Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Layar menampilkan emiten dengan harga yang turun di Bursa Efek Indonesia (BEI), di Jakarta, Rabu (15/4/2020). BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Layar menampilkan emiten dengan harga yang turun di Bursa Efek Indonesia (BEI), di Jakarta, Rabu (15/4/2020). BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Mencermati Penyitaan Aset Emiten

Rabu, 22 April 2020 | 20:24 WIB
Parluhutan Situmorang

JAKARTA, Investor.id -  Penyitaan aset emiten mencuat ke permukaan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, seperti penyitaan aset salah satu tersangka Benny Tjokrosaputro.

Aset yang disita merupakan milik PT Hanson International Tbk (MYRX), perusahaan yang dikendalikan Benny. Padahal, Pengamat pasar modal Reza Priyambada menuturkan, kasus Jiwasraya adalah kasus kesalahan investasi, sehingga Kejaksaan Agung (Kejagung) seyogianya fokus membongkar dugaan korupsi dan jangan melebar ke penyitaan aset emiten.

"Jadi, jika ada yang menyalahi prosedur investasi, ya ditindak. Kalaupun mau menyita aset, ya milik Jiwasraya, bukan aset emiten yang sahamnya dipegang," kata dia di Jakarta, Senin (20/4/2020).

Kejagung, ungkap dia, baru bisa menyita aset emiten, apabila memang sudah dibeli Jiwasraya. Selama yang dibeli hanya saham, penyitaan aset emiten dinilai kurang tepat.

Dia khawatir, penyitaan aset emiten menjadi preseden buruk ke depan dan meningkatkan kekhawatiran orang untuk membeli saham. Sebab, pihak yang dihukum adalah pemegang saham pengendali, bukan pembeli saham. Padahal, yang seharusnya bertanggung jawab adalah pembeli saham.

Pandangan hampir senada diungkapkan analis saham Hans Kwee. Menurut dia, Kejagung memang memiliki niat baik untuk memburu aset emiten tertentu untuk membayar klaim kepada nasabah Jiwasraya. Apalagi dalam kondisi wabah Covid-19 saat ini.

Namun, dia menilai, aset emiten seharusnya tidak bisa disita, ketika sahamnya turun dan merugikan pembeli. Kalaupun mau menyita barang, Kejagung hanya bisa menyita saham milik orang yang bersangkutan dan bukan asetnya. Sebab, aset dan saham adalah hal yang berbeda.

Dalam dokumen rincian saham Jiwasraya, BUMN asuransi ini hanya memegang 2,13% saham Hanson. Jumlahnya mencapai 1,8 miliar saham Hanson dengan nilai pasar Rp 92,3 miliar.

Hal menarik tak ada kepemilikan saham langsung Jiwasraya di saham Hanson. Saham Hanson menjadi underlying reksa dana yang dipegang Jiwasraya. Dalam setahun, saham MYRX turun 57%.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya mengumumkan potensi kerugian negara (PKN) dalam pemeriksaan investigasi Jiwasraya. Hasilnya, jumlah PKN yang dihitung BPK mencapai Rp 16,81 triliun, beda tipis dari proyeksi awal Kejaksaan Agung (Kejagung) Rp 17 triliun. Dari jumlah itu, kerugian investasi di saham Rp 4,65 triliun dan reksa dana Rp 12,16 triliun.

Kejagung terus melakukan pemburuan aset milik Benny Tjokrosaputro. Tim penelusuran aset Korps Adhyaksa kembali memasang pelang sita di Kabupaten Tangerang sebanyak 38 titik dan Kabupaten Bogor sebanyak 340 titik.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN