Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kripto. (Pixabay)

Kripto. (Pixabay)

Hindari Pungutan Pajak Tinggi, Transaksi Kripto Disarankan melalui Exchange Terdaftar

Minggu, 22 Mei 2022 | 16:16 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id – Pemerintah mendorong para investor memperdagangkan aset kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) atau exchange terdaftar Bappebti. Hal ini bertujuan untuk menghindari penguntan pajak tinggi.

Hal ini terkait dengan keputusan pemerintah untuk memperbolehkan pedagang aset (exchanger) tak berizin tetap bisa beroperasi. Hanya saja, transaksi melalui pedagang aset belum terdaftar akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi.

Baca juga: Pasar Kripto Cenderung Bearish, Bos Indodax Ungkap Faktanya

Kebijakan tersebut sesuai dengan PMK Nomor 68/2022 tentang PPN dan PPh aset Kripto. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah menyasar pengenaan pajak kepada aset kripto sebagai barang kena pajak tak berwujud.

Terdapat tiga jenis penyerahan aset kripto yang menjadi sasaran pajak, yakni pembelian aset kripto dengan mata uang fiat, tuka menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya atau swap, dan tukar menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto atau jasa.

Peraturan itu memberikan keleluasaan transaksi yang bisa dilakukan melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) yang tidak terdaftar maupun Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) terdaftar Bappebti. Hanya saja, tarif PPN bagi PFAK terdaftar sebesar 0,11% dikali nilai aset kripto ditambah PPh 22 final sebesar 0,1%. Sebaliknya, exchanger yang tak terdaftar besaran tarif menjadi dua kali lipat.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya mengimbau, para investor kripto untuk memilih para pedagang aset kripto yang terdaftar demi alasan keamanan.

“Lebih aman berinvestasi transaksi di pedagang dalam negeri yang terdaftar di Bappebti karena jelas badan hukumnya dan rekeningnya ada di dalam negeri dan menggunakan rupiah,” jelas Tirta melalui keterangan tertulis, Minggu (22/5/2022).

Baca juga: Pasar Aset Kripto Mulai Reli

Pandangan serupa juga diungkapkan Kepala Sub Direktorat PPM Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Kemenkeu Bonarsius Sipayung. Menurut dia, meskipun DJP (Direktorat Jenderal Pajak) netral, masyarakat sebaiknya memilih exchanger terdaftar.

“Kalau tidak mau diatur, kena tarif lebih tinggi. Kami harus selaras dengan Kemendag, yang ada di sistem kementerian itu kita dukung dengan tarif yang lebih rendah,” jelasnya sewaktu media briefing secara daring beberapa waktu lalu.

Menghindari Scam

Sementara itu, pegiat kripto Dennis Adhiswara mengungkapkan pengalamannya terkait investasi yang telah lama dilakukannya. Aktor sekaligus model itu merupakan pegiat kripto aktif dengan koleksi koin cukup lengkap.

Terkait persoalan transaksi kripto, dia menyarankan, investor sebisa mungkin menggunakan exchanger terdaftar. “Masalahnya adalah di luar sana masih banyak project kripto yang secara fundamental meragukan, bahkan ada sebagian juga yang terindikasi scam,” ungkapnya.

Dengan memanfaatkan PFAK terdaftar, investor menjadi lebih terlindungi. “Karena ketika kita belanja kripto sendiri tanpa ada exchanger yang regulated, saya harus menghabiskan waktu lama untuk riset satu persatu koin. Untungnya di exchanger yang teregulasi ini sudah memfilter dan menyaring koin-koin dan token yang sudah comply dan bebas scam,” jelasnya.

Secara terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menjelaskan pentingnya menggunakan PFAK terdaftar. Alasan utamanya, pengawasan pada PFAK terdaftar dilakukan secara berlapis, dari perusahaan hingga Bappebti.

“Jika terjadi fraud akan mudah, karena ada dasar hukum yang kuat akan transaksi kita. Jika di luar exchanger Bappebti maka akan susah jika terjadi fraud,” katanya.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN