Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suasana di gedung BEI, Jakarta, beberapa waktu lalu.  Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Suasana di gedung BEI, Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Omnibus Law bakal Dongkrak Kinerja Emiten

Jumat, 6 Desember 2019 | 23:57 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Penerapan omnibus law diprediksi mampu mendongkrak kinerja emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebab, undang-undang (UU) ‘sapu jagat’ itu memuat insentif penurunan pajak penghasilan (PPh) badan, penghapusan pajak dividen, dan pemangkasan birokrasi investasi. Omnibus law juga akan mendorong semakin banyak perusahaan melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. 

Berdasakan kalkulasi CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, omnibus law (payung hukum yang menggabungkan revisi sejumlah aturan dalam satu undang-undang baru), dapat menambah pertumbuhan laba bersih emiten sebesar 3% pada 2021 dan 2% pada 2023.

Omnibus law yang bakal dibahas pemerintah dan DPR pada Januari 2020 serta ditargetkan rampung pada April tahun depan, juga akan merangsang pemodal memburu saham-saham yang menawarkan dividen besar. Ini akan menggairahkan transaksi perdagangan saham di bursa domestik.

Analis CGS-CIMB Erwan Teguh dan Peter P Sutedja memprediksi  berlaku pada 2021. Pada tahun itu, tarif PPh dipangkas 3% dan 2% lagi pada 2023. Dengan demikian, tarif PPh badan emiten bakal mencapai 20% pada 2023 dari saat ini 25%.

Namun, mereka menegaskan, ada beberapa sektor yang dikeluarkan dari insentif ini, yakni properti dan konstruksi. Hal yang masih perlu diperjelas lagi adalah, apakah emiten yang sudah menikmati diskon pajak free float (saham publik yang diperdagangkan di pasar) sebesar 5% bisa mendapatkan lagi tambahan penurunan pajak 3% mulai 2021.

“Laba bersih emiten bisa naik 17% pada 2021, lebih besar 3% dari proyeksi awal sebesar 14%. Selanjut nya, laba bersih emiten normal pada 2022 dan dapat tambahan pertumbuhan 2% pada 2023,” tulis Erwan dan Peter dalam laporan risetnya, belum lama ini.

Presiden Joko Widodo. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Presiden Joko Widodo. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Draf omnibus law sektor perpajakan telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju. Adapun lima UU tentang perpajakan yang direvisi lewat omnibus law, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Pemerintah Daerah (Pemda).

Adapun ruang lingkup omnibus law perpajakan yang menyangkut emiten ada dua. Pertama, penurunan PPh atau corporate income tax dari 25% secara bertahap ke 20%. Pada 2021, tarif PPh mencapai 22% dan pada 2023 turun lagi menjadi 20%.

Tak hanya itu, bagi perusahaan yang melakukan pencatatan saham (listing) di BEI akan ditambahkan lagi diskon PPh sebesar 3% selama lima tahun, sejak perusahaan listing. Dengan demikian, emiten bisa mendapatkan tarif PPh sebesar 17%. Kedua, penghapusan pajak dividen kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi dan memiliki share (porsi saham) di bawah 25%.

Dalam prediksi Erwan dan Peter, emiten yang bakal mencetak lonjakan laba bersih akibat penurunan PPh badan di antaranya PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), PT Mayora Indah Tbk (MYOR), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), dan PT United Tractors Tbk (UNTR). CGS-CIMB mencatat, tarif PPh Telkom pada 2021 akan mencapai 22% dari 25%, Mayora dari 26% menjadi 23%, United Tractors (UT) dari 25% menjadi 22%, Unilever dari 25,3% menjadi 22,3%, dan MNC dari 25% menjadi 22%.

Seiring dengan itu, Telkom akan mendapatkan tambahan laba bersih 5,6%, Mayora 4,2%, MNC 4,2%, UT 4,1%, dan Unilever 4%.

Broker itu juga memprediksi, penerapan omnibus law akan mendorong pemodal memburu saham-saham yang menawarkan imbal hasil (yield) dividen tinggi. Sebab, dalam omnibus law, pemerintah menghapus pajak dividen emiten.

Saham-saham yang bakal memberikan imbal hasil dividen tinggi, berdasarkan riset CGS-CIMB, antara lain PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL), PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS), PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), Telkom, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). CGS-CIMB memprediksi imbal hasil dividen BCA pada 2019 mencapai 1,2%, kemudian naik menjadi 1,37% pada 2020, dan 1,56% pada 2021. Sedangkan Telkom berturut-turut 4,06%, 4,68%, dan 5,28%, lalu Mandiri 3,77%, 4,3%, dan 4,95%, kemudian Sampoerna 6%, 6,3%, dan 5,8%.

IHSG Bangkit

Kantor pusat JPMorgan Chase & Co. World di New York City, Amerika Serikat (AS). (Foto: AFP / Johannes EISELE)
Kantor pusat JPMorgan Chase & Co. World di New York City, Amerika Serikat (AS). (Foto: AFP / Johannes EISELE)

Di sisi lain, tiga broker asing memprediksi indeks harga saham gabungan (IHSG) bisa bangkit tahun depan. Mereka adalah Credit Suisse (CS), JP Morgan, dan Morgan Stanley. CS memprediksi laba bersih emiten di BEI tumbuh 8% tahun depan. Oleh sebab itu, broker asing itu menaksir IHSG mencapai 6.500 pada 2020 dan memangkas proyeksi 2019 dari 6.500 menjadi 6.250.

Pada perdagangan Kamis (5/12) kemarin, IHSG naik 0,64% ke level 6.152,11. Sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd), indeks turun 0,68%. Selama 2019, level tertinggi indeks adalah 6.636 dan terendah 5.767. CS, berdasarkan laporan Bloomberg, memperkirakan laba bersih per saham (earning per share/EPS) emiten yang di-cover, bakal stagnan tahun ini. Namun, tahun depan, ada beberapa perusahaan yang berpotensi pulih, seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR).

“Ada juga perusahaan yang akan membukukan pertumbuhan kuat, seperti PT United Tractors Tbk (UNTR) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA),” tulis CS.

Astra International. Foto: DEFRIZAL
Astra International. Foto: DEFRIZAL

Sejalan dengan itu, kinerja raksasa otomotif, PT Astra International Tbk (ASII) sudah menyentuh titik nadir tahun ini. Sedangkan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) menjadi pilihan CS di sektor konsumsi tahun depan.

“Investor disarankan menghindari saham perbankan tahun depan, seiring masih rendahnya ekspektasi pertumbuhan kredit dan laba bersih,” tulis CS.

JP Morgan memasang target IHSG yang ambisius hingga akhir 2020, yakni 7.250, naik 19% dari posisi saat ini. Adapun MS mematok target 7.800 untuk indeks MSCI Indonesia. Setelah naik 30% pada 2017, IHSG stagnan dalam dua tahun terakhir. JP Morgan menetapkan rekomendasi overweight saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), PT Ciputra Development Tbk (CTRA), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR).

Itu belum termasuk saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). JP Morgan menetapkan peringkat underweight untuk saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT United Tractors Tbk (UNTR), dan PT Matahari Department Store Tbk (LPPF).

“Risiko IHSG tahun depan adalah pelemahan makro ekonomi, pelebaran neraca transaksi berjalan, dan pelemahan rupiah,” ujar analis JP Morgan Henry Wibowo.

Sementara itu, analis MS Mulya Chandra dan Yulinda Hartanto menerangkan, aktivitas bisnis bakal meningkat tahun depan, seiring optimism BUMN dan perusahaan swasta. Ini akan menopang pertumbuhan laba bersih emiten yang diprediksi mencapai 10%.

Dihambat Birokrasi

Head of Fixed Income Division PT Indomitra Securities Maximilianus Nico Demus. Foto: id.linkedIn
Head of Fixed Income Division PT Indomitra Securities Maximilianus Nico Demus. Foto: id.linkedIn

Secara terpisah, Associate Director, Head of Research and Investment PT Pilarmas Investindo Sekuritas mengungkapkan, omnibus law yang dibuat untuk merampingkan berbagai regulasi akan berdampak positif terhadap kegiatan bisnis di Indonesia. Apalagi omnibus law juga memuat insentif perpajakan.

“Dampaknya bagus karena selama ini yang menghambat kenaikan peringkat Ease of Doing Business adalah birokrasi kita yang lambat dan berbelit,” kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (5/12).

Karena mengamanatkan debirokratisasi investasi dan insentif fiskal, menurut Maximilianus Nico, omnibus law akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan kinerja emiten.

“Besar atau kecil pasti akan berdampak positif. Tetapi karena baru akan diterapkan, dampaknya masih belum bisa terukur,” tutur dia.

Analis PT Philip Sekuritas Anugerah Zamzami juga mengakui, omnibus law bisa meningkatkan laba emiten karena berkenaan dengan penurunan tarif pajak.

“Efek multiplier ke laba lebih besar dibandingkan besaran penurunan tingkat pajaknya. Secara ceteris paribus, jika pajak turun 2% maka laba naik 2,7%. Atau pajak turun 3% maka laba naik 4%,” papar dia.

Anugerah Zamzami menjelaskan, dengan adanya penurunan pajak, semua emiten bisa menikmati dampaknya terhadap kinerja. Soalnya, semua emiten dikenai PPh badan.

“Dampak ini juga bisa menjadi daya tarik bagi perusahaan yang akan melantai di BEI tahun depan. Perusahaan- perusahaan akan terdorong untuk menjadi perusahaan terbuka,” ujar dia.

Peningkatan laba yang signifikan, menurut Anugerah Zamzami, juga bisa mendorong peningkatan indeks harga saham gabungan (IHSG). Soaalnya, pendorong utama pergerakan indeks adalah pertumbuhan laba emiten.

“Pertumbuhan laba sebelumnya menjadi momok yang menekan IHSG dalam beberapa tahun terakhir,” tegas dia.

Pendanaan Internal

Analis Alfred Nainggolan. Sumber: BSTV
Analis Alfred Nainggolan. Sumber: BSTV

Di pihak lain, Kepala Riset Koneksi Kapital Indonesia Alfred Nainggolan mengatakan, konsep keringanan pajak dalam omnimbus law akan berpengaruh kepada pos laba emitan karena ada penghematan dari sisi pajak. Alhasil, emiten juga berpeluang memiliki pendanaan internal yang lebih baik untuk keperluan investasi.

“Jika ada peningkatan laba maka perusahaan juga punya ekstra dana untuk keperluan investasi mereka. Dampaknya tentu positif,” tandas dia kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (5/12).

Dia mengemukakan, karena omnimbus law juga mengatur kebijakan pajak di daerah, emiten-emiten yang memiliki exposure operasional di daerah pun berpeluang mendapat manfaatnya. Namun, kata Alfred, revisi peraturan tersebut bakal berdampak secara umum kepada emitan, atau tidak spesifik hanya pada emiten-emiten di sektor tertentu.

Alfred mengemukakan, sentiment pengurangan tarif pajak bagi perusahaan yang sudah mencatatkan saham (listing) di BEI bisa memicu perusahaan lain untuk melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham tahun depan.

“Selanjutnya, jika laba emiten meningkat dan semakin banyak perusahaan melangsungkan IPO, pelaku pasar juga berpotensi mengapresiasinya dalam pergerakan IHSG,” papar dia.

Di sisi lain, menurut Alfred, pelaku pasar cenderung memandang konsep omnimbus law lebih kepada upaya pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Pelaku pasar belum buru-buru mem-price in omnibus law ke IHSG, karena mereka mengerti hal ini masih harus melewati pembahasan di DPR dan butuh waktu. Tapi pelaku pasar bisa mencermati arah pemerintah terhadap struktur ekonomi makro, dengan menarik minat investor asing mengucurkan investas di sini,” tegas Alfred.

Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee. Foto: Beritasatu TV
Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee. Foto: Beritasatu TV

Di sisi lain, Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee menilai, omnibus law berdampak positif terhadap industri pasar modal domestik. Sebab, omnibus law akan mendorong sejumlah perusahaan masuk bursa. Imbasnya, jumlah emiten di BEI akan bertambah.

“Ada keuntungan yang diperoleh ketika menjadi perusahaan terbuka, yang salah satunya adalah lebih transparan,” ujar dia.

Selain itu, dia menuturkan, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan pinjaman bank, ketika menyandang status terbuka. Ini sudah menjadi pegangan di kalangan bankir. Mereka cenderung memberikan pinjaman ke perusahaan terbuka yang lebih transparan.

Hans Kwee memprediksi laba emiten terdongkrak oleh omnibus law. Besarannya bisa mencapai 3-4%, tergantung besaran penurunan pajak. “Naiknya laba emiten akan berdampak positif terhadap harga saham emiten, sehingga bakal mendongkrak IHSG secara keseluruhan,” ucap dia.(c06/rid)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN