Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden RI Joko Widodo (tengah) didampingi: Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua OJK Wimboh Santoso, Direktur Utama BEI Inarno Djajadi dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen, membuka perdagangan saham awal tahun 2020, Jakarta, (2/1/2020). Pada awal pembukaan perdagangan, IHSG berada di level tertinggi 6.317,01 dan terendah di 6.305,39. Sebanyak 104 saham menguat dan mendorong IHSG ke zona hijau. Sedangkan 94 saham melemah dan 135 saham diam di tempat. Investor Daily/David Gita Roza

Presiden RI Joko Widodo (tengah) didampingi: Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua OJK Wimboh Santoso, Direktur Utama BEI Inarno Djajadi dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen, membuka perdagangan saham awal tahun 2020, Jakarta, (2/1/2020). Pada awal pembukaan perdagangan, IHSG berada di level tertinggi 6.317,01 dan terendah di 6.305,39. Sebanyak 104 saham menguat dan mendorong IHSG ke zona hijau. Sedangkan 94 saham melemah dan 135 saham diam di tempat. Investor Daily/David Gita Roza

DASAR HUKUM HARUS JELAS

Pelaku Pasar Dukung Penertiban di Bursa

Senin, 6 Januari 2020 | 15:05 WIB
Nurjoni (nurjoni@investor.co.id) ,Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Sejumlah pelaku pasar mendukung upaya otoritas bursa melakukan penertiban praktik manipulasi guna memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Namun demikian, penertiban praktik manipulasi di pasar modal harus jelas dasar hukumnya agar tidak menimbulkan ketakutan di pasar.

Hans Kwee, direktur PT Anugerah Mega Investama, menyatakan, sulit membuktikan kasus manipulasi di pasar modal. Bursa Efek Indonesia (BEI) memang bisa mengecek bid dan offer suatu transaksi perdagangan saham. Namun, BEI tidak bisa melacak siapa di balik transaksi itu, karena yang muncul adalah kode broker saham.

Memang, kata dia, bisa saja ada pihak- pihak terafiliasi yang bertindak sebagai pengerek harga saham.

“Kemudian, terjadilah pembentukan harga semu (artificial price). Tetapi sekali lagi, ini sulit dibuktikan,” tegasnya.

Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee. Foto: Beritasatu TV
Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee. Foto: Beritasatu TV

Hal yang sama, kata dia, juga berlaku untuk saham gorengan. Hingga kini, tidak ada definisi saham gorengan. “Yang ada itu saham aktif dan tidak aktif. Di luar negeri, memang ada penny stock, tetapi saham seperti ini ditransaksikan di luar bursa,” ujar Hans, akhir pekan lalu.

Dia mengakui, memang ada saham yang fundamentalnya buruk, namun harganya terus naik. Kemudian, saham ini dijual secara gelondongan (block sale) di harga tinggi.

Selepas itu, harga perlahan turun. Akan tetapi, dia menerangkan, Bursa Efek Indonesia tidak bisa menghukum saham seperti ini, dengan menyebut saham gorengan. Bursa hanya bisa memasukkan saham ini ke kategori pergerakan tak wajar (unusual market activity/UMA). Jika saham masih bergerak liar, bursa bisa menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham terkait.

Setelah disuspensi, menurut Hans, BEI biasanya meminta keterangan dari emiten terkait. Emiten lalu memberikan keterbukaan informasi atau menggelar paparan publik insidentil.

“Tindakan bursa tidak bisa melebihi itu, karena harus memberikan perlakuan setara kepada emiten yang melantai,” kata dia.

Jumlah IPO dan Emisi IPO 2010-2019
Jumlah IPO dan Emisi IPO 2010-2019

Dalam pandangan dia, otoritas pasar modal sudah bekerja maksimal untuk mengurangi potensi kejatahan pasar modal, dengan menerapkan skema UMA dan suspensi.

Dia menambahkan, sebenarnya investor sudah tahu mana saham yang sedang dimainkan bandar dan saham yang murni bergerak karena permintaan dan penawaran. Ada juga investor yang hobi bermain saham gorengan, karena menawarkan return tinggi.

“Kalau untung mereka diam, tetapi kalau rugi baru teriak-teriak. Harusnya ini tak perlu terjadi, karena investor harusnya lebih bijak dalam melihat risiko saat berinvestasi di suatu saham,” papar dia.

Dalam pandangan dia, wacana saham gorengan muncul akibat kasus skandal Jiwasraya. Dalam kasus itu, selama manajemen berinvestasi sesuai kertas kerja dan SOP (standard operating procedure), pembelian saham tertentu tidak masalah.

“Masalah terjadi jika ada kickback dana ke emiten atau membeli saham tanpa alasan yang jelas. Tetapi, dasar hukumnya harus jelas dahulu untuk menyebutkan ini adalah pelanggaran dan masuk pidana,” kata dia.

Reza Priyambada.
Reza Priyambada.

Senada dengan Hans, analis senior CSA Research Reza Priyambada menuturkan, manipulator pasar modal memang ada. Namun, sulit membuktikan keberadaan mereka. Sebab, sistem perdagangan sudah daring atau online. Itu artinya, siapa di balik suatu transaksi harus diteliti lebih dalam lagi.

“Peranan bursa kalau ada kasus manipulasi pasar adalah sebatas menyampaikan data. Siapa di balik transaksi itu, harus diselidiki otoritas lain, misalnya, kepolisian,” papar dia.

Dia menilai, BEI sebaiknya fokus mengatur perdagangan saham, bukan sahamnya. Soal kualitas saham, yang menentukan adalah investor. Dia juga menganggap definisi saham gorengan tak jelas. Kalaupun ada, bursa sudah memiliki instrumen suspensi yang bisa diterapkan di saham seperti ini.

Dalam pandangan dia, bursa lokal masih membutuhkan penggerak pasar atau market maker. Mereka berperan dalam menggerakkan likuditas di pasar. Jangan melihat penggerak pasar sebagai predator. Sebab, pasar masih membutuhkan mereka.

“Ini penting mengingat investor pasar modal kita masih sedikit. Itu artinya, bursa perlu terus mendorong penambahan investor pasar modal. Kalau ini terjadi, perkembangan pasar akan pesat,” kata dia.

Jika market mover ditertibkan dan dilarang bertransaksi, dia khawatir transaksi bursa malah menurun, karena pasokan likuiditas terganggu.

Pada titik ini, regulator bisa berdiskusi dengan sejumlah pelaku pasar yang berperan besar. Temui mereka satu per satu dan cari solusi yang sama- sama menguntungkan.

Jangan sampai, kata dia, tindakan penertiban pelaku pasar akan menimbulkan ketakutan di kalangan trader. Ini bisa mengganggu kinerja pasar saham ke depannya.

Sebelumya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membersihkan pasar modal dari praktik kotor jual-beli saham. Pasar modal yang berintegritas, kredibel, dan bebas dari manipulator diperlukan untuk meraih kepercayaan investor dari luar dan dalam negeri.

Presiden Jokowi memuka perdagangan saham perdana di tahun 2020, Kamis (2/1/2020). Sumber: BSTV
Presiden Jokowi memuka perdagangan saham perdana di tahun 2020, Kamis (2/1/2020). Sumber: BSTV

“Pada kesempatan ini saya berpesan dan mendukung agar otoritas bursa, OJK dan BEI segera membersihkan bursa dari praktik-praktik jual beli saham yang tidak benar. Jangan kalah dengan yang jahat-jahat. Hati-hati. Harus bersih, berintegritas, berani,” tegas Presiden Jokowi dalam pembukaan awal tahun BEI di Jakarta, Kamis (2/1).

Menurut Presiden, bursa yang bersih dan berintegritas akan membawa industri pasar modal ke depan lebih baik dan lebih maju. Tahun ini diharapkan menjadi momentum bagi OJK dan BEI untuk mencanangkan ‘bersih-bersih’ di pasar modal dari para manipulator saham.

“Jangan sampai ada lagi (saham) Rp 100 ‘digoreng-goreng’ jadi Rp 1.000, terus ‘digoreng-goreng’ jadi Rp 4.000. Ini menyangkut kepercayaan yang akan kita bangun,” tandas dia.

Jokowi menegaskan, praktik goreng- goreng saham yang menimbulkan korban dan kerugian tidak boleh ada lagi. Manipulasi pasar dan transaksi keuangan yang menjurus kepada penipuan atau kejahatan (fraud) serta kriminal harus ditindak tegas. Apalagi Indonesia sedang menjadi perhatian bagi para investor.

Bisa Dipidana

Bhima Yudhistira. Foto: IST
Bhima Yudhistira. Foto: IST

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adinegara Bhima menilai, aksi goreng menggoreng saham termasuk melanggar regulasi dan bisa dikenakan pidana. Sebab, aksi tersebut merusak mekanisme pasar yang sehat, dan tidak berdasarkan kondisi fundamental perusahaan.

Meski aksi goreng saham berdampak meningkatkan nilai transaksi dan menggerakkan pasar, Bhima menilai hal itu semu karena performa perusahaan/ emiten tidak sebaik itu pada faktanya.

“Jadi, spekulasi ini rentan ketika saham naik tinggi kemudian turun signifikan dalam waktu singkat. Jika melibatkan investor asing dampaknya bisa membuat kurs rupiah fluktuatif dan merugikan ekonomi secara keseluruhan,” ujar Bhima kepada Investor Daily, Sabtu (4/1).

Bagi pemain baru, lanjut dia, khususnya investor pemula/ritel akan terpengaruh minat dalam menambah portofolio sahamnya. Akhirnya bisa menciptakan krisis kepercayaan dan memicu pasar keuangan yang dangkal.

Menurut dia, praktik goreng menggoreng saham bisa berlangsung karena beberapa faktor.

Pertama, SDM OJK di bidang pengawasan pasar modal perlu dievaluasi. Apakah secara kuantitas kurang, atau kualitas masih rendah. Sedangkan praktik manipulasi saham makin canggih. Kedua, ketidaktegasan OJK, khususnya dalam menindak oknum pemain goreng menggoreng saham dengan pasal pidana.

Menurut dia, keberadaan saham gorengan bisa dibuktikan dengan naik turunnya saham berkapitalisasi kecil secara cepat tanpa adanya faktor fundamental perusahaan.

“Sebagai contoh kinerja saham IIKP per Mei 2015 harga per lembar sahamnya Rp 3.740, kemudian anjlok ke level Rp 740 per September 2015 dan naik lagi ke 3.675 per lembarnya di periode Desember 2015. Jadi ada indikasi permainan manipulator saham secara eksplisit,” kata Bhima.

Dia menambahkan, keberadaan manipulator saham bisa dibuktikan dan ditelusuri lewat pembelian atau penjualan saham yang tidak wajar oleh suatu investor/korporasi dalam periode tertentu. Kemudian, bisa dicek apa ada kebocoran informasi internal atau insider trading yang merugikan pemain saham lainnya.

Untuk membuktikannya, Bhima menyarankan OJK bisa memanggil investor atau manajer investasi (MI), dan direksi perusahaan/emiten yang terindikasi adanya manipulasi.

“Aksi investor yang janggal, asal dana yang bermasalah, dan komunikasi yang berujung pada kesepakatan harga bersama antar-investor yang tidak berada dalam satu institusi,” katanya.

Bhima menjelaskan, regulasi yang melarang aksi manipulasi saham sudah ada. Menurut dia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal khususnya Pasal 92 mengatur tindakan yang dilarang adalah melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun, kemudian dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.

Sementara itu, Pasal 90 UU Pasar Modal menyebutkan, dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun, turut serta menipu atau mengelabui pihak lain, dan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Sedangkan Pasal 91 UU Pasar Modal menyebutkan, setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek.

Kemudian, di Pasal 104 mengatur ancaman pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp 15 miliar kepada setiap pihak yang melanggar ketentuan Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98.

Bhima menilai terjadinya praktik curang di pasar modal tak lepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan OJK. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan otoritas bursa belum baik. Hal itu terbukti OJK masih sering kecolongan, seperti kasus Jiwasraya.

Sementara sistem early detection juga lemah, padahal fluktuasi harga yang tidak wajar sebaiknya langsung dilakukan suspend dan penyidikan tindak lanjut.

Di sisi lain, Bhima menilai selama ini para pelaku manipulasi pasar dan transaksi keuangan yang menjurus kepada penipuan dan kejahatan (fraud) belum banyak dikenakan pasal pidana.

Untuk membersihkan pasar modal dari para manipulator pasar dan juga untuk meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, Bhima menyarankan pengenaan pasal pidana tidak sekadar administratif bagi pelaku manipulasi saham yang sudah terbukti bersalah secara hukum. Selain itu, perbaikan sistem untuk early detection pergerakan manipulasi saham.

Belum Serius

 Vier Abdul Jamal bin Abdullah, CEO Vier Corporation Limited. Foto: IST
Vier Abdul Jamal bin Abdullah, CEO Vier Corporation Limited. Foto: IST

Vier Abdul Jamal, senior block trader menilai, Indonesia belum serius mengelola pasar modal. Padahal, jika pasar modal dikelola dengan baik, akan memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian nasional.

Dalam konteks ini, dia menuturkan, aturan mekanisme perdagangan saham di BEI harus ditata ulang. Pasar apapun di dunia ini membutuhkan distributor (wholesaler) dan penjualan ritel (retailer). “Hingga kini, hanya Indonesia yang belum memiliki aturan market maker,” tegas dia.

Semua pasar saham di dunia, kata dia, tidak ada masalah dengan istilah goreng-menggoreng saham. Selama harga saham masih dalam rata-rata PER (price earning ratio) sektoralnya, biarkan saja. Contoh, jika rata-rata PER saham sektor properti 17 kali, saham yang masih berada di bawah valuasi itu dibiarkan saja.

“Pada prinsipnya, semua saham yang melantai di BEI masuk kategori saham yang boleh diperdagangkan secara aktif (tradable share), sehingga tidak ada masalah jika saham terus naik,” kata dia.

Namun, dia menuturkan, saham menjadi bermasalah jika harganya Rp 100, lalu ditarik ke level Rp 4.000. Lalu, saham itu digunakan sebagai underlying portofolio produk reksa dana (RD) untuk mendongkrak nilai aktiva bersih (NAV) dan sebagai jaminan efek beragun aset (asset back securities).

“Saya kira, kalau menggoreng saham untuk menuju valuasi wajar atau sesuai rata-rata PER industri, tidak masalah. Namun, di luar itu, silakan tangkap,” kata dia.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN