Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terus bergulir.

Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terus bergulir.

TULISAN (1)

Kasus Gagal Bayar KSP Indosurya Hancurkan Citra Koperasi, Uang Anggota Harus Segera Dikembalikan

Jumat, 25 Juni 2021 | 09:18 WIB
Triyan Pangastuti ,Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id) ,Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta harus segera dituntaskan, dengan mengembalikan uang yang menjadi hak anggota koperasi. Kasus gagal bayar KSP Indosurya itu menghancurkan citra koperasi di Tanah Air yang sering justru menjadi kedok investasi bodong atau penipuan, sehingga harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk membantu penyelesaiannya.

Kasus koperasi Indosurya Cipta kembali mencuat sekitar Februari 2020, ketika pengembalian dana yang dijanjikan kepada anggota koperasi dinilai tidak dilaksanakan. Mereka yang dananya di atas Rp 50 miliar hanya dicicil sekitar Rp 300.000, jauh di bawah angka yang dijanjikan, Rp 50 juta per bulan. Untuk membayar pulsa pun dana yang diterima itu dinilai tidak cukup, dan banyak dari sekitar 5.700 anggota koperasi simpan pinjam itu kecewa. 

Koperasi Indosurya Cipta adalah koperasi simpan pinjam (KSP). Para anggota menyimpan dananya dan kemudian menjadi peminjam. Mestinya, bunga pinjaman KSP hanya sedikit di atas bunga simpanan, misalnya jika bunga simpanan 3%, bunga pinjaman maksimal 5% setahun. Tapi, sejak didirikan di Jakarta, tahun 2012, bunga simpanan diberikan sangat tinggi, bahkan 1,5 hingga 2 kali bunga deposito bank. Padahal, ini bunga simpanan, bukan bunga pinjaman.

Dengan strategi itu, relatif dalam sekejap, KSP Indosurya diperkirakan meraup dana hingga triliunan rupiah dari sekitar 5.700 nasabah. Kasus gagal bayar terjadi sejak sekitar 2019, saat koperasi dari grup Indosurya itu diperkirakan menghimpun dana anggota koperasi hingga Rp 10 triliun. Pada saat yang sama, kewajibannya kepada anggota mencapai sekitar Rp 14,6 triliun. Dana itu berasal dari simpanan plus return atau imbal hasil yang dijanjikan.

Pada Februari 2020, sebagian anggota KSP Indosurya tidak mendapatkan pencairan atas deposito mereka yang telah jatuh tempo di koperasi tersebut, dengan jumlah mencapai sekitar Rp 14,6 triliun. Total anggota koperasi ini sekitar 5.700 dan dana yang menjadi hak anggota terus meningkat, karena koperasi tersebut menjanjikan imbalan bunga yang tinggi, yakni sekitar 9%-12%, jauh di atas bunga deposito perbankan yang berkisar 5%-7% setahun.

Kasus gagal bayar mulai terjadi ketika anggota dengan dana besar menarik kembali dananya. Dengan rush yang cukup besar, KSP Indosurya mengalami mismatch. Tagihan lebih besar dibandingkan dana kas yang tersedia dan gagal bayar tidak terelakkan, sehingga fakta ini memicu gelombang penarikan dana yang lebih besar.

Pada sekitar Juni 2020, pendiri dan mantan pengurus KSP Indosurya Cipta Henry Surya buka suara perihal gagar bayar KSP Indosurya yang mencapai sekitar Rp 14,6 triliun itu. Menurut dia, ada ketidakadilan yang dialami koperasi tersebut. "Saya sebagai mantan pendiri dan mantan pengurus Indosurya sangat merasakan pemberitaan yang tidak fair. Saya merasa terzalimi atas opini masyarakat pada oknum-oknum tertentu," ujar Henry dalam keterangan pers di Gedung Graha Surya, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Masalah KSP Indosurya ini pun sudah sampai di pengadilan, dan pernah digelar sidang verifikasi bilyet anggota KSP Indosurya di Pengadilan Negeri Bungur, Jakarta Pusat. Pengurus dan pendiri KSP Indosurya hadir dan mengatakan punya itikad baik dan diputuskan dana anggota harus dikembalikan.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga sudah selesai, dan bersifat inkracht van gewijsde (perkara yang berkekuatan hukum tetap). Putusan pertama itu jatuh pada tanggal 17 Juli 2020. Kemudian ada proses banding, dan PKPU sudah diputuskan akhir Desember 2020.

Masalah gagal bayar oleh KSP Indosurya ini juga menarik perhatian DPR RI. Pada rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Rabu (2/6/2021), anggota dewan dari Komisi VI DPR RI mempertanyakan serius kelancaran pembayaran kembali dana anggota KSP Indosurya.

KSP Indosurya ini banyak yang menilai satu grup usaha dengan PT Indosurya Inti Finance atau IIF. IIF, yang didirikan pada tanggal 27 Mei 2011 berdasarkan izin dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK dengan Surat Keputusan Nomor KEP-425/KM.10/2011, adalah salah satu entitas lembaga keuangan yang bernaung di bawah Indosurya Group yang bergerak dalam bidang keuangan dan properti di Indonesia selama lebih dari 30 tahun.

Nasabah IIF Diminta Pindah ke Koperasi

Berdasarkan dokumen yang diterima Investor Daily baru-baru ini, perwakilan sejumlah anggota koperasi menguraikan permasalahan gagal bayar KSP Indosurya Cipta. Pengacara yang mewakili nasabah Indosurya -- yakni SR, ER, PT CPI dan PT SII -- memaparkan, total keseluruhan dana yang ditempatkan kliennya pada KSP Indosurya Cipta sebesar Rp 33,210.000.000,-

Penjelasan Kuasa Hukum KSP Indosurya

Sementara itu, kepada beritasatu.com, kuasa hukum KSP Indosurya Cipta bernama Hendra Widjaya memastikan proses pengembalian dana anggota terus berjalan hingga saat ini. Proses pengembalian dana, kata Hendra, sesuai dengan keputusan homologasi atau perdamaian yang disahkan Pengadilan Niaga Jakarta beberapa waktu lalu.

"Sampai saat ini, terbukti telah dibayar tagihan kreditur, sesuai dengan hasil keputusan homologasi di pengadilan yang sudah disahkan. Sepengetahuan saya itu dibayarkan," kata Hendra saat dikonfirmasi beritasatu.com, Rabu (22/6/2021).

Pernyataan ini disampaikan Hendra menanggapi pernyataan kuasa hukum nasabah Indosurya Agus Wijaya sebelumnya, yang menyebut pembayaran cicilan tidak prorata per tahun pada periode Januari 2021, atau tidak seperti periode awal September 2020.

Agus menyebut pembayaran cicilan yang dilakukan oleh pihak KSP Indosurya tidak manusiawi. Untuk cicilan dengan nominal Rp 500 juta hingga kurang dari Rp 2 miliar, pengembalian dananya hanya sekitar Rp 200 ribu hingga sekitar Rp 1 juta per bulan.

Hendra Widjaya menilai, pernyataan Agus kurang tepat dan harus dibuktikan terlebih dahulu. Hal ini lantaran sepengetahuannya proses pengembalian dana masih terus berjalan sesuai keputusan homologasi dengan baik.

"Harus dilihat dulu keputusan homologasi. Kalau ada yang bilang seperti itu, menurut saya kurang tepat. Yang terjadi, KSP Indosurya sebagai debitor sampai saat ini membayar kepada kreditur yang jatuh tempo sesuai keputusan homologasi dengan baik, sesuai keputusan homologasi yang telah disetujui debitor dan berkekuatan hukum tetap," tandasnya.

Menurut Hendra, gagal bayar yang dialami KSP Indosurya bermula pada awal masa pandemi Covid-19. Saat itu, banyak kreditur melakukan penarikan besar-besaran yang membuat kondisi rush. Kemudian, beberapa anggota koperasi melalui kuasa hukumnya mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta. Dalam proses PKPU tersebut digelar rapat dengan para kreditur, dan saat itu, kata Hendra, pihaknya sebagai kuasa hukum debitur mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditur.

Melalui voting pada Kamis (9/7/2020), sebanyak 73,41% anggota koperasi setuju terhadap skema pengembalian dana dalam proposal perdamaian yang diajukan KSP Indosurya. Sedangkan sisanya, yakni 26,6% anggota koperasi menolak perjanjian damai. Hasil tersebut kemudian disahkan melalui Putusan Homologasi/Perdamaian Nomor 66/PDT.SUS -PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 17 Juli 2020.

"Mayoritas, ya, 70% mendukung proposal perdamaian dan mengiyakan. Mereka setuju proposal perdamaian, dan setelah disahkan, berjalan sampai sekarang. Dulu ada yang mengajukan tingkat kasasi saja, debitur tetap berjalan melakukan pembayaran sesuai putusan homologasi. Tidak ada yang tertunda," tuturnya. (b1/pd/ant/sumber lain/en)

 

 

 


 

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN