Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi perusahaan. Foto: Pixabay.

Ilustrasi perusahaan. Foto: Pixabay.

CAC Indonesia Bantu Korporasi Berantas Korupsi

Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:23 WIB
Farid Firdaus (farid.firdaus@beritasatumedia.com) ,Gita Rossiana (gita.rossiana@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Komisaris Utama PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Rudiantara mengatakan, perusahaan terbuka biasanya dinilai lebih baik dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Banyak sertifikat yang disematkan pada perusahaan yang menerapkan GCG, termasuk sistem manajemen anti-suap atau sertifikasi ISO 37001.

“Namun, banyak sertifikasi bukanlah segalanya. Beberapa perusahaan punya sertifikasi, tapi justru setelahnya mereka mati. Jadi, kembali ke individu masing-masing. Karena itu, saya menyambut baik kehadiran Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) Indonesia,” kata Rudiantara di Jakarta, Selasa (11/8).

Menurut dia, pemanfaatan teknologi adalah salah satu kunci mendalami masalah korupsi, yakni ketika berbagai proses dalam dunia usaha dilakukan secara transparan. Semisal, penyimpanan data digital yang tersebar di banyak sistem atau dikenal dengan istilah blockchain.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lanjut dia, GCG dapat mencegah kerugian pemegang saham, dalam hal ini negara. Pihaknya berharap banyak korporasi menerapkan GCG dan secara spesifik tak berhenti hanya pada perusahaan terbuka mengingat banyak manfaat dari implementasi sistem tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Samsul Hidayat mengatakan, pihaknya selalu mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi. Prinsip-prinsip akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran sudah menjadi pedoman bagi perusahaan tercatat, serta diterapkan sehari-sehari.

“Kami menilai gerakan CAC Indonesia mampu mendorong perusahaan publik mengedepankan praktek yang bersih atau jauh dari korupsi. AEI berterima kasih karena dilibatkan dalam gerakan ini,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Mas Achmad Daniri juga mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung peluncuran sistem CAC Indonesia. Pasalnya, sistem yang sudah sukses diberlakukan di Thailand ini bisa membantu sektor swasta dalam memberantas korupsi. "CAC Indonesia diharapkan bisa mendorong sektor swasta untuk bergabung dan memenuhi standar kepatuhan yang ada di CAC," tutur dia.

Lebih lanjut, dengan kehadiran CAC di Indonesia, dia berharap bisa memperkuat pemberantasan korupsi di tingkat nasional. Hal ini dikarenakan pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun hanya di perusahaan negara saja, namun secara berjamaah dan perusahaan swasta. "Pemberantasan korupsi ini juga harus dilandasi dengan komitmen yang penuh dari para petinggi perusahaan," tambah dia.

Sejauh ini, dalam melakukan pemberantasan korupsi, setidaknya ada tiga sistem atau pendekatan yang bisa dilakukan. Sistem tersebut adalah dengan pendekatan tiga lini pertahanan (three lines of defence), metode ISO 37001, dan whistleblowing system. Ketiga metode ini sudah banyak diadopsi oleh beberapa perusahaan, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta.

Di lain pihak, Presiden Direktur PT Trakindo Utama Bari Hamami mengatakan, sebagai perusahaan swasta, pihaknya sudah menerapkan etika bisnis yang baik dari semenjak perusahaan baru berdiri hingga saat ini. Oleh karena itu, seluruh kebijakan dan peraturan yang ada di perusahaan bisa dijalankan secara baik dan penuh integritas oleh para personel perusahaan.

"Sebagai pemimpin perusahaan, saya juga memimpin langsung implementasi anti-korupsi atau good corporate governance (GCG), sehingga proses implementasinya berjalan lebih lancar," papar dia.

Dengan implementasi tersebut, Trakindo akhirnya mendapatkan sertifikasi internasional dalam penerapan sistem anti-korupsi. Hal ini diawali dengan sertifikat ISO 9001, OHSAS 18001, dan ISO 37001. Bari mengungkapkan, pihaknya bisa lebih mudah mendapatkan sertifikat tersebut karena proses anti-korupsi sudah tertanam di perusahaan selama puluhan tahun.

"Trakindo Utama menjadi perusahaan swasta pertama yang mendapatkan sertifikasi ISO 37001. Di tingkat dunia, Trakindo Utama juga menjadi dealer Catterpilar pertama yang mendapatkan sertifikat tersebut," kata dia.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Chandra Hamzah juga menilai, gerakan anti-korupsi tidak bisa berjalan sendiri, namun harus didukung oleh komunitas dan kelompok usaha. Pasalnya, tanpa hal tersebut, gerakan anti-korupsi dipastikan gagal.

Sejauh ini, BTN sudah menerapkan gerakan anti-korupsi dengan memperoleh sertifikat ISO 37001. Dia menyadari baru beberapa proses bisnis yang mendapatkan sertifikat tersebut, namun hal ini bisa menjadi langkah awal dari pencegahan potensi korupsi di BTN.

Dia juga mendukung arahan dari Menteri BUMN untuk melakukan gerakan pemberantasan korupsi di perusahaan BUMN. Dalam hal ini, Menteri BUMN mendesak perusahaan BUMN untuk memiliki sertifikat ISO 37001 sebelum 18 Agustus 2020.

"Gerakan anti-korupsi harus didukung oleh komitmen penuh dari top management, kalau di perusahaan swasta ada owner yang turun tangan langsung, kalau di BUMN harus ada komitmen penuh dari negara dan petinggi perusahaan BUMN," kata dia.

CAC Indonesia merupakan sistem anti-korupsi yang dibentuk oleh Indonesian Institute Corporate Directorship (IICD) dan Center for International Private Enterprises (CIPE). Sistem ini diyakini efektif dalam menegakkan kebijakan anti-korupsi di perusahaan-perusahaan.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN