Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Jokowi bersepeda di area Istana Kepresidenan Bogor dan Kebun Raya Bogor.  Foto: Istana

Presiden Jokowi bersepeda di area Istana Kepresidenan Bogor dan Kebun Raya Bogor. Foto: Istana

DIATUR DALAM UU CIPTA KERJA

Presiden Setuju 40% Belanja Barang/Modal Kementerian dan Lembaga Wajib untuk Produk Dalam Negeri

Jumat, 23 Oktober 2020 | 20:32 WIB
Arnold Kristianus

JAKARTA, investor.id - Pemerintah akan mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) mengalokasikan minimal 40% pagu anggaran untuk belanja barang dan modal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam negeri. Kebijakan yang dijalankan untuk mendorong sektor UMKM agar dapat tumbuh di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 dan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional ini sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa mayoritas sektor usaha di Indonesia adalah UMKM yang mencapai 99%. Jumlah serapan tenaga kerja juga yang terbanyak yaitu mencapai 97%.

Sektor UMKM saat ini menjadi yang paling terdampak karena pandemi. Bahkan OECD memperkirakan, setelah September tahun 2020, hampir separuh UMKM akan mengalami krisis atau gulung tikar jika tidak segera ditolong.

Oleh sebab itu, pemerintah berpihak pada sektor UMKM dengan mewajibkan seluruh K/L untuk dapat membeli produk dan jasa dari UMKM. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Saat ini, pemerintah tengah menyusun aturan turunannya agar pelaksanaan ada dasar hukum yang jelas.

"Presiden sudah setuju bahwa 40% belanja K/L harus untuk UMKM. Oktober tahun lalu (2019), dalam rapat terbatas, saya juga minta agar belanja K/L juga diprioritaskan ke UMKM. Nah, hari ini sudah masuk di UU Cipta Kerja. Jadi, saya kira advokasi kebijakan sudah kita lakukan, tinggal bagaimana implementasinya," tutur Teten dalam pernyataan resmi yang diterima pada Jumat (23/10).

Belanja BUMN
Dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM juga dituangkan dalam komitmen Kemenkop UKM untuk mendorong BUMN belanja barang atau jasa milik UMKM. Hal ini terwujud atas sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN beberapa waktu lalu.

"Kami kerja sama dengan Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) untuk pengadaan di BUMN dengan nilai Rp 14 miliar ke bawah untuk UMKM. Sekarang baru ada 9 BUMN yang menyatakan komitmennya dengan nilai belanja sekitar Rp 35 triliun, nanti secara bertahap akan seluruh BUMN," ucap Teten.

Dengan upaya-upaya tersebut, diyakini UMKM akan memiliki ruang yang begitu luas untuk bisa meningkatkan eskalasi bisnis. Bahkan kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor UMKM untuk menjadi salah satu tumpuan utama dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

Hanya saja, lanjut dia, ada sejumlah pekerjaan yang harus dibereskan pemerintah bersama stakeholder terkait, yaitu penyiapan kemampuan dari pelaku UMKM agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas, bermutu tinggi, dan dapat memenuhi kebutuhan belanja K/L. Oleh sebab itu, Kemenkop UKM tengah giat melakukan roadshow untuk melakukan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM agar SDM-nya meningkat, khususnya pelatihan terkait digitalisasi UMKM.

"Pekerjaan kita kali ini adalah bagaimana menyiapkan agar UMKM-nya siap dan layak menjadi penyedia vendor dari barang dan jasa pemerintah. Kita juga harus mendorong agar produknya bisa masuk di e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)," ucap Teten.

Teten mengapresiasi upaya pemerintah yang menyediakan ruang bagi UMKM untuk masuk dalam e-katalog LKPP. Dengan cara ini, maka UMKM bisa bersaing dengan pelaku usaha kelas kakap, lantaran dalam menawarkan barang atau jasa menggunakan sistem tender online yang lebih transparan.

"Pengadaan barang atau jasa secara digital akan mengurangi tingkat kecurangan, lantaran semua proses transaksinya dilakukan dengan transparan. Ini (LKPP) akan mengurangi tatap muka yang berpotensi terjadinya proses lobi atau suap oleh pemilik modal besar. Selain itu, transaksi bisa secara elektronik terdeteksi, karena pembayaran pun harus secara digital," ucap Teten. 

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN