanti dan tim pemilih yang menguji. Sebab tidak ada gunanya Indonesia terus kencang menarik investasi asing, apabila OJK sebagai regulator dan pengawas tidak bisa menjamin penegakan hukum investasi rakyatnya sendiri.

“Besar harapan kami penyidik PPNS OJK menjadi seperti SEC (Securities & Exchange Comission) Amerika Serikat, menangkap kejahatan-kejahatan Wall Street dan Main Street seperti yang banyak terjadi dalam pemberitaan,” ujarnya.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com