Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell. ( Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP )

Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell. ( Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP )

FOKUS PASAR:

Indeks Saham Amerika Memerah, The Fed Berpotensi Pangkas Tingkat Suku Bunga

Nabil Alfaruq, Rabu, 26 Februari 2020 | 08:34 WIB

JAKARTA, investor.id — Direktur Dewan Ekonomi Nasional White House Larry Kudlow dalam suatu acara resmi mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengharapkan The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga karena dampak yang ditimbulkan dari virus korona terhadap Amerika.

“Dirinya tidak ingin The Fed panik sehingga membuat keputusan tersebut. Beberapa investor kemarin telah mencurigai bahwa Bank Sentral Amerika dapat menurunkan biaya pinjaman dalam upaya untuk mencegah setiap perlambatan yang dapat disebabkan oleh Virus Korona terhadap pertumbuhan AS,” tulis Pilarmas Sekuritas dalam equity morning, Rabu (26/2).

Laporan mengenai penyebaran infeksi ini membuat beberapa indeks utama Amerika mengalami penurunan. S&P turun 3,4% dan Dow Jones terkoreksi lebih dari seribu poin pada hari Senin, dan 7 ratus poin pada Selasa kemarin. US Treasury 10y pada akhirnya jatuh mencapai level terendah sepanjang masa yakni 1,32%.

Pilarmas Sekuritas menilai bahwa setiap indeks mencatatkan kinerja terburuk sejak Februari 2018, karena investor khawatir negara-negara lain akan melihat perlambatan di bidang manufaktur, konsumsi, dan ekspor yang telah membuat Tiongkok melambat akibat sentimen tersebut.

Tabel kasu Korona di Luar Tiongkok. Sumber: bbc.com
Tabel kasu Korona di Luar Tiongkok. Sumber: bbc.com

Sementara itu dari negara Iran, Kementrian Kesehatan Iran pada hari Selasa kemarin telah mengkonfirmasi 15 kematian yang diakibatkan oleh virus korona, hal ini membuat Iran menjadi negara yang paling parah terinfeksi akibat virus ini di luar Tiongkok.

Sebaran Virus Korona di seluruh dunia hingga 20 Februari 2020. Sumber: CNBC
Sebaran Virus Korona di seluruh dunia hingga 20 Februari 2020. Sumber: CNBC

Pihaknya juga menyatakan bahwa saat ini sudah ada 95 kasus baru, dan Wakil Menteri Kesehatan Iran Iraj Harirchi juga sudah positif terkena virus korona. Penyebaran virus ini menandakan bahwa ada risiko yang lebih besar dari wabah ini, sehingga akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kegiatan perekonomian dunia.

Sejauh ini sudah cukup banyak Negara yang mulai melaporkan kasus tersebut, mulai dari Irak, Kuwait, Afghanistan, Bahrain, Oman, Libanon, Arab, Bahrain, dan Kanada. Hingga hari ini hampir semua negara tetangga Iran telah menutup perbatasan mereka dan menangguhkan penerbangan ke Iran.

Turki, Armenia, Pakistan, dan Afghanistan dikabarkan telah menutup perbatasan tersebut. Sementara itu, Bahrain, Oman, Yordania, Arab Saudi, dan UEA juga telah menangguhkan semua penerbangan ke Republik Islam.

Dari dalam negeri, Indonesia berpotensi terkena bea masuk anti subsidi dari Amerika, hal tersebut seiringan dengan pernyataan Amerika yang mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Insentif tarif preferensial umum atau GSP merupakan program unilateral pemerintah Amerika berupa pembebasan tarif bea masuk untuk negara – negara berkembang.

Status penerima GSP didasarkan pada 15 kriteria eligibilitas, undang-undang yang berbeda, dan kriteria negara berkembang yang ditentukan oleh World Bank. Undang-undang GSP pun tidak akan menjadikan status negara berkembang sebagai pertimbangan.

Sementara itu, WTO memiliki preferensi khusus untuk mengkategorikan negara berkembang dan negara maju. Pengklasifikasian negara berkembang bertujuan untuk membantu negara-negara miskin dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengintegrasikan diri ke dalam sistem perdagangan global.

Dengan masuknya Indonesia dalam daftar negara maju, maka hak-hak khusus yang selama ini diterima Indonesia sebagai negara berkembang yang tersedia dalam WTO Agreement on Subsidy and Countervailing Measures tidak lagi berlaku.

“Kami menilai Indonesia menjadi rentan terkena dampak tuduhan subsidi terlepas itu batasan minimum, sehingga ke depannya dapat saja menjadi kelemahan dalam hal ekspor,” tutur Pilarmas Sekuritas.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN