Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Jababeka. Foto: PT Jababeka Tbk (KIJA)

Ilustrasi Jababeka. Foto: PT Jababeka Tbk (KIJA)

Simak, Lanjutan Drama Jababeka!

Farid Firdaus, Sabtu, 13 Juli 2019 | 15:00 WIB

JAKARTA, investor.id – PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) telah menerima usulan awal perubahan jajaran direksi dan komisaris satu bulan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan digelar. Namun, usulan tersebut tak ditindaklanjuti ke tahapan evaluasi komite nominasi dan renumerasi (KNR).

Hal tersebut terungkap dalam penjelasan manajemen Jababeka kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).  Sebelum RUPST perseroan yang digelar 26 Juni 2019, dua pemegang saham perseroan yakni PT Imakotama Investindo dengan kepemilikan 6,38% dan Islamic Development Bank (IDB) dengan kepemilikan 10,84% mengusulkan Sugiharto sebagai anggota direksi dan Aries Liman sebagai anggota komisaris.

Sekretaris Perusahaan Jababeka Budianto Liman mengatakan, Imakotama dan IDB masing-masing memberikan kuasa kepada Iwan Margana dan PT Pratama Capital Assets Management (PCAM) dalam memberikan usulan yang tecantum dalam surat mereka tertanggal 21 Mei 2019. Perseroan pun menerima surat usulan tersebut pada 22 Mei 2019.

“Saat RUPST berlangsung, di saat pembahasan mata acara kelima, yaitu perubahan susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, Iwan Margana menyerahkan kepada pimpinan Rapat surat dari Imakotama dan PCAM, masing-masing tertanggal 25 Juni 2019,” jelas Budianto dalam keterangan resmi, Jumat (12/7).

Dalam surat tersebut, lanjut dia, Imakotama dan IDB mengusulkan untuk mengangkat Sugiharto sebagai Direktur Utama dan Aries Liman sebagai komisaris. Sesuai POJK No.33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, usulan nama berikut jabatan yang diusulkan dalam rapat seharusnya melalui tahapan evaluasi dari KNR. Dalam hal ini fungsi KNR dijalankan oleh dewan komisaris.

“Penyampaian surat usulan jabatan Direktur Utama yang baru diserahkan saat rapat menyebabkan tugas dan wewenang fungsi KNR tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Budianto.

Hal ini pun ditambah dengan langsung dilakukan pemungutan suara (voting) pemegang saham. Dalam rapat usulan tersebut telah disetujui jumlah suara setuju sebanyak 52,11%.

Sebagai informasi, jumlah kehadiran pemegang saham saat rapat mencapai 90,43%. Jumlah ini meningkat dibanding dengan jumlah kehadiran dalam RUPST pada tahun-tahun sebelumnya yakni 44,94% pada tahun 2018, dan 53,37% pada tahun 2017.

Menurut Budianto, terjadinya perubahan pengendali pada perseroan atas hasil RUPST dikarenakan sebagian besar suara yang diberikan saat voting dilaksanakan oleh pihak-pihak di bawah kendali Imakotama dan afiliasinya. Pada akhirnya, hal ini berdampak kepada kondisi senior guaranteed notes senilai US$ 300 juta yang jatuh tempo pada 2023. Surat utang itu diterbitkan oleh Jababeka International B.V.

“Sehingga dapat dilihat sebagai acting in concert yang melebihi suara yang dimiliki oleh pemegang saham yang ditentukan dalam syarat dan kondisi notes,” kata dia.

Karena kejadian ini, mengacu hukum Amerika Serikat, maka perseroan melalui Jababeka International B.V berkewajiban untuk memberikan penawaran pembelian kepada pemegang notes. Harga pembelian sebesar 101% dari nilai pokok notes sebesar US$ 300 juta ditambah kewajiban bunga.

Jika perseroan tidak mampu melaksanakan penawaran pembelian tersebut, maka perseroan melalui Jababeka International B.V akan berada dalam kondisi lalai atau default.

Tak Dicantumkan

Manajemen Jababeka mengakui tak mencantumkan dasar covenant atau perjanjian terkait repurchase of notes a change of control dalam laporan keuangan Maret 2019. Manajeman pun berjanji akan mengungkapkan sejumlah covenant yang bersifat pembatasan terkait notes US$ 300 juta pada laporan keuangan berikutnya.

Dasar covenant terkait notes US$ 300 juta yang tak dicantumkan dalam laporan keuangan tersebut adalah perseroan diwajibkan melalukan penawaran pembelian notes kepada pemegang notes tak lebih dari 30 hari setelah adanya perubahan pengendali.

Selain itu, covenant yang tak dicantumkan lainnya antara lain, jika perseroan menambah utang dan menerbitkan saham preferen, perseroan melakukan investasi atau membatasi pembayaran tertentu lainnya,  mengadakan perjanjian yang membatasi kemampuan entitas anak tertentu untuk membayar dividen dan mentransfer aset, menerbitkan atau menjual saham entitas tertentu, memberikan jaminan entitas tertentu, melakukan transaksi dengan pemegang saham atau afiliasi, membuat hak gadai, menjual aset, melakukan transaksi penjualan dan penyewaan kembali, menjalankan kegiatan usaha lain, dan melakukan konsolidasi atau merger.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN