Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Bank Indonesia. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Gelontorkan Stimulus, Pulihkan Perekonomian

Selasa, 26 Januari 2021 | 10:15 WIB
Investor Daily

Komitmen Bank Indonesia untuk bersama pemerintah tetap memberikan stimulus memang sudah seharusnya. Bahkan, harus ditambah berapa pun yang dibutuhkan. Pasalnya, pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial maupun kegiatan masyarakat telah melumpuhkan sektor swasta.

Artinya, tinggal tersisa kekuatan suntikan stimulus moneter dan fiskal untuk mengerakkan lagi perekonomian. Apalagi, vaksinasi rampungnya tahun depan, itu pun tingkat efikasi baru 65,3%, menggunakan vaksin Sinovac dari Tiongkok.

Di sisi lain, ada ancaman mutasi virus corona yang lebih ganas dan bisa memicu lonjakan kematian. Bank Indonesia (BI) sendiri juga sudah menyadari kebutuhan stimulus yang kuat di masa pandemi. Ini termasuk suku bunga rendah yang merupakan bagian dari stimulus moneter untuk menggerakkan kembali mesin ekonomi.

Bank sentral tercatat telah menurunkan suku bunga acuan 125 bps se panjang tahun lalu. BI 7-day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) sudah tinggal 3,75% sejak November 2020, atau terendah sepanjang sejarah.

BI juga tetap berkomitmen   mendukung pemerintah agar bisa menggelontorkan stimulus fiskal tahun ini, dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di tengah merosotnya penerimaan perpajakan.

BI telah membeli SBN Rp 25,9 triliun hingga 20 Ja nuari 2021, sehingga total SBN yang dikuasai BI mencapai Rp 898 triliun, termasuk pembelian di pasar perdana.

Dalam rangkaian stimulus moneter ini, tahun lalu, BI merealisasikan quantitative easing ke sektor keuangan sekitar Rp 726,6 triliun. QE ini memang dibutuhkan untuk menjaga likuiditas, dan hebatnya juga tidak menyebabkan inflasi tinggi tahun lalu. Inflasi sepanjang 2020 rendah, hanya sekitar 1,68%.

Sementara itu, masih adanya gap an tara penurunan suku bunga acuan BI dan bunga kredit perbankan wajar- wajar saja. Ini karena ketidakpastian masih besar terkait pandemi, sehingga risiko yang ada pun tinggi. Tekanan risiko ini membuat perbankan tidak segera menurunkan suku bunga pinjaman secepat BI-7DRR.

Persoalan saat ini juga bukan masalah bunga. Jika pun perbankan menurunkan suku bunganya, siapa yang 'makan' kredit kalau permintaan masyarakat lemah. Itulah sebabnya, kalangan dunia usaha hingga perbankan sangat mengharapkan BI bersama pemerintah mem perpanjang stimulus, minimal hingga tahun depan. Saat pandemi Covid- 19 membatasi gerak sosial maupun kegiatan masyarakat, praktis business follow stimulus.

Pemberian stimulus besar yang bisa mengungkit daya beli masyarakat dan menangani kesehatan, inilah yang menjadi kunci pertumbuhan permintaan. Berputarnya kembali bisnislah yang bisa kembali mendongkrak permintaan kredit. Lihat saja tahun lalu, kredit terkontraksi 2,41%, sementara dana pihakketiga (DPK) masih tumbuh 11,11%. Ini karena masyarakat kelas me nengahatas belum mau berbelanja. Padahal, kelas inilah yang kontribusinya paling banyak, 80% lebih 

Oleh karena itu, yang harus dilakukan BI bersama pemerintah adalah menambah stimulus, tidak sekadar tetap memberikan. Ini termasuk untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan meningkatkan kualitasnya, agar program ini efektif sebagai game changer.

Apalagi, pemerintah menargetkan realisasi investasi naik dari semula Rp 856 triliun menjadi Rp 900 triliun tahun ini. Investasi itu terutama mengandalkan masuknya PMA raksasa, termasuk LG dari Korsel dan CATL Tiongkok untuk pengembangan pabrik baterai listrik, yang akan memasukkan Indonesia dalam global supply chain baterai dan mobil listrik.

Kendaraan ramah lingkungan itu permintaannya di dunia tumbuh pesat, sejalan larangan penjualan mobil berbahan bakar fosil mulai 2025 hingga 2050, bervariasi tergantung ma singmasing negara. Energi hijau ini juga mendapatkan momentum dengan dilantiknya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dari Partai Demokrat, yang mendorong kuat pengembangan green energy.

Masuknya investor asing tentunya juga membutuhkan dukungan daya beli di pasar dalam negeri, yang sebagai imba lannya mereka akan menyerap kembali jutaan tenaga kerja kita yang telah di-PHK. Asing ini tentunya juga akan bermitra dengan para pengusaha lokal.

Sementara itu, Indonesia dengan jumlah kelas menengah yang banyak, beragamnya kekayaan alam, dan kini telah melakukan transformasi lewat Undang-Undang Cipta Kerja, tentunya masuk radar investor global. Apalagi, pandemi virus baru Covid-19 yang merebak pertama kali di Wuhan telah menyadarkan pengusaha, untuk tidak hanya bertumpu pada Tiongkok.

Prospek ekonomi Indonesia yang masih menjanjikan juga diindikasikan dengan mengalirnya kembali dana asing, termasuk ke investasi portofolio, yang diproyeksikan menembus US$ 19,6 miliar pada 2021. Nilainya dua kali lipat lebih dibanding foreign capital inflow US$ 9,45 miliar tahun 2020.

Membanjirnya kembali dana asing itu karena kondisi domestik juga membaik dan masih dikucurkannya stimulus, selain vaksinasi massal mulai dilakukan. Stimulus fiskal dan moneter negara adidaya Amerika Serikat juga terus digelontorkan, dan belum terdengar rencana The Fed melakukan tapering off tahun ini.

Oleh karena itu, pemerintah RI pun harus menggelontorkan stimulus fiskal lebih banyak, jangan malah anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dipangkas dari Rp 695,2 triliun tahun lalu menjadi Rp 403,9 triliun tahun ini.

Dengan didukung BI, ditambah menjadi Rp 1.000 triliun atau bahkan Rp 3.000 triliun bisa, yang terpenting tidak dikorupsi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN