Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Armada Blue Bird. Ilustrasi. Foto: Ist

Armada Blue Bird. Ilustrasi. Foto: Ist

Blue Bird (BIRD) Minta Jasanya Tak Kena PPN 11%, KAI Yakin Bebas, Dan Ini Kata Kemenhub

Rabu, 30 Maret 2022 | 11:03 WIB
Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah masih melakukan pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang (UU) No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nantinya, dalam RPP tersebut akan ditegaskan terkait dikenakan atau tidaknya pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa angkutan umum di moda darat dan air.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menjelaskan, target selesainya peraturan pemerintah (PP) yang dimaksud adalah pada 1 April 2022. Sehingga, Kemenhub masih menunggu selesainya pembahasan RPP tersebut untuk dapat memastikan terkait dikenakan atau tidaknya PPN untuk jasa angkutan umum di darat dan air.

Baca juga: Dari Rugi Besar, Blue Bird (BIRD) Akhirnya Raup Untung Rp 8,7 Miliar

“Saat ini, Kemenhub masih menunggu selesainya pembahasan RPP tersebut,” ungkap Adita kepada Investor Daily, Selasa (29/3/2022).

Sementara itu, Direktur Utama PT Blue Bird Tbk (BIRD) Sigit Djokosoetono mengungkapkan, pihaknya siap mengikuti segala peraturan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk apabila dalam peraturan itu ada unsur PPN yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Namun demikian, dia menekankan, sebagai operator transportasi, BIRD tentu sangat bergantung pada tarif yang dikenakan kepada penumpangnya.

“Apabila memang PPN itu akan berlaku, kami tentunya perlu mengatur siasat bagaimana caranya perusahaan bisa tetap beroperasi tapi dengan biaya yang cukup optimal salah satu caranya efeknya memang akan ke penumpang,” terang Sigit dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR, Senin (28/3/2022).

Dia mengharapkan, pemerintah mempertimbangkan PPN ini karena transportasi umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sebaiknya mendapatkan keringanan. Selama ini, penumpang taksi tak dikenakan PPN.

“Namun, apabila itu terjadi butuh waktu transisi untuk menyiapkan apabila tarif dibebankan 11%. Pada saat ini yang plat kuning tidak ada PPN-nya, masuk dalam lingkungan perpajakan tanpa PPN,” papar Sigit.

Baca juga: PPN 11%, Oxygen Komitmen Tidak Naikan Tarif Layanan Internet

Secara terpisah, VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI) Joni Martinus menegaskan, penumpang kereta api tetap dibebaskan dari PPN. Hal tersebut sesuai UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 16B ayat 1a huruf j nomor 7.

“Saat ini KAI sedang menunggu peraturan pemerintah terkait pelaksanaan aturan tersebut,” ungkap Joni Martinus, Selasa (29/3/2022).

Dia menambahkan bahwa selama ini penumpang kereta api tidak dikenakan PPN dalam menggunakan jasa PT KAI.

Editor : Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN