Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah

Bantuan Likuiditas bagi Penerbit MTN

Leonard AL Cahyoputra/Tri Listyarini, Senin, 11 Mei 2020 | 20:33 WIB

JAKARTA, investor.id – Penerbit surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) yang kesulitan memenuhi kewajibannya karena terpukul Covid-19 layak mendapatkan stimulus atau skema restrukturisasi khusus. Saat ini, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tengah menggodok formulasi stimulus yang tepat bagi korporasi yang kesulitan membayar bunga dan pokok MTN.

Jika tidak diberikan stimulus, dikhawatirkan terjadi gagal bayar (default) MTN secara massal sehingga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan meruntuhkan kepercayaan investor.

Meski demikian, stimulus akan diberikan secara hati-hati dan sangat selektif hanya kepada penerbit MTN yang benar-benar kesulitan karena terpukul oleh berbagai kebijakan penanganan Covid-19, guna menghindari aji mumpung (moral hazard).

Opsi Stimulus bagi MTN
Opsi Stimulus bagi MTN

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah yang juga ekonom dari Perbanas Institute, mengatakan, penerbit MTN kesulitan membayar bunga saat jatuh tempo karena mereka kesulitan arus kas (cashflow). Pandemi Covid-19 membuat pabrik tidak beroperasi dan toko tidak buka sehingga penjualan terhenti dan penerimaan nihil.

“Solusinya apa, ya kasih duit, mereka harus punya uang,” kata Piter.

Kepada Investor Daily, Piter menjelaskan, pemerintah dan otoritas keuangan perlu memberikan sejumlah stimulus untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor tersebut. Dalam hal ini, pemerintah atau otoritas keuangan dapat memberikan bantuan likuiditas yang bisa dipertanggungjawabkan.

Piter berpendapat bahwa Indonesia bisa meniru kebijakan bank sentral beberapa negara, seperti AS (The Fed), Jepang, dan Vietnam.

“Bank Sentral AS membeli obligasi atau MTN yang diterbitkan korporasi selama masa Covid-19 ini. The Fed memang memiliki sense of crisis tinggi karena kondisi korporasi saat ini menghadapi tekanan luar biasa,” jelas Piter.

Emisi Obligasi dan Sukuk Korporasi
Emisi Obligasi dan Sukuk Korporasi

Menurut Piter, dalam UU tentang BI tidak ada larangan bagi bank sentral membeli obligasi korporasi. Yang tidak boleh adalah memberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), seperti era Orde Baru dulu.

“Yang membatasi mungkin aturan internal BI saja. Ini kan bisa diubah karena kondisi sekarang memang luar biasa. BI kan penjaga likuiditas perekonomian, sementara saat ini terjadi kekeringan likuiditas yang luar biasa,” lanjut Piter.

Menurut Piter, dengan bantuan likuditas tersebut maka perusahaan penerbit MTN bisa memiliki cashflow untuk membayar utang dan bunga. Untuk memperoleh bantuan likuiditas diperlukan syarat dan ketentuan (terms and conditions) antara otoritas dan korporasi, misalnya cicilan bisa dilakukan setelah pandemi Covid-19 selesai.

“Sekali lagi ini istilahnya bantuan likuiditas, bukan bailout, kalau bailout itu kan tidak perlu balikin,” ungkap Piter.

Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty
Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty

Sedangkan Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty menuturkan, MTN termasuk sektor swasta (private) yang sangat tergantung pada mekanisme pasar sehingga relatif sulit bagi pemerintah atau otoritas keuangan menolong langsung.

“Mungkin yang paling memungkinkan adalah skema bantuan pinjaman. Ini bisa saja dimasukkan dalam program stimulus pemulihan dunia usaha terdampak Covid-19 yang besarnya Rp 150 triliun. Stimulus itu kan untuk modal kerja sehingga bisa membantu menutupi kewajiban,” kata Telisa.

Telisa mengingatkan, pemberian stimulus har us dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sangat selektif.

Ringkasan aturan baru MTN
Ringkasan aturan baru MTN

Dia mencontohkan Pemerintah AS yang memberikan dukungan kepada General Motors karena puluhan ribu tenaga kerja bergantung pada perusahaan itu dan apabila kolaps maka bisa menganggu ekonomi AS.

Telisa Aulia menambahkan, bantuan lain yang bisa diberikan pemerintah atau otoritas keuangan kepada penerbit MTN adalah memfasilitasi negosiasi bilateral antara penerbit dan pembeli, terutama apabila MTN tersebut melibatkan BUMN.

Sejauh ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, dan OJK belum memberikan respons ihwal stimulus bagi penerbit MTN.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fakhri Hilmi mengatakan, hingga saat ini belum ada peraturan yang memberikan relaksasi kepada penerbit MTN yang kesulitan memenuhi kewajibannya akibat pandemi corona.

Dia hanya menyebut OJK sudah memiliki peraturan yang bakal mampu melindungi investor MTN ke depan. Beleid itu tertuang dalam Paraturan OJK (POJK) Nomor 20/ POJK04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa melalui Penawaran Umum (EBUS TPU) dan akan berlaku efektif mulai 1 Juni 2020. (bil/rid/c02/fur/der/hg)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN