Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Top 15 Indikasi Pendanaan Proyek Prioritas Strategis Pemerintah  Tahun 2020-2024.

Top 15 Indikasi Pendanaan Proyek Prioritas Strategis Pemerintah Tahun 2020-2024.

Percepat Realisasi Belanja Infrastruktur Pemerintah dan BUMN

Kamis, 16 Juli 2020 | 13:11 WIB
dan Leonard Cahyoputra ,Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com) ,Farid Firdaus (farid.firdaus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kalangan dunia usaha dan ekonom meminta belanja infrastruktur pemerintah dan BUMN segera direalisasikan memasuki semester II ini, karena bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional hingga daerah dengan multiplier effect tinggi. Hal ini seiring momentum positif masyarakat yang menghendaki Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak diperpanjang namun bergerak maju ke transisi, ditambah pembukaan kegiatan ekonomi sejak Juni lalu telah mendorong pertumbuhan ekspor double digit.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) diharapkan menyediakan likuiditas yang cukup untuk perbankan guna membantu dunia usaha memperoleh kepastian kredit modal kerja dengan bunga lebih murah. Hal ini dapat dilakukan dengan segera mengucurkan dana program penanganan Covid-19 dan dampaknya, menyusul telah ditekennya kesepakatan skema burden sharing antara Kementerian Keuangan dan BI senilai Rp 903,46 triliun untuk pembiayaan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemda, bantuan bagi UMKM dan korporasi non-UMKM, serta belanja nonpublic goods yang lain.

Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal
Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Demikian rangkuman keterangan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Royke Tumilaar, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Tigor M Siahaan, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky, ekonom Indef Bhima Yudhistira, Chief Economist CIMB Niaga Adrian Panggabean, serta Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi UI Telisa Aulia Falianty. Mereka memberikan keterangan secara terpisah di Jakarta, Rabu (15/7).

Royke Tumilaar mengatakan, sebagai mitra kerja pemerintah, pihaknya mendorong agar perekonomian kembali bergairah di kuartal III dan IV 2020, sehingga sepanjang tahun ini bisa tumbuh positif. Oleh karena program-programnya sudah ada, semakin cepat dana dicairkan maka akan semakin cepat pula pemulihannya.

“Aktivitas perekonomian juga mesti mulai berjalan dari sektor konstruksi BUMN maupun swasta. Jadi, berbagai capex (capital expenditure) besar BUMN harus tetap jalan. Misalnya capex di BUMN PLN, Telkom, Pertamina, dan Pupuk Pupuk Indonesia, itu harus tetap jalan agar sektor turunannya ikut jalan," kata Royke saat acara company visit Bank Mandiri ke BeritaSatu Media Holdings secara virtual, Jakarta, Rabu (15/7).

Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar
Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar

Begitu juga sektor-sektor lainnya perlu segera bergerak, agar dampak dari program pemulihan secara simultan dapat terlihat. Hal itu tentunya perlu dukungan pemerintah pusat, karena sulit mengandalkan peran dari pemerintah daerah yang anggarannya telah banyak terpangkas untuk kebutuhan bidang kesehatan dalam mengatasi pandemi Covid-19.

“Beruntung bagi perseroan (BUMN) yang mendapat jatah pendanaan untuk diteruskan ke sektor-sektor potensial, yang juga mampu membangkitkan harapan kepada sektor turunannya. Pasalnya, banyak BUMN lain yang memiliki cakupan luas tapi sulit bergerak akibat tidak mendapatkan jatah pendanaan. Jangankan untuk bergerak, proyeksi untuk kembali beroperasi pun nampak sulit ditentukan, sehingga potensi besar yang dimiliki untuk membantu memulihkan perekonomian menjadi terhambat. Keberlangsungan usaha kan menjadi prioritas untuk saat ini,” ujar Royke.

Bagi perusahaan swasta, sambung Royke, juga sedang menunggu realisasi langkah pemerintah dan BUMN dalam menggerakkan perekonomian kembali, karena banyak dari proyek-proyek pemerintah kini tertunda. Swasta berharap aktivitas kembali membaik dan bisa ikut menggarapnya.

"Swasta-swasta ini juga sedang tunggu-tungguan. Semestinya mereka itu juga mesti ikutan jalan,” ujar Royke.

Kucurkan Kredit

Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar. Foto: IST
Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar. Foto: IST


Itulah sebabnya, Royke mengatakan, pihaknya berupaya secepatnya menggulirkan kredit yang berasal dari penempatan dana pemerintah. Dari total dana Rp 30 triliun ke empat bank Himbara, Bank Mandiri mendapat Rp 10 triliun.

“Kami mendapatkan jatah Rp 10 triliun dari Kementerian Keuangan untuk disalurkan kepada para debitur. Dana tersebut menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN, senilai Rp 695,2 triliun) yang digagas pemerintah. Dari nilai itu, kami berkomitmen secara tidak tertulis untuk menyalurkan tiga kali lipat atau mencapai Rp 30 triliun sampai dua bulan ke depan,” tandasnya.

Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan Bank Mandiri Hery Gunardi. Foto: bankmandiri.co.id
Hery Gunardi. Foto: bankmandiri.co.id

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi menyatakan, sampai saat ini, pihaknya sudah menyalurkan total dana PEN tersebut senilai Rp 5 triliun kepada sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pihaknya berharap penyaluran bisa lebih cepat dan pada 1-2 bulan ke depan dana ini bisa selesai disalurkan.

Hery menuturkan, respons baik ditunjukkan para debitur yang menerima kredit tersebut yang bunganya lebih murah. Para pengusaha UMKM ini bisa mulai aktif untuk berproduksi, tidak melakukan PHK, mampu membayarkan gaji karyawan, hingga dapat kembali membeli bahan baku yang dibutuhkan.

"Dengan begitu, perekonomian bisa mulai kembali bergerak. Barulah setelah segmen UMKM itu bergerak, kami akan berlanjut ke segmen korporasi," kata Hery.

Pada saat yang sama, Royke menambahkan, Bank Mandiri juga mendorong segmen UMKM terutama sektor pertanian dengan memberikan akses kredit yang lebih cepat dan mudah. Pertanian ini dinilai menjadi sektor yang potensial untuk digarap dalam kondisi seperti saat ini. Adapun produk yang dimaksudkannya tersebut bernama Pintar atau Pinjaman Tanpa Ribet dengan plafon sebesar Rp 100 juta.

Dia memaparkan, produk tersebut membuat penyaluran kredit dapat menyusup sampai pasar-pasar dan lokasi tertentu. Saat ini, produk tersebut masih diprioritaskan untuk segmen UMKM, namun beberapa waktu ke depan juga untuk segmen korporasi. 

"Kita dukung program-program pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa cepat direalisasikan. Namun demikian, ekonomi ini kan belum pulih 100%, masih banyak aktivitas yang belum dilakukan dan penyebaran Covid-19 juga masih terjadi. Maka, kita harapkan masyarakat bisa tetap menjaga kesehatan seiring mulai kembali beraktivitas di era new normal ini," tandas dia.

Andalkan Belanja Pemerintah

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Tigor M. Siahaan
Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Tigor M. Siahaan


Tigor M Siahaan mengatakan, saat ini, hanya pemerintah yang memiliki kemampuan untuk berbelanja. Dalam kaitannya dengan pemulihan perekonomian, kebijakan dan strategi yang sudah diramu pemerintah sudah bagus. Namun demikian, realisasinya belum dijalankan dengan maksimal, sehingga dampaknya belum begitu terlihat.

“Dana pada program PEN dan (pos APBN) yang lain misalnya, realisasi penyaluran dana kepada Pertamina dan PLN perlu segera dicairkan. PLN sendiri memiliki beban besar pada tubuh perseroan, utang-utang (pemerintah yang belum dibayar) terus membayangi. Komitmen dari pemerintah saja tidak cukup, ketika pasar membutuhkan dengan segera dana tersebut ya berikan. Kontribusi besar juga bisa didatangkan Pertamina misalnya, jika dana segera bisa dicairkan dan disalurkan ke perseroan,” imbuh dia.

Tigor menegaskan, apa pun program dan strateginya yang ada, yang penting dijalankan saja dulu yang sudah direncanakan. Jika berbagai strategi dan kebijakan direalisasikan dengan cepat, maka pemulihan ekonomi juga akan lebih cepat seiring pertumbuhan ekonomi yang positif di kuartal III dan IV 2020, setelah pada kuartal II diperkirakan terkontraksi sekitar 3,8%.

“Mau itu kebutuhan dananya berapa untuk dampak Covid-19, itu nanti saja, yang penting yang sudah direncanakan jalankan saja dulu. Di waktu yang tepat kita memang punya batasan-batasan yang perlu dilaksanakan, tapi waktu seperti ini perlu juga dievaluasi bahwa dana-dana dari pemerintah itu harus masuk lebih dulu secepat mungkin ke pasar," ucap dia.

Tigor menjelaskan, penyaluran dana ke korporasi dan UMKM sama-sama penting. Dia pun meyakini, pemerintah punya gambaran besar untuk pemulihan ekonomi ini, berikut dengan berbagai kebijakan dan instruksinya.

“Hal tersebut juga mesti direspons cepat oleh perusahaan penyelenggara terkait, agar dana tidak malah tersumbat. Korporasi atau perusahaan-perusahaan daerah juga sekarang cari kerjaan kan? Kalau tidak ada kerjaannya, mereka akan susah juga," tandas dia.

Model Baru Penyelamat

Chief Economist PT Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean. Sumber: BSTV
Chief Economist PT Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean. Sumber: BSTV


Sementara itu, Adrian Panggabean menuturkan, dari observasi dan literasi yang ada, pada tahun 2021 Indonesia diproyeksikan belum akan kembali pada tren pertumbuhan ekonomi yang semestinya atau sebelum pandemi Covid-19. Dengan mengintip sejumlah negara lain, krisis dari pandemi Covid-19 ini memiliki tiga fase penting yang mesti diantisipasi.

Pertama, adalah fase kolaps yang sudah dilalui saat awal pandemi dan penerapan PSBB di sejumlah daerah. Kedua, fase partial rebound yang menunjukkan adanya perbaikan namun belum kembali pada level sebelum pandemi. Fase ini sedang dilalui dan sangat penting, karena akan menentukan nasib di fase selanjutnya.

Ketiga adalah fase slog, yang diperkirakan terjadi pada tahun 2021 dan setelahnya bisa saja terjadi di sektor perbankan serta sektor-sektor lainnya. Pada fase ini, akan ada perusahaan atau bahkan industri yang kehilangan alasan untuk bertahan. Suatu restoran contohnya, usahanya akan berakhir akibat kondisi keuangan yang tak kunjung terkendali akibat jumlah pengunjung dibatasi. Hal itu dapat menimbulkan efek berantai seperti gagal bayar pinjaman (non performing loan/NPL), sehingga bank atau perusahaan pembiayaan pun ikut terdampak.

“Bisa jadi, sektor penerbangan menjadi contoh lain pada kasus ini. Kendati demikian, ada juga perusahaan atau industri yang menemukan celah pada era normal baru ini. Ketika model bisnis baru dijalankan, ini sekaligus menjadi penyelamat perusahaan saat masa krisis. Di fase slog ini, pasca-2021, membutuhkan trik dan model baru. Negara yang bisa melakukan itu akan terbang, namun kalau tidak bisa maka dia akan tertinggal," tutur Adrian.

Ekspor Melonjak

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto.


Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia periode Juni 2020 membukukan surplus US$ 1,27 miliar, dibanding bulan sama tahun lalu defisit US$ 1,87 miliar. Ini dikarenakan nilai ekspor menembus US$ 12,03 miliar atau naik 15,09% dibandingkan posisi Mei 2020 dan juga naik dibandingkan Juni 2019 sebesar US$ 11,76 miliar. Sedangkan impor Juni 2020 mencapai US$ 10,76 miliar, naik 27,56% dari posisi Mei 2020.

“Neraca perdagangan pada Juni ini menggembirakan karena ekspor tumbuh dan impor juga tumbuh. Ekspor tumbuh di semua sektor, baik pertanian, industri, maupun pertambangan. Semoga ini menjadi sinyal positif untuk bulan-bulan berikutnya,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto dalam konferensi pers secara virtual, Jakarta, Rabu (15/7).

Kejelasan Standar Bunga

Shinta Kamdani. Foto: IST
Shinta Kamdani. Foto: IST


Pada kesempatan terpisah, Shinta Widjaja Kamdani menilai, realisasi skema burden sharing antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia untuk menekan dampak pandemi Covid-19 lebih realistis untuk membantu dunia usaha. BI ini diharapkan dapat menyediakan likuiditas cukup untuk memberikan kepastian juga bagi perbankan.

“Skema burden sharing lebih realistis karena tingkat bunga yang diberikan kepada bank lebih masuk akal, karena sebagian akan diambil alih oleh pemerintah. Kadin berharap ketika dibagikan kepada pelaku usaha tingkat bunganya menjadi masuk akal. Saya rasa dengan burden sharing ini mestinya bisa lebih jalan, komitmen pemerintah sudah lebih baik. Kami merasa sekarang ini memang yang paling penting adalah penyediaan likuiditas untuk perbankan juga, supaya bisa membantu kami pelaku usaha, biar ada kepastian,” ujar dia kepada Investor Daily, Jakarta, Rabu (15/7).

Shinta menjelaskan, penyediaan likuiditas kepada bank ini perlu juga diberikan patokan seperti sektor UMKM yang memiliki standar suku bunga yang diberikan. Dia juga mengusulkan agar pelaksanaannya ke masing-masing nasabah bank perlu dimonitor agar berjalan dengan baik.

“Sehingga, nantinya dunia usaha bisa memberikan feedback bila nantinya ditemukan masalah-masalah di lapangan. Jadi, menurut saya BI perlu memberi suatu kejelasan. Jadi, dari segi regulasinya oke, sekarang pendanaannya sudah ada, kemudian standar suku bunganya sekian, jadi ada standar yang bisa diikuti perbankan juga,” imbuh Shinta.

Dihubungi secara terpisah, Telisa Aulia mengatakan, peningkatan peran BI dalam mendukung pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 melalui skema berbagi beban (burden sharing) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Sebab, BI juga memiliki keterbatasan sehingga hendaknya tidak terlalu berat menanggung beban.

“BI itu juga memiliki keterbatasan, sehingga jangan diberi beban terlalu berat. Khawatirnya bisa berdampak ke neraca BI. Skema burden sharing yang sudah ada lebih baik dijalankan lebih dulu dan pemerintah harus merapikan dan membenahi dulu kebijakan struktur fiskalnya,” kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (15/7).

Bhima Yudhistira
Bhima Yudhistira

Sedangkan ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan, skema burden sharing antara BI dan Kementerian Keuangan dalam penanganan dampak Covid-19 memiliki nilai lebih yakni pemerintah mendapat bantuan likuiditas dari BI, sehingga beban untuk pembiayaan stimulus pun berkurang. Namun demikian, dampak negatifnya juga ada, apalagi jika dalam skema burden sharing tersebut BI terus didorong untuk menanggung lebih besar lagi beban bunga dari surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah tersebut.

Sementara itu, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI Teuku Riefky menerangkan, kebijakan moneter yang tidak biasa melalui monetisasi utang untuk berbagi beban ekonomi antara pemerintah dan bank sentral telah ditetapkan untuk menekan dampak pandemi Covid-19. Menurut teori, ia mengingatkan, juga ada risikonya.

Pelaksanaan dari monetisasi utang ini, lanjut dia, dapat menimbulkan risiko kredibilitas karena memberikan beberapa dimensi dari bank sentral yang dinilai kurang independen. Selain itu, jumlah uang beredar yang lebih tinggi akibat skema burden sharing juga bisa memberikan tekanan pada inflasi dan volatilitas nilai tukar rupiah.  (tl/ark/en)

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN