Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

KBI: Waspadai Investasi Ilegal Atas Nama Perdagangan Berjangka Komoditi

Kamis, 16 Juli 2020 | 21:06 WIB
Thereis Love Kalla (thereis.kalla@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai pihak yang menawarkan investasi di perdagangan berjangka komoditi (PBK) dengan keuntungan yang bersifat fixed income dan pasti untung.

Direktur Utama KBI Fajar Wibhiyadi mengungkapkan, sebaiknya masyarakat melakukan pengecekan legalitas melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). "Ketika perusahaan yang menawarkan investasi tidak bisa menunjukkan izin dari Bappebti, dipastikan bahwa perusahaan tersebut ilegal," kata dia di Jakarta, Kamis (16/7).

Fajar menegaskan, pihaknya sebagai lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi di PBK, sangat mendukung Satgas Waspada Investasi dengan mempublikasikan adanya investasi ilegal kepada masyarakat. Tentu, pihaknya sangat menyayangkan adanya investasi ilegal, tidak hanya masyarakat yang menjadi korban, tapi juga merugikan industri PBK.

Sebelumnya, Satuan Tugas Waspada Investasi menemukan adanya 99 investasi ilegal, yang 87 di antaranya mengatasnamakan perdagangan berjangka. Modus yang digunakan adalah melakukan duplikasi atas website entitas yang telah memiliki izin (legal), sehingga seolah-olah website tersebut adalah entitas yang legal. Investasi ilegal ini memanfaatkan kekurangpahaman masyarakat dengan cara memberikan penawaran keutungan yang tinggi dan tidak wajar.

Satuan Tugas Waspada Investasi sendiri merupakan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016, dimana Bappepti juga menjadi anggota dari satgas tersebut, selain beberapa lembaga lain seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kominfo, serta BKPM.

Hingga saat ini, KBI memiliki anggota kliring sebanyak 71 perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti sebagai pialang dan pedagang di perdagangan berjangka komoditi. Menurut Fajar, KBI bersama dengan pemangku kepentingan lain di bidang PBK terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terkait investasi di PBK.

"Kami optimistis dengan semakin pahamnya masyarakat terhadap investasi di perdagangan berjangka komoditi, industri ini akan terus tumbuh ke depan. Terkait Investasi ilegal, kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberantasnya, tentu dengan peran masing-masing," tuturnya.

Menurut Fajar, apabila masyarakat memahami dengan baik, industri PBK bisa menjadi alternatif pilihan untuk melakukan investasi. Yang paling penting dilakukan masyarakat sebelum melakukan investasi adalah memastikan legalitas pialangnya, serta mengenali resiko yang ada. Sebab setiap investasi pasti mengandung resiko. Jika ada perusahaan yang hanya menawarkan keuntungan yang besar tanpa menyampaikan resiko-resikonya, masyarakat perlu waspada.

Sementara itu, Kepala Bappebti Tjahya Widayanti menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan legalitas dari perusahaan yang menawarkan investasi tersebut kepada Bappebti.  Hal ini karena Bappebti adalah satu-satunya lembaga yang mendapat tugas dari pemerintah untuk melakukan pengawasan di industri perdagangan berjangka komoditi, serta memberikan izin legalitas perusahaan yang bergerak di industri perdagangan berjangka.

Ketika perusahaan yang menawarkan investasi tidak bisa menunjukkan izin dari Bappebti, dipastikan bahwa perusahaan tersebut ilegal. Ke depan, Bappebti akan terus melakukan sosialisasi, literasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait industri PBK.

"Pemberantasan entitas ilegal yang menawarkan investasi yang ilegal ini, tentu merupakan tugas bersama dari semua pemangku kepentingan, baik dari kami sebagai regulator, maupun dari bursa, lembaga kliring, pialang, dan masyarakat,” ujar Tjahya.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN