Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020). Sumber: BSTV

Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020). Sumber: BSTV

PELANGGAN BELANJA ONLINE NAIK 51%

Transaksi E-commerce Melonjak Dua Kali Lipat Lebih, Diperkirakan Tembus Rp 429 Triliun

Jumat, 24 Juli 2020 | 10:51 WIB
Ester Nuky dan Nida Sahara

JAKARTA, investor.id – Transaksi dari empat e-commerce besar di Indonesia diperkirakan tembus Rp 429 triliun 2020, naik menjadi dua kali lipat lebih dibanding tahun lalu Rp 201 triliun. Selain itu, penambahan pelanggan baru belanja online secara umum mencapai 51%, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk memutus mata rantai penularan pandemi Covid-19.

Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta juga mengatakan, e-commerce dan fintech pembayaran digital itu dapat pula menjadi solusi untuk membuka peluang inklusivitas kepada 51% penduduk unbanked dan 62,9 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 

“Di tengah ekonomi yang terkontraksi akibat dampak pandemi Covid-19, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lewat new growth engine ini,” kata Filia dalam acara Zooming with Primus bertajuk Booming Transaksi Digital yang ditayangkan live di BeritaSatu TV pada Kamis (23/7/2020).

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta Foto: IST
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta Foto: IST

Hadir pula sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah CFO LinkAja Ikhsan Ramdan dan Chief Executive Officer (CEO) DANA Vincent Iswara. Sedangkan sebagai moderator adalah Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu.

“Perkembangan pembayaran digital juga didukung populasi usia produktif kita 185 juta (di dalamnya gen Y dan gen X population), dari total penduduk kita 269 juta tahun 2020. Selain itu, ada 62,9 juta pelaku UMKM yang berpotensi untuk diedukasi untuk mengimplementasikan digitalisasi,” kata Filia.

Presentasi BI di Zooming with Primus- Booming Transaksi Digital
Presentasi BI di Zooming with Primus- Booming Transaksi Digital

Perluasan inklusivitas tersebut, lanjut dia, terlihat pada jejaring yang dibangun oleh sejumlah fintech dan e-commerce besar. Hal ini pada akhirnya akan membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

"Sebetulnya, kalau untuk unbanked people itu, tujuan kami tidak puas kalau mereka hanya asal punya rekening. Tapi kalau mereka melek literasi, bukan hanya punya rekening bank atau alat pembayaran digital, tapi menyasar orang-orang ini untuk bisa mendapat akses pembiayaan formal di perbankan, ujungnya ke sana," ujarnya.

Presentasi BI Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020). Sumber: BSTV
Presentasi BI Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020). Sumber: BSTV

Filia mengungkapkan, tugas ke depan pihaknya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM untuk melek digital. Jika dulu digitalisasi itu untuk segmen menengah-atas, kata dia, dengan terjadinya pandemi justru kini meluas ke menengah-bawah.

“Inklusi finansial yang masih rendah, ini harus dikerjakan bersama, dengan adanya pandemi Covid-19 ini ada blessing juga, karena ada bansos (bantuan sosial) yang dilakukan melalui elektronifikasi. Artinya, dulu digitalisasi itu untuk segmen menengah-atas, kini tidak, justru masyarakat berpenghasilan rendah sudah mulai mengenal digitalisasi. Bagi UMKM, hal tersebut juga supaya mereka bisa mendapatkan akses layanan perbankan untuk permodalan usahanya," ucap Filia.

Presentasi BI di Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020).
Presentasi BI di Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020).

Dia menjelaskan, Indonesia mempunyai potensi ekonomi keuangan digital yang sangat besar. Hal tersebut didukung jumlah penduduk Indonesia yang merupakan terbesar keempat di dunia, serta struktur demografi Indonesia yang didominasi generasi milenial yang merupakan digital native.

“Indonesia memiliki bonus demografi yang tidak dimiliki negara lain, yakni usia produktif mencapai 69% yang merupakan generasi X dan Y sangat besar. Jumlah yang mengakses internet di Indonesia juga mencapai 180 juta. Namun masih banyak penduduk unbanked di Indonesia karena kurangnya edukasi,” paparnya.

Presentasi BI di Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020).
Presentasi BI di Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020).

Sejumlah fintech dan e-commerce, lanjut dia, memiliki merchant aktif dan memiliki potensi konsumen yang besar. Ini yang nantinya akan dikembangkan bersama dengan program pemerintah elektronifikasi dari transaksi pemerintah daerah (pemda). Kemudian, lewat pemberian bantuan sosial (bansos).

“Untuk realisasi bansos nontunai bagi keluarga penerima manfaat dan sembako masih berkisar di angka 49%. Sedangkan untuk transportasi, pertumbuhan frekuensi transaksi nontunai saat ini 34% secara bulanan,” imbuhnya.

Presentasi BI Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020). Sumber: BSTV
Presentasi BI Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020). Sumber: BSTV

Pihaknya juga mencatat, di tengah ekonomi global yang terkontraksi, perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagai new growth engine. Pondasi digital masyarakat Indonesia menjadi potensi besar untuk terus mendorong digitalisasi. Shifting perilaku juga sudah terjadi, khususnya penggunaan digital payment.

Bank Tetap Penting
Filia menjelaskan lebih lanjut, tren digitalisasi kini berdampak pada tiga hal. Pertama, memengaruhi seluruh sendi kehidupan. Kedua, mengubah cara kita bertransaksi, model bisnis, dan behavior. Ketiga, disrupsi fungsi-fungsi konvensional, termasuk sektor keuangan.

"Pertumbuhan e-commerce semakin meningkat dari penjualannya, transaksinya, sampai permintaan meningkat di masa pandemi Covid-19. Karena akseptasi meningkat, masyarakat juga shifting dari tunai ke nontunai, dan dari yang tidak terbiasa jadi pakai digital," papar Filia.

Bila transaksi uang elektronik dan transaksi digital banking terus meningkat untuk mendukung masyarakat tetap bertransaksi di tengah pandemi dan pembatasan sosial, lanjut dia, transaksi debit off us kini kembali rebound setelah menurun di masa awal PSBB. BI mencatat, jumlah transaksi debit off us per Juni 2020 sebesar 4,1 juta transaksi, dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,63 triliun.

“Nilai tersebut kembali meningkat, sejak penurunan di awal masa pandemi Covid-19. BI juga mencatat peningkatan transaksi e-commerce dan transaksi digital banking naik. Transaksi uang elektronik hingga Mei 2020 tercatat mencapai Rp 15,03 triliun, terdiri dari transaksi uang elektronik perbankan Rp 1,45 triliun dan transaksi uang elektronik nonbank yang mendominasi mencapai Rp 13,59 triliun,” tutur dia.

Selain memberi peluang, digitalisasi juga ada risiko. Ini adalah tantangan bagi otoritas termasuk BI, untuk balancing pemanfaatan peluang digitalisasi tapi dengan mitigasi risiko juga.

Presentasi BI di Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020).
Presentasi BI di Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020).

Oleh karena itu, BI mengeluarkan blue print sistem pembayaran Indonesia 2025 untuk percepatan digitalisasi pembayaran ke depan yang handal. Pertama, mendukung integrasi ekonomi keuangan digital sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.

"Kenapa harus bank? Ini karena 80-85% aset sistem pembayaran itu berasal dari perbankan. Kalau mau transformasi, pemain besarnya harus transformasi dulu," ucap Filia.

Ketiga, menjamin interlink antara fintech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital. Keempat, menjamin keseimbangan inovasi dibarengi dengan perlindungan konsumen. Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital.

“Esensi kebijakan dan inisiatif blue print sistem pembayaran 2025 tersebut adalah keseimbangan industri yang inovatif, kolaboratif, dan mengoptimalkan data sebagai barang publik dengan tetap menjaga kehandalan dan keamanan,” imbuhnya.

QRIS

Presentasi BI di Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020).
Presentasi BI di Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020).


Filia juga mengungkapkan, bank sentral telah merilis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai first mover yang menjadi salah satu solusi untuk memfasilitasi masyarakat dalam bertransaksi. BI mencatat, hingga 17 Juli 2020 terdapat 4,12 juta merchant di Indonesia yang telah mengimplementasikan QRIS. 

Jika dirinci, merchant usaha mikro yang menggunakan QRIS mendominasi yakni mencapai 2,86 juta, disusul usaha kecil sebanyak 705.376 merchant, usaha menengah sebanyak 347.876 merchant, usaha besar sebanyak 197.770 merchant, dan untuk donasi atau sosial 9.559 merchant. "Dalam waktu 7 bulan sejak di-launching 1 Januari 2020 merchant QRIS sudah ada 4,1 juta. Ini kebanyakan 86% UMKM dan memang sangat cocok untuk UMKM," papar Filia.

Presentasi BI di Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020).
Presentasi BI di Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020).

Ia menyebut, terdapat dua jenis QRIS, yakni consumer presented mode (CPM) dan merchant presented mode (MPM). Saat ini juga masih tahap pertama, yakni untuk transaksi domestik.

“Nanti tahap kedua kita dorong cross border inbound yaitu QRIS luar negeri bisa dibaca di Indonesia. Untuk tahap kedua ini, BI menyasar wisatawan mancanegara dan TKI, khususnya dari negara Asean, Tiongkok, India, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang. Tahap ketiga, transaksi outbound, artinya kita bisa transaksi dengan QRIS di luar negeri," tutur dia.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah manfaat QRIS untuk merchant, antara lain membangun profil kredit sehingga memudahkan pengajuan pinjaman, dan menerima pembayaran dengan lebih higienis karena tidak ada kontak fisik. Transaksi juga tercatat secara langsung dan masuk ke rekening merchant real time, tidak perlu kembalian uang kecil, bebas risiko pencurian dan uang palsu, meningkatkan penjualan karena mengikuti tren digitalisasi, serta biaya yang rendah karena MDR 0% untuk usaha mikro.


LinkAja
Pada kesempatan yang sama, Chief Financial Officer (CFO) PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) atau LinkAja Ikhsan Ramdan  memperkirakan dalam waktu 2-3 tahun ke depan seluruh merchant sudah bisa mengadopsi QRIS 100%. "Edukasi bisa dengan kolaborasi, kita setuju QRIS ini paling efisien. Dengan QRIS, kita bisa melakukan transaksi dari beragam aplikasi. Kami sudah 100% QRIS dan juga ekspansi ke luar," imbuh Ikhsan.

 

Ia yakin transaksi digital akan meningkat signifikan ke depannya. Sebab, penduduk Indonesia merupakan pengguna mobile phone yang besar dan didominasi oleh generasi milenial yang merupakan digital savvy. 

"Di LinkAja ada 50 juta user dari Sabang sampai Merauke. Kami bersama-sama dengan pemain e-payment lain mengedukasi masyarakat mengenai keunggulan transaksi nontunai. Ada juga tantangan dalam mengubah kebiasaan masyarakat dari transaksi tunai ke nontunai, sehingga dibutuhkan katalis yang konsisten dan kita bersama-sama mengedukasi masyarakat," ungkap Ikhsan.

CFO LinkAja, Ikhsan Ramdan dalam diskusi Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020). Sumber: BSTV
CFO LinkAja, Ikhsan Ramdan dalam diskusi Zooming with Primus Live di Beritasatu TV bertema Booming Transaksi Digital, Kamis (23/7/2020). Sumber: BSTV

Untuk mengedukasi masyarakat tidak bisa hanya dengan memberikan insentif berupa promosi, karena langkah tersebut hanya berlaku jangka pendek. "Promosi ini hanya jangka pendek, namun kita mendorong masyarakat dengan menunjukkan ada aspek keamanan, user experience, dan convenience," urai dia.

Pandemi Covid-19, lanjut dia, menjadi katalis penting dalam meningkatkan transaksi nontunai di Indonesia, terutama sejak PSBB dan masyarakat tidak keluar rumah. Transaksi menjadi cenderung banyak dilakukan menggunakan perangkat mobile, dengan proporsi jauh lebih besar dari transaksi offline.

Transaksi DANA
Sementara itu, CEO DANA Vincent Iswara mengatakan, pihaknya mencatat transaksi di DANA selama pandemi meningkat hingga 50%, karena bergesernya perilaku transaksi masyarakat dari offline ke online. Namun, dari sisi penjual atau merchant yang merupakan UMKM belum bertransformasi digital secepat konsumen.

Chief Executive Officer (CEO) DANA Vincent Iswara. Foto: IST
Chief Executive Officer (CEO) DANA Vincent Iswara. Foto: IST

“Jadi, hal tersebut perlu edukasi dari pelaku fintech juga. Dengan demikian, dalam waktu 1-2 tahun ke depan diperkirakan semua pelaku UMKM sudah mengimplementasikan QRIS, dari saat ini yang memakai QRIS 4 juta dan merchant online 9 jutaan. Jadi, potensinya masih besar, ke 62 juta UMKM," kata Vincent.

Faktor Keamanan
Filia menjelaskan, keamanan menjadi hal utama dalam sistem pembayaran. Itulah sebabnya, BI memiliki tagline cepat, mudah, murah, aman, dan handal (cemumuah).

Sebagai regulator, bank sentral sangat mengedepankan faktor keamanan dalam transaksi digital. "Seringkali kalau tidak diawasi cuma cepat, mudah dan murah, tapi tidak aman dan handal. Tapi kalau PJSP yang sudah terdaftar di BI, kami awasi, kami minta mengedepankan prinsip manajemen risiko, harus menyediakan keamanan data, pencegahan, dan penanganan risiko fraud," kata Filia.

 

Selain itu, BI juga meminta PJSP untuk memiliki cyber security dan selalu melakukan pengkinian atau update teknologi dan kapabilitasnya. Mereka harus lulus robust sistem aplikasinya dan diaudit BI.

“Mereka harus ada penetrasi tes, punya backup plan, customer protection, dan pusat pengaduan. Itu yang kami haruskan," tandas Filia.

Ikhsan juga memaparkan, pihaknya menjaga keamanan dana serta data para pengguna dan merchant. Sebagai fintech sistem pembayaran, LinkAja juga selalu dipantau oleh BI sebagai regulator dan secara reguler melakukan pengkinian sistem, melakukan stress test, dan memiliki tim yang siap sedia 24 jam dalam 7 hari untuk menjaga keamanan data dan dana nasabah.

"Hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah. Tim kami siap siaga, ini sejalan dengan peningkatan risk management kami. Sampai saat ini, tidak ada yang kena hack atau konsumen uangnya hilang di LinkAja," ungkap dia. 

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN