Menu
Sign in
@ Contact
Search
Pekerja beraktivitas di atap sebuah perkantoran di Jakarta, Senin (5/10/2020). Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pekerja beraktivitas di atap sebuah perkantoran di Jakarta, Senin (5/10/2020). Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Omnibus Law Untungkan Emiten Konstruksi

Rabu, 21 Oktober 2020 | 04:26 WIB
Parluhutan Situmorang (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Emiten sektor konstruksi mendapat sentimen positif setelah Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan oleh DPR menjadi UU. Regulasi baru tersebut memungkinkan emiten konstruksi, khususnya BUMN, memiliki kepastian dalam segi pendanaan dan pengerjaan proyek pemerintah.

Analis Trimegah Sekuritas Sebastian Tobing dan Farah Rahmi Oktaviani mengungkapkan, selama ini emiten BUMN konstruksi menghadapi masalah utama dalam neraca keuangan akibat berinvestasi terlalu besar pada proyek infrastruktur selama periode 2016-2019. Misalnya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) harus mencari pinjaman yang besar untuk menuntaskan sejumlah proyek, sehingga berimbas terhadap tingginya beban bunga.

Salah satu proyek Waskita Karya. Foto: B1photo-Danung
Salah satu proyek Waskita Karya. Foto: B1photo-Danung

Selain besarnya pinjaman dana pihak ketiga guna membiayai proyek tersebut, hampir seluruh emiten BUMN konstruksi sedang menghadapi penurunan perolehan kontrak baru sepanjang tahun ini akibat pandemiCovid-19. Namun, dengan pemberlakuan Omnibus LawUU Cipta Kerja, pemerintah bisa membentuk lembaga pengelola investasi (Sovereign Wealth Fund/SWF) yang dapat menjadi solusi atas besarnya kebutuhan dana emiten BUMN konstruksidalam mendanai sejumlah proyek pemerintah.

“Karena itu, kami memperkirakan bahwa emiten BUMN konstruksi yang mengalami penurunan peringkat utang dalam dua tahun terakhir memiliki harapan untukmeraih kembali peringkatnyalebih baik, terutama Waskita Karya yang diperkirakan menjadi perusahaan palingdiuntungkan dengan pembentukan lembaga tersebut,” tulis Sebastian dan Farah dalamrisetnya, baru-baru ini.

Sedangkan emiten BUMN konstruksi lainnya, PT PP Tbk (PTPP) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), juga akan diuntungkan dalam investasi ke depan guna memperbesar proyek infrastruktur.

Kedua perusahaan juga bakal terbantu oleh peringkat utang yang lebih baik atas pembentukan SWF.

PT Pembangunan Perumahan (PTPP). Foto: DAVID
PT Pembangunan Perumahan (PTPP). Foto: DAVID

Pembentukan SWF di Indonesia diharapkan mampu untuk menarik investor asing, khususnya lembaga investasi dan dana pensiun asing untuk berinvestasi dalam jangka panjang. SWF akan dibentuk dengan modal awal senilai Rp 75 triliun. Jika dana tersebut dimanfaatkan dapat menghasilkan proyek hingga senilai Rp 225 triliun.

Sebagai perbandingan lembaga investasi India yang dibentuk tahun 2015 kini telah memiliki dana kelolaan US$ 4 miliar, yang sebagian besar diinvestasikan di sektor infrastruktur dan properti.

Begitu juga dengan RDIF Rusia yang dibentuk sejak 2011 telah menginvestasikan dana US$ 25 miliar dan hanya 10% dari total dana kelolaan. Lembaga tersebut menginvestasikan dananya di berbagai industri.

Sebastian dan Farah menyebutkan bahwa manfaat paling besar bakal dirasakan oleh Waskita Karya, lalu PP dan Wika.

Berbagai faktor tersebut mendorong Trimegah Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli saham WSKT dengan target harga Rp 900.

wijaya karya
wijaya karya

Sedangkan saham PTPP dan WIKA direkomendasikan netral dengan target harga masing-masing Rp 1.000 dan Rp 1.330.Pandangan positif juga diungkapkan oleh analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Joshua Michael dalam risetnya.

Menurut dia, pasal 117A-B Omnibus Law UU Cipta Kerja mengatur tentang pembentukan badan percepatan penyelenggaraan perumahan untuk membantu penyediaan perumahan bagi masyarakat, khususnya hunian bagi kalangan MBR.

Lembaga tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan rumah, memastikan bahwa rumah tersebut hanya dapat dimiliki dan dihuni masyarakat berpenghasilan rendah, dan memastikan prinsip-prinsip manfaat perumahan rakyat, serta melaksanakan berbagai kebijakan perumahan umum dan khusus.

Pemerintah menargetkan dukungan pembiayaan terhadap pembangunan sebanyak 157.500 rumah masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2021 dengan anggaran mencapai Rp 2,3 triliun.

Gedung SMF. Foto: dok. SMF
Gedung SMF. Foto: dok. SMF

Adapun PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) bertindak sebagai fasilitator likuiditas untuk meningkatkankredit perumahan. Dengan track record PT PP Tbk (PTPP), PT Wika Gedung Tbk (WEGE), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dalam membangun hunian bagi kalangan berpenghasilan rendah, tentu perusahaanperusahaan tersebut akan diuntungkan UU baru ini.

Selain itu, masih banyak isu lain yang dapat berimbaspositif terhadap perusahaan konstruksi, khususnya BUMN, setelah pemberlakuan Omnibus Law.

Meski demikian, dampak positif penerapan regulasi baru tersebut baru terasa setelah pemerintah menerbitkansejumlah peraturanturunan. Berbagai sentiment itu mendorong Mirae Asset Sekuritas untuk merekomendasikan overweight saham emiten konstruksi.

Sebelumnya, analis NH Korindo Sekuritas Ajeng Kartika mengungkapkan, prospek emiten konstruksi cenderung mulai pulih hingga akhir tahun ini. Bahkan, prospeknya lebih baik, dibandingkan kuartal sebelumnya.

Beberapa emiten telah mengikuti tender proyek pada semester II-2020. Jika berhasil diraih, proyek akan mulai dijalankan pada kuartal IV tahun ini hingga awal tahun 2021.

“Bahkan beberapa emiten seperti PP dan Wika sudah mulai kembali merambah proyek-proyek luar negeri. Nantinya, proyek yang berhasil diraih tersebut akan mulai dijalankan pada kuartal-IV tahun ini hingga awal 2021,” tulis dia dalam risetnya.

Sedangkan dalam jangka panjang, menurut Ajeng, sentimen positif bagi sektor konstruksi dan infrastruktur berasal dari UU Cipta Kerja yang sudah disahkan. UU tersebut memungkinkan adanya pertumbuhan investasi baik asing maupun lokal di Indonesia.

Selain disalurkan untuk pembangunan konstruksi langsung berupa pembangunan langsung pabrik maupun gedung perkantoran, dana investasi tersebut juga dapat disalurkan untuk pembiayaan konstruksi dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dapat menggenjot pertumbuhan sektor konstruksi dan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Kendati demikian, setelah pengesahan UU APBN 2021, investor perlu melihat apakah tahun depan penyerapannya dapat maksimal atau tidak.

“Karena jika kasus Covid-19 tidak kunjung mereda, ada kemungkinan porsi anggaran akan kembali dialihkan untuk penanganan Covid-19,” jelas dia.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com