Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pesawat Garuda Indonesia melakukan bongkar muat penumpang dan bagasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, Banten. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pesawat Garuda Indonesia melakukan bongkar muat penumpang dan bagasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, Banten. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Duh, Garuda (GIAA) Harus Bayar Rp 1 M ke Kas Negara, Jika Terlambat Kena Denda 2% per Bulan

Rabu, 23 Maret 2022 | 13:29 WIB
Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas perkara praktik diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) terkait pemilihan mitra penjualan tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah.

Berdasarkan informasi perkara di MA, dalam putusan MA dengan register 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 yang diputus pada tanggal 9 Maret 2022 tersebut, MA menolak kasasi yang diajukan GIAA.

Advertisement

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menjelaskan, dengan adanya putusan MA tersebut, maka putusan KPPU telah berkuatan hukum tetap sehingga GIAA wajib untuk melaksanakan putusan.

Baca juga: Operasikan Pesawat Sejenis China Eastern yang Jatuh, Garuda (GIAA) Pastikan Inspeksi Berlapis

“Khususnya pembayaran denda sebesar Rp 1 miliar kepada kas negara selambat-lambatnya 30 hari. Apabila terlambat melakukan pembayaran denda, GIAA dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai denda,” kata Deswin Nur dalam keterangan resmi dikutip Rabu (23/2/2022).

Menurut dia, perkara ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktik diskriminasi yang dilakukan GIAA terkait upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah oleh GIAA melalui program wholesaler. Dalam laporan, masyarakat dan atau pelaku usaha merasa dirugikan dan atau didiskriminasi akibat perilaku GIAA yang membatasi akses langsung pembelian tiket untuk tujuan umrah hanya kepada lima pelaku usaha, bahkan awalnya hanya kepada tiga pelaku usaha.

“Pembatasan akses tersebut dilakukan melalui GA INFO yang menyatakan bahwa mulai 1 Maret 2019, pembelian tiket Middle East Area (MEA) yang merupakan rute umrah hanya dapat dilakukan melalui lima mitra dari GIAA,” jelas Deswin Nur.

Dalam persidangan, kata dia, majelis komisi menilai bahwa tindakan GIAA yang menunjuk keenam pelaku usaha sebagai wholesaler tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan, tidak didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur, serta adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan wholesaler, membuktikan adanya praktik diskriminasi GIAA terhadap setidaknya 301 pelaku usaha potensial dalam mendapatkan akses yang sama.

Pemeriksaan telah dilakukan oleh KPPU sampai dengan dibacakannya putusan dalam sidang majelis komisi KPPU pada tanggal 8 Juli 2021. Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan GIAA terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dan mengenakan denda kepada GIAA sebesar Rp 1 miliar.

Baca juga: PKPU Diperpanjang, Garuda (GIAA) Optimalkan Tahapan Verifikasi dan Negosiasi Kreditur

GIAA mengajukan mengajukan upaya hukum keberatan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2021 dengan Register Perkara Nomor 03/Pdt.SusKPPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.

Keberatan ini kemudian diputus pada tanggal 3 Desember 2021 dengan amar menolak permohonan keberatan dari GIAA dan memertahankan putusan KPPU.

GIAA tidak menerima putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut sehingga mengajukan kasasi pada tanggal 3 Januari 2022. Kemudian diputuskan oleh MA pada tanggal 9 Maret 2022 dengan amar putusan tolak terhadap permohonan kasasi tersebut.

Editor : Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN