Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga dalam webinar

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga dalam webinar "Membedah Potensi Pertumbuhan B2B Marketplace di Indonesia" yang digelar Beritasatu Media Holdings, 5 April 2022.

DPR Minta Bappebti Dibekukan, Wamendag: Bappebti Punya Peran Signifikan

Jumat, 27 Mei 2022 | 13:04 WIB
Lona Olavia (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan adanya pembekuan sementara untuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengemukakan, Bappebti memiliki peran yang signifikan untuk terus mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat. Hal ini terkait peran Bappebti sebagai lembaga pengawas dan besarnya potensi transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Wamendag  pun menekankan pentingnya konsep 7P sebelum masyarakat berinvestasi di bidang PBK.

Advertisement

“Hendaknya masyarakat mengingat 7P, yaitu pelajari latar belakang perusahaan, pelajari tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, dan pelajari kontrak berjangka yang diperdagangkan. Selanjutnya pelajari wakil pialang PBK yang berizin dari Bappebti, pelajari dokumen perjanjian, pelajari risiko, dan pantang percaya pada janji-janji keuntungan yang tinggi,” urai Wamendag Jerry dikutip Jumat (27/5/2022).

Baca juga: Banyak Korban Robot Trading, Komisi VI Minta Bappebti Bangun Pusat Pengaduan

Wamendag menambahkan, Bappebti akan terus mengggencarkan edukasi tentang tata cara berinvestasi yang benar dan aman, mekanisme transaksi, peraturan-peraturan terkait, hingga risiko berinvestasi dan tata cara penyelesaian masalah. Terlebih saat ini banyak beredar situs web maupun aplikasi yang menawarkan investasi kepada masyarakat namun tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Wamendag menjelaskan, perdagangan fisik aset kripto merupakan salah satu komoditi yang sangat diminati masyarakat akhir-akhir ini. Bappebti mencatat, data transaksi PBK pada triwulan I-2022 menunjukkan jumlah 4.747.922 lot atau naik 46,47 persen dibanding periode yang sama pada 2021 yang sebesar 3.241.650 lot.

Perkembangan transaksi aset kripto juga sangat pesat. Hal itu terlihat dari nilai transaksi pada 2021 sebesar Rp 859,4 triliun atau naik 1.224 persen dibandingkan pada 2020 yang tercatat sebesar Rp 64,9 triliun. Selain itu, dapat pula terlihat dari transaksi tiga bulan pertama (Januari— Maret) pada 2022 yang telah mencapai Rp 130,2 triliun. Selain itu, rata-rata kenaikan pelanggan aset kripto mengalami penambahan sebesar 740.523 pelanggan tiap bulan. Hingga Maret 2022, aset kripto di Indonesia tercatat memiliki 12,8 juta pelanggan.

Pada industri PBK, masyarakat dapat menginvestasikan sebagian dana yang menganggur (idle fund) dan dikelola perusahaan pialang berjangka yang telah terdaftar resmi di Bappebti. Investasi ini bersifat high risk, high return dan low risk, low return. Oleh karena itu, disarankan agar calon nasabah dapat memahami lebih dalam mengenai tata cara dalam berinvestasi di industri PBK.

Baca juga: Anggota Komisi VI Desak Bappebti Buka Blokir Withdrawal Member DNA Pro

Sementara itu, Plt Kepala Bappebti Didid Noordiadmoko menerangkan, Bappebti tergabung di dalam Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 13 instansi. ”SWI merupakan forum koordinasi 13 instansi dan tidak melakukan proses penegakan hukum. Penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Penanganannya memerlukan koordinasi antarregulator, otoritas pengawas, penegak hukum, dan pihak lain yang terkait. SWI melakukan rapat koordinasi paling sedikit sekali dalam dua bulan,” jelas Didid.

Pelaksanaan tugas SWI dalam hal pencegahan (preventif) adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat; memberikan rekomendasi dan menyusun regulasi dan melakukan pemantauan kegiatan investasi ilegal. Sementara dalam hal penanganan kegiatan investasi ilegal, pelaksanaan tugas SWI dilakukan melalui pemeriksaan bersama (on/off site), memberikan rekomendasi ke instansi terkait untuk melakukan penanganan, dan penghentian kegiatan investasi ilegal yang tidak berizin.

Editor : Lona Olavia (olavia.lona@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN