Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Lelang SBSN

Lelang SBSN

Lelang SBSN Hari Ini, Pemerintah Bidik Rp 10 Triliun

Selasa, 29 September 2020 | 08:05 WIB
Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Pemerintah  membidik target indikatif Rp 10 triliun dari  lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara yang bakal  digelar pada Selasa (29/9) hari ini.  Lelang dilaksanakan untuk memenuhi sebagian target pembiayaan APBN 2020.

“Lelang menggunakan underlying asset proyek atau kegiatan dalam APBN 2020 dan barang milik negara,” jelas Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) dalam keterangan resminya.

SBSN yang dilelang, menurut DJPPR, terdiri atas seri Surat Perbendaharaan Negara – Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS) yang seluruhnya merupakan emisi ulang (reopening), yaitu SPN-S 02032021, PBS-027, PBS-026, PBS-003, PBS-025, dan PBS-028. Keenam seri SBSN itu masing-masing jatuh pada 2 Maret 2021, 15 Mei 2023, 15 Oktober 2024, 15 Januari 2027, 15 Mei 2033, dan 15 Oktober 2046, dengan tanggal settlement 1 Oktober 2020.

DJPPR Kemenkeu menjelaskan, SPN-S 02032021 menawarkan imbalan diskonto dengan alokasi pembelian nonkompetitif sebesar 50% dari jumlah yang dimenangi. Sedangkan PBS-027, PBS-026, PBS-003, , PBS-025, dan PBS-028 menawarkan imbalan masing-masing 6,50000%, 6,62500%, 6,00000%, 8,37500%, dan 7,75000%, dengan alokasi pembelian nonkompetitif sebesar 30% dari jumlah yang dimenangi.

Menurut DJPPR Kemenkeu, peserta lelang meliputi dealer utama yang terdiri atas 16 bank dan empat perusahaan sekuritas, Bank Indonesia (BI), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Lelang akan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan BI sebagai agen lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price),” papar DJPPR.

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. “Namun, dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu,” demikian DJPPR.

Mengacu PMK Covid

DJPPR Kemenkeu mengungkapkan, dealer utama SBSN, BI, dan LPS dapat menyampaikan penawaran lelang SBSN dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 05/PMK08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK No 20/PMK08/2017 serta PMK No 38/PMK02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif, menurut DJPPR, akan membayar sesuai yield yang diajukan. Sedangkan pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian nonkompetitif akan membayar sesuai yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

“Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan,” tegas DJPPR Kemenkeu.

DJPPR Kemenkeu menambahkan, SBSN seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dengan mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 72/DSN-MUI/VI/2008. Sedangkan SBSN seri PBS bakal menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI No 76/DSN-MUI/VI/2010.

“Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang, termasuk penghitungan nilai settlement, diatur dalam PMK Nomor 05/PMK08/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 20/PMK08/2017,” jelas DJPPR Kemenkeu.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN