Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengunjung berada di galeri Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Minat korporasi untuk menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham masih tinggi. IPO saham menjadi pilihan, karena dianggap lebih murah dan fleksibel untuk menggalang dana.Foto ilustrasi: Investor Daily/David Gita Roza

Pengunjung berada di galeri Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Minat korporasi untuk menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham masih tinggi. IPO saham menjadi pilihan, karena dianggap lebih murah dan fleksibel untuk menggalang dana.Foto ilustrasi: Investor Daily/David Gita Roza

40 Perusahaan Siapkan Rencana IPO

Farid Firdaus, Selasa, 17 Desember 2019 | 22:05 WIB

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat saat ini sebanyak 40 perusahaan menyatakan rencananya untuk melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dengan nilai emisi hampir Rp 15 triliun. Sejumlah relaksasi peraturan di pasar modal diharapkan kian menarik calon emiten dan investor baru pada tahun depan.

Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan, selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan emiten yang melangsungkan IPO cukup signifikan. Pihaknya mencatat hingga 13 Desember sebanyak 52 emiten baru telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan nilai emisi lebih dari Rp 13 triliun.

“Sementara di pipeline OJK sampai saat ini ada 40 emiten lagi yang ingin IPO dengan penawaran lebih dari Rp 14 triliun atau hampir Rp 15 triliun,” jelas Hoesen dalam perayaan HUT ke-31 Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di Jakarta, Selasa (17/12).

Menurut Hoesen, dari total 40 perusahaan tersebut, terdapat 11 emiten yang masuk dalam kategori perusahaan skala kecil menengah dengan nilai emisi sekitar Rp 631 miliar. Adapun pihaknya mencatat total penggalangan dana emiten melalui obligasi, IPO saham, dan rights issue hingga pertengahan Desember 2019 telah mencapai Rp 165,3 triliun.

Pada kesempatan sama, Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, hingga saat ini, calon emiten yang berada di pipeline BEI sebanyak 33 perusahaan. Jika dirata-rata, nilai emisi yang dibidik calon emiten tersebut sekitar Rp 250 miliar.

“Nilai rata-rata itu kita anggap kelas menengah, kalau di bawah itu berarti emiten kecil. Dari pipeline yang ada, sebanyak tiga hingga empat perusahaan akan tercatat menjelang tutup tahun ini. Jadi, BEI masih punya tabungan yang relatif besar untuk tahun 2020,” jelas dia.

Nyoman mengakui, jumlah emiten dalam pipeline IPO BEI dan OJK berbeda sedikit. Ini lantaran cara penyampaian emiten kepada kedua lembaga tersebut bisa dilakukan secara paralel.

Tahun depan, BEI cenderung berharap bisa menjaring emiten baru yang lebih banyak dari tahun ini. Berbagai upaya dilakukan seperti melakukan edukasi dan mencari pengusaha maupun perusahaan potensial di berbagai daerah. Sementara dari segi aturan, OJK mulai merancang sejumlah aturan yang tujuannya menyederhanakan sejumlah proses terkait emiten di BEI.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi menerangkan, setidaknya ada dua peraturan yang tengah dimatangkan oleh OJK saat ini, yaitu peraturan terkait e-Proxy platform dan e-bookbuilding.

Seperti diketahui, e-Proxy platform adalah platform pendelegasian kuasa dan hak suara dari pemegang saham kepada penerima kuasa secara elektronik untuk keperluan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adapun e-bookbuilding merupakan proses penawaran awal untuk menentukan harga jual saham saat penawaran saham perdana dengan melihat minat beli investor secara elektronik. “Pembahasan aturan ini kita targetkan segera tuntas. Mungkin ketika sudah selesai dibahas juga butuh grace period sebelum nanti benar-benar diterapkan,” jelas Fakhri.

Omnibus Law

Sementara itu, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Fransiscus Welirang berpendapat, meskipun tidak semua emiten yang ada di BEI tergabung dengan AEI, namun menjadi anggota AEI dipercaya bisa menarik investor untuk berinvestasi. Pada akhirnya, bisa meningkatkan likuiditas di pasar modal.

Menurut dia, pertumbuhan emiten selama 31 tahun AEI berdiri ini diyakini mampu membawa Indonesia menikmati bonus demografi pada 2030. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak.

“AEI sebagai wadah dari perusahaan tercatat akan berusaha mendorong kemitraan antara perusahaan anggota kami dengan pelaku industri dan stakeholder agar tercipta pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik,” jelas dia.

Sementara itu, dalam kata sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu yang akan menggairahkan pasar modal tahun depan adalah kemudahan izin dan insentif perpajakan bagi perusahaan yang tercatat di BEI. Perusahaan dimungkinkan untuk mendapatkan potongan PPh Badan sampai dengan 20% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan.

Pangaturan ini termasuk dalam salah satu klaster dalam substansi Omnibus Law. Substansi tersebut terdiri atas perizinan berusaha, kemudahan berusaha, serta persyaratan berinvestasi.

Omnibus Law diharapkan awal Januari masuk ke parlemen dan tiga sampai empat bulan bisa selesai di parlemen. Sehingga paket-paket kebijakan dari pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” jelas Airlangga.

Pada kesempatan sama, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan, para anggota AEI bisa berperan aktif dalam memberikan fasilitas dan edukasi kepada pelaku pasar, misalnya dalam pengembangan industri keuangan syariah.

"Untuk memperluas potensi ekonomi dan keuangan syariah, AEI dapat berperan aktif memberikan fasilitasi dan edukasi kepada para pelaku pasar dan ahli syariah terkait," kata Ma'ruf.

Upaya mendorong pasar modal syariah ini, kata Ma'ruf, karena ada prinsip keadilan yang dianut. Konsep keuangan syariah dinilai mampu menciptakan ekosistem redistribusi pendapatan dan kekayaan secara adil. Dengan demikian, sistem ini pada akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN