Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Siluet pengunjung di galeri Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/David Gita Roza

Siluet pengunjung di galeri Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/David Gita Roza

Kebijakan AS dan Stimulus Menjadi Perhatian Pasar Hari Ini

Senin, 28 September 2020 | 09:31 WIB
Muhammad Ghafur Fadillah (muhamad.ghafurfadillah@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Amerika Serikat (AS) baru-baru ini memutuskan untuk melakukan pembatasan ekspor kepada produsen perangkat keras asal Tiongkok yakni Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan perang dagang antarkedua negara tersebut.

Pilarmas Sekuritas menjelaskan, dengan alasan keamanan, penetapan kebijakan tersebut akan menyulitkan transaksi yang terjadi di antara kedua negara tersebut dan menghambat perekonomian. Pihak SMIC sendiri hingga saat ini menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki hubungan dengan angkatan bersenjata maupun memproduksi kebutuhan militer Tiongkok.

“Seperti yang diketahui, setelah sebelumnya melakukan pelarangan kepada Huawei untuk membeli peralatan dari AS, AS juga baru-baru ini sedang mempertimbangkan untuk pemblokiran aplikasi bernama Tiktok,” jelas Pilarmas dalam risetnya, Senin (28/9).

Sebagai informasi, 50% peralatan milik SMIC semuanya berasal dari buatan Amerika yang dimana memiliki nilai pasar lebih dari US$ 29 miliar. Pelanggan SMIC merupakan produsen-produsen besar pada chip untuk perangkat teknologi seperti Qualcomm dan Broadcom Inc. Bersamaan dengan keputusan itu membuat harga saham SMIC turun hingga 23%.

Sedangkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian menjelaskan, langkah yang dilakukan oleh pemerintah AS telah melanggar peraturan perdagangan internasional. Di sisi lain hal ini juga dapat merusak rantai pasokan industri global.

“Merusak kepentingan nasional Amerika sendiri dan juga nilai perusahaan,” ungkap Pilarmas.

Lebih lanjut dari benua Eropa, Bank Sentral Eropa (ECB) memutuskan untuk memberikan stimulus berupa pinjaman kepada masyarakat yang mengalami masalah perekonomian. Pinjaman ini disebut dengan Targeted Long-Term Refinancing Operations (TLTRO).

Dalam pinjaman ini nantinya, bank akan memberikan pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga -1%. Artinya, ECB akan membayar kepada mereka yang meminjam uang tunai kepada perusahaan atau rumah tangga.

“TLTRO akan menjadi salah satu amunisi kebijakan yang paling penting yang Bank Sentral Eropa terbitkan karena memberikan kompensasi kepada bank dengan tingkat suku bunga berada di -0,5%,” paparnya.

Sementara itu dari dalam negeri, pemerintah berencana mengurangi stimulus kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk tahun depan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah ke depannya akan memberikan bantuan ini kepada usaha yang termasuk kategori paling tertekan akibat pandemi, selain itu faktor jumlah karyawan juga menjadi pertimbangan.

“Sektor perdagangan salah satunya yang akan menjadi perhatian lantara menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, kemudian transportasi dan pariwisata. Di samping itu, pemerintah juga memerhatikan jenis usaha yang bisa pulih dengan sendiri dan tidak,” kata dia.

Febrio menjelaskan, sektor perdagangan pasti bakal menjadi sorotan karena menyerap banyak tenaga kerja. Sementara yang paling terdampak paling dalam menurutnya adalah yang berkaitan dengan transportasi dan pariwisata. Di samping itu, pemerintah juga memerhatikan jenis usaha yang bisa pulih dengan sendiri dan tidak.

Pada tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sedangkan dalam RAPBN 2021, anggaran PEN turun menjadi Rp 365,5 triliun.

Pilarmas Sekuritas menilai hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi pemerintah akan lebih fokus pada pemulihan ekonomi terkait, namun untuk sektor yang tidak termasuk dalam daftar penerima stimulus semakin tertekan.

“Kami berharap pengurangan dari anggaran tersebut memang telah diperhitungkan oleh pemerintah guna mendorong perekonomian dari sektor lain,” ujar Pilarmas.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN