Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Hasan Zein Mahmud (keempat kiri), bersama Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr Arman Nefi SH (tengah), dan investor Minna Padi Aset Manajemen pada acara Kupas Tuntas Masalah Minna Padi: Kasus Pelanggaran atau Gagal Bayar? di Jakarta, Jumat (11/6/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Hasan Zein Mahmud (keempat kiri), bersama Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr Arman Nefi SH (tengah), dan investor Minna Padi Aset Manajemen pada acara Kupas Tuntas Masalah Minna Padi: Kasus Pelanggaran atau Gagal Bayar? di Jakarta, Jumat (11/6/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Minna Padi Harus Bayar Nasabah Sesuai NAB

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:06 WIB
Nabil Alfaruq (nabil.alfaruq@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) wajib segera melakukan pembayaran kepada pemegang unit penyertaan reksa dananya, dengan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) saat pembubaran pada 25 November 2019. Otoritas juga diminta bertindak tegas untuk segera menyelesaikan kasus tersebut.

Perhitungan dana yang harus dibayarkan kepada nasabah sesuai NAB itu berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 23 /POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pembayaran itu harus dilakukan menyusul keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pembubaran terhadap enam reksa dana yang dikelola oleh MPAM, karena melakukan pelanggaran dengan mengiming-imingi fixed return (imbal hasil pasti) sekitar 11% untuk waktu sekitar 6-12 bulan.

Likuidasi dan pembubaran reksa dana Minna Padi tersebut, berikutnya, diumumkan lewat surat kabar pada 25 November 2019. Hal itu membuat sekitar 4.000 orang nasabah kesulitan dalam mendapatkan dananya yang saat itu diperkirakan sekitar Rp 6,6 triliun.

Salah satu nasabah Minna Padi bernama Jackson mengatakan, pihaknya berharap Otoritas Jasa Keuangan membantu menyelesaikan pembayaran dana kepada nasabah.

“Kami berharap pada OJK (membantu) agar kasus yang tengah dialami Minna Padi tidak berhenti pada suspensi saja atau pembubaran. Kita harapkan kasus ini bisa tuntas, kami juga sudah minta bantuan anggota dewan di Komisi XI untuk membantu. Kami berharap dari OJK, pemerintah, maupun dari Minna Padi bisa menyelesaikan kasus ini sebaik-baiknya,” ujar dia dalam press conference bertajuk “Minna Padi, Kasus Pelanggaran atau Gagal Bayar?”, di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Acara tersebut juga dihadiri Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Arman Nefi. Selain itu, pengamat pasar modal dan retail investor Hasan Zein Mahmud.Jackson mengatakan, nasabah Minna Padi mengharapkan OJK juga melakukan keterbukaan informasi terkait mengapa Minna Padi disuspensi dan memberikan keterangan secara jelas mengenai kesalahan Minna Padi apa saja. Pihaknya juga berharap untuk bisa dilakukan mediasi dengan pihak OJK dan Minna Padi.

Sementara itu, sebelumnya dikabarkan, pada 11 Maret 2020, MPAM telah membayarkan 20% dari nilai enam produk reksa dana kepada para nasabah.

Kronologi tidak dibayarnya dana nasabah
Kronologi tidak dibayarnya dana nasabah

Sedangkan untuk sisanya, Minna Padi hanya menawarkan akan membayar sepuluh hingga belasan persennya kepada nasabah dengan menandatangani sebuah surat. Namun, setelah surat itu ditandatangani, nasabah tidak punya hak untuk menuntut lagi.

Nasabah Minna Padi menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut, sebab nilai yang dikembalikan tidak penuh.

Adapun sampai saat ini, Minna Padi belum melakukan penawaran lagi dan nasabah berharap kasus ini segera dituntaskan.

“Jadi tuntutan kami dibalikin lagi sesuai janji di awal, karena janji awalnya deposito, dengan bunga 10-11%. Adapun korban dari kasus Minna Padi ini sebanyak 4 ribu orang,” ujar nasabah Minna Padi bernama Catherien Sujenti.

Pelanggaran Direksi

Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Hasan Zein Mahmud (keempat kiri), bersama Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr Arman Nefi SH (tengah), dan investor Minna Padi Aset Manajemen pada acara Kupas Tuntas Masalah Minna Padi: Kasus Pelanggaran atau Gagal Bayar? di Jakarta, Jumat (11/6/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Hasan Zein Mahmud (keempat kiri), bersama Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr Arman Nefi SH (tengah), dan investor Minna Padi Aset Manajemen pada acara Kupas Tuntas Masalah Minna Padi: Kasus Pelanggaran atau Gagal Bayar? di Jakarta, Jumat (11/6/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Sementara itu, forum Nasabah Korban MPAM dalam keterangan tertulisnya menyatakan, pembubaran reksa dana itu dikarenakan OJK menemukan berbagai pelanggaran UU dan POJK yang dilakukan oleh MPAM, termasuk pihak utama pengurus (direksi dan dewan komisaris) maupun pihak utama pengendali yaitu pemegang saham pengendali.

“Sekarang, waktu sudah berjalan hampir dua tahun, namun hingga kini kejelasan pengembalian dana nasabah korban MPAM masih tidak jelas,” papar Nasabah Korban MPAM.

Nasabah menjelaskan, kasus itu berawal dari perintah OJK kepada MPAM dengan nomor surat S-1422/ PM.21/2019 tertanggal 21 November 2019 untuk melakukan pembubaran terhadap enam reksa dana yang dikelola oleh MPAM. Mengutip surat tersebut poin 4 dan 5, ada kesalahan- kesalahan yang dilakukan oleh pihak MPAM.

Surat tersebut memaparkan ketentuan yang dilanggar antara lain meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dimana Pasal 4 huruf a angka 1) dan 3) menyatakan bahwa penilaian kembali terhadap pihak utama pengendali dilakukan dalam hal terdapat indikasiketerlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap sejumlah permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan.

Ini meliputi, antara lain, tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung yang memengaruhi dan/atau menyuruh pihak utama pengurus, pihak utama pejabat, dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan (LJK) untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya. Selainitu, tindakan yang memengaruhi dan/atau menyuruh pihak utama pengurus, pihak utama pejabat, dan/ atau pegawai LJK untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik.

“Sedangkan Pasal 4 huruf c berbunyi, yang menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau dapat membahayakan industri keuangan,” papar surat tersebut.

Surat juga menjelaskan mengenai Pasal 5 huruf a angka 1) dan 3) yang menyatakan, penilaian kembali terhadap pihak utama pengurus dan/atau pihak utama pejabat dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi. Ini meliputi, antara lain, tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung yang menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya; serta melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik.

Dirut PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) Djajadi. Foto: IST
Dirut PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) Djajadi. Foto: IST

Surat itu juga memaparkan ketentuan terkait kegiatan manajer investasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Pasal 33 menyatakan, manajer investasi hanya dapat melakukan transaksi silang antar rekening nasabah dengan tiga ketentuan. Pertama, keputusan jual atau beli efek wajib didasarkan atas kepentingan kedua belah pihak nasabah.

Kedua, transaksi dieksekusi melalui perantara pedagang efek dengan kondisi arm’s length pada harga pasar yang berlaku. Ketiga, alasan dilakukannya transaksi silang didokumentasikan sebelum dilakukannya eksekusi transaksi.

“Pasal 44 ayat 1 menyebutkan, manajer investasi wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan kepada nasabah, termasuk dalam hal manajer investasi memberikan materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik,” paparnya.

Pasal 44 ayat 2 juga menyatakan, informasi kepada nasabah termasuk materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi itu dilarang memuat informasi yang tidak benar; kata atau kalimat yang memberikan kesan nasabah tidak akan rugi atau keuntungan; serta kesan mengenai nasabah dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko.

Berbagai pelanggaran UU dan POJK
Berbagai pelanggaran UU dan POJK

Sedangkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi dalam Angka 1 huruf c (3) menyatakan, manajer investasi dapat melakukan kegiatan usaha berupa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 juga menyebutkan dalam Pasal 12 ayat (1), bahwa direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan manajer investasi sesuai dengan maksud dan tujuan manajer investasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pada Pasal 14 ayat (1) disebut, direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara financial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan manajer investasi yang dilakukan oleh wakil manajer investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk manajer investasi.

Ada pun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c menulis, coordinator fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal wajib bertindak secara independen dan memiliki akses yang tidak terbatas terhadap fungsi manajer investasi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan fungsi-fungsi manajer investasi.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, pada Pasal 5 ayat (1) huruf a menyebut, investasi reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif hanya dapat berupa efek yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek di dalam maupun di luar negeri.

Sedangkan Pasal 18 ayat (1) menyatakan, perintah transaksi unit penyertaan dari pemegang unit penyertaan yang diterima secara lengkap oleh manajer investasi, sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) wajib diproses berdasarkan nilai aktiva bersih reksa dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan, atau setelah pukul 12.00 WIB wajib diproses berdasarkan nilai aktiva bersih reksa dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa berikutnya.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan pembubaran reksa dana (RD) MPAM dilakukan OJK karena terjadinya pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Dengan menggunakan dasar tersebut, maka MPAM wajib bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya, berdasarkan Undang -Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan POJK Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dewan komisaris juga wajib bertanggung jawab secara pribadi karenakelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap MPAM, sebagaimana diatur dalam Undang -Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 10 /POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajemen Investasi.

Selain itu, direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian manajer investasi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 10 / POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajemen Investasi.

Dari seluruh paparan itu, maka Nasabah Korban MPAM berharap OJK bertindak tegas dengan memerintahkan MPAM untuk tunduk dan patuh pada ketentuan perundang-undangan dan segera membayar apa yang menjadi hak nasabah korban MPAM. Selain itu, kami juga berharap OJK benar-benar bertindak tegas sebagai regulator, melakukan monitoring, dan menjalankan fungsi perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan pidato presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2021,” papar forum tersebut.

Nasabah Korban MPAM juga memohon bantuan dari pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI untuk mengawal kasus ini hingga selesai.

Selain itu, nasabah memohon kepada pemerintah RI melalui lembaga penegakan hukum di bawahnya agar turun tangan dan melindungi seluruh nasabah korban lembaga jasa keuangan yang merugikan kepentingan rakyat banyak.

Selesaikan Secara Legal

Sementara itu, Hasan Zein Mahmud mengatakan, ada beberapa imbauan untuk kasus tersebut, pertama kasus tersebut perlu diselesaikan secara legal. Kemudian, para investor korban Minna Padi harus bersatu untuk mencari jalan solusinya, jangan pelanggaran hukum dicaripenyelesaiannya dengan pelanggaran hukum juga.

“Untuk Minna Padi, kalau memiliki etika tolong tampil dan selesaikan kasus ini. Gagal bayar itu merupakan hal yang biasa dalam bisnis,” ujar dia.

Mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta Hasan Zein Mahmud. Foto: IST
Mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta Hasan Zein Mahmud. Foto: IST

Arman Nefi menambahkan, kepercayaan adalah modal dan kekayaan utama dalam berbisnis. Uang hilang bisa dicari, namun bila kepercayaan hilang, maka runtuh semua bisnis terkait.

MPAM sudah membangun integritas cukup lama, namun saat ini seakan-akan mengabaikan integritas tersebut. Minna Padi perlu untuk memiliki itikad baik, dan itikad baik itu harus diukur dari sebuah tindakan, bukan hanya sekadar niat dan kata-kata.

“Kalau tidak ada itikad baik dari MPAM, ya tidak ada jalan lain, yaitu ditempuh melalui hukum pidana sebagai upaya terakhir,” ujar dia.

Arman menambahkan, tugas OJK saat ini perlu untuk menjaga agar tercipta pasar modal teratur, wajar, dan efisien, serta melakukan pengawasan dan investor perfection. Kita semua, lanjut dia, perlu menyorot soal perlindungan konsumen dan pengawasannya.

Apalagi, sudah berjalan hampir 2 tahun kasus Minna Padi itu, namun hingga kini kejelasan pengembalian dana nasabah korban MPAM masih tidak jelas.

Sementara itu, sebelumnya, nasabah MPAM meminta mediasi dengan Komisi XI DPR RI mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan beserta direksi MPAM dan bank kustodian. Hal ini terkait dengan pencairan dana investasi hasil likuidasi enam produk reksa dana yang disengketakan dan tidak mencapai titik temu.

Salah satu nasabah MPAM bernama Didi S mengatakan, sejumlah perwakilan nasabah telah bertemu dengan perwakilan dari Komisi XI DPR, yakni Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem Fauzi H Amro, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKB Ela Siti Nurmayah, dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Par tai Golkar Puteri Komarudin.

“Kami meminta bantuan anggota dewan karena cara perhitungan hak yang kami terima saat ini tidak sesuai dengan peraturan OJK. Ada perbedaan penafsiran, dan kami telah beberapa kali melakukan komunikasi tapi tidak pernah ada titik temu,” ujar dia usai pertemuan di DPR RI, Jakarta, pada 7 Juli 2020.

Contoh perbedaan penafsiran antara nasabah dengan manajemen MPAM seperti terkait POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 47 b. Pasal ini menyebutkan instruksi kepada bank kustodian paling lambat 2 hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari NAB pada saat pembubaran.

Selain itu, dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.

“Jika mengacu pada pasal tersebut, berarti nilai proposionalnya adalah posisi NAB saat pembubaran yakni akhir 2019. Sementara itu, versi MPAM adalah NAB per 29 Januari 2020 dan nilainya pada Januari itu sudah turun banyak” tandas Didi. (ant/sumber lain/pd/en)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN