Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PT PP Presisi Tbk. Foto: Perseroan.

PT PP Presisi Tbk. Foto: Perseroan.

PP Presisi Raih Kontrak Baru Rp 2,2 Triliun

Selasa, 15 Juni 2021 | 04:42 WIB
Muhammad Ghafur Fadillah

JAKARTA, investor.id - PT PP Presisi Tbk (PPRE) mengantongi kontrak baru senilai Rp 2,2 triliun dari sejumlah proyek yang meliputi pembangunan infrastruktur proyek dan jasa pertambangan.

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama PP Presisi Rully Noviandar menjelaskan, secara rinci kontrak baru tersebut terdiri atas pembangunan jalan tol Cinere Jagorawi Seksi 3 yang diwujudkan melalui Kerja sama Operasional (KSO) LMA-PPRE.

Kemudian, pembangunan jalan Hauling dan Stockyard Weda Bay Nickel, lalu readymix supply proyek Mempawah, rekonstruksi Paved Shoulder Taxiway bandara Sepinggan.

“Sisanya yakni dari pembangunan jalan kereta api Makassar Pare-Pare, jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru – Padang Seksi Padang Lubuk Alung – Sicincin dan yang terakhir dari jasa tambang nikel di Morowali,” ujar Rully, Senin (14/6).

Rully menambahkan, diperolehnya dua kontrak baru dari sektor jasa pertambangan yakni Jasa Tambang Nikel, pembangunan Hauling Road serta stockyard Weda Bay Nickel meningkatkan optimisme perseroan untuk sedikitnya mendapatkan 3 tambahan kontrak. Sesuai dengan target kontribusi lini bisnis jasa pertambangan hingga sebesar 20% pada akhir 2021.

“Sejalan dengan penjajakan 3 jasa tambang Nikel di Morowali Utara dan Halmahera yang merupakan tambang nikel terbesar di Indonesia. Dari tiga prospek tersebut kami berharap dapat memperoleh tambahan kontrak baru hingga lebih dari 1,5 triliun sampai dengan akhir tahun 2021 mendatang,” jelasnya.

Di sisi lain, selain jasa pertambangan, Direktur Operasi PT PP Presisi Darwis Hamzah mengatakan, perseroan juga mengincar beberapa proyek infrastruktur lainnya sebagai main contractor.

“Kami optimistis dapat melebihi target perolehan kontrak baru sebesar Rp 3,7 triliun atau tumbuh diatas 32% dari tahun 2020,” ujarnya.

Untuk memuluskan sejumlah target tersebut, perseroan saat ini tengah mengkaji capital expenditure/capex yang akan dikeluarkan. Sementara ini, perseroan memprediksikan anggaran belanja modal yang harus dikeluarkan lebih dari Rp 600 miliar untuk tahun 2021.

Penyerapan capex tersebut sebagian besar akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek pekerjaan sipil dan jasa tambang.

Adapun hingga kuartal pertama 2021, PP Presisi telah mencapai 20% atau sebesar Rp 665,6 miliar dari target pendapatan di 2021 sebesar Rp 3,4 triliun. Pencapaian tersebut disumbang oleh proyek Sirkuit Mandalika, kawasan industri terpadu Batang, bendungan Manikin, jalan Hauling dan stockyard area Weda Bay Nickel serta Jasa Tambang Nikel.

“Sedangkan untuk serapan capex, hingga Mei 2021, capex yang telah terealisasi sebesar Rp 93 miliar,” kata Darwis.

Sementara itu, belum lama ini, PP Presisi menetapkan dividen tunai tahun buku 2020 senilai Rp 11,7 miliar. Total dividen tersebut setara dengan 20% dari raihan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp 58,6 miliar.

Direktur Keuangan PP Presisi Benny Pidakso mengatakan, pembagian dividen tersebut telah diputuskan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digelar di Jakarta, Rabu pekan lalu.

“Dividen tersebut setara dengan Rp1,15 per saham. Walaupun jumlah dividen yang dibagikan turun dari tahun lalu, kami tetap akan membagikan dividen tunai di tengah situasi pandemi, sebagai wujud komitmen kami untuk meningkatkan shareholders value,” jelas dia.

Pemegang saham juga memutuskan sekitar 5% keuntungan tahun lalu atau mencapai Rp 2,9 miliar sebagai dana cadangan wajib. Pemegang saham juga menyetujui sejumlah Rp 43,9 miliar atau sebesar 75% dialokasikan sebagai saldo laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan di tengah pandemi covid-19.

Selain memutuskan pembagian dividen tunai, dia mengatakan, RUPS menyetujui perubahan susunan dewan komisaris dan direksi untuk masa jabatan lima tahun ke depan.

Struktur dewan komisaris terdiri atas Komisaris Utama Yul Ari Pramuraharjo dan tiga komisaris lainnya Muhammad Toha Fauzi, Letjend (Purn) Sumardi, dan Indra Jaya Rajagukguk.

Sedangkan susunan direksi perseroan terdiri atas Rully Noviandar bertahan sebagai direktur utama PP Presisi dibantu tiga direktur lainnya, yaitu Benny Pidakso, M Wira Zukhrial, dan Muhammad Darwis Hamzah.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN