Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: Uthan A Rachim

Bank Indonesia. Foto: Uthan A Rachim

Utang Korporasi Terkendali

Farid Firdaus/Gita Rossiana, Selasa, 8 Oktober 2019 | 15:05 WIB

JAKARTA, investor.id - Utang korporasi Indonesia, termasuk BUMN, masih dapat terkendali (manageable). Selain menjaga posisi rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio (DER) dalam posisi aman, banyak korporasi melakukan transaksi lindung nilai atau hedging atas utang valasnya untuk menghindari rugi selisih kurs akibat fluktuasi nilai tukar. Sementara itu, sejumlah BUMN karya akan mengantongi pembayaran proyek turnkey sehingga dapat menjaga arus kas perseroan.

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2019 terkendali dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia pada akhir Juli 2019 tercatat sebesar US$ 395,3 miliar. Rinciannya, terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 197,5 miliar, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 197,8 miliar. Pada Juni 2019, ULN Indonesia mencapai US$ 391,8 miliar.

ULN swasta sebesar US$ 197,8 miliar atau tumbuh 11,5% (yoy). Pertumbuhan utang swasta dan BUMN ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 11,1% yoy. Peningkatan ULN swasta terutama bersumber dari penerbitan obligasi global oleh korporasi bukan lembaga keuangan. Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara, serta sektor pertambangan dan penggalian.

Profil utang Luar Negeri Indonesia
Profil utang Luar Negeri Indonesia

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Mahendra Vijaya menjelaskan, utang Wijaya Karya saat ini berada dalam posisi aman. Per semester I-2019, debt to equity ratio (DER) Wijaya Karya masih di angka 2,3 kali. Angka tersebut jauh dari covenant ratio di angka 3,5 kali.

"Utang kami masih jauh dari batas maksimal, masih aman sekali," jelas dia kepada Investor Daily, Senin (7/10).

Mahendra mengungkapkan, utang Wijaya Karya tersebut kebanyakan adalah utang dalam denominasi rupiah. Sedangkan utang dalam mata uang dolar AS jumlahnya tidak sampai 10% dari total utang Wijaya Karya.

"Kami melakukan hedging untuk utang valas, walaupun utang valas kami tidak banyak. Bentuk hedging lebih ke arah kontrak-kontrak dengan vendor untuk tenor jangka panjang," terang dia.

wijaya karya
wijaya karya

Adapun per semester I-2019, perseroan mencatat total liabilitas sebesar Rp 41,83 triliun, menurun 0,42% dibandingkan akhir 2018 yang mencapai Rp 42,01 triliun. Liabilitas jangka pendek berkontribusi lebih besar, yakni 62,32% atau mencapai Rp 26,07 triliun. Sedangkan sisanya dikontribusi dari liabilitas jangka panjang yang mencapai Rp 15,75 triliun.

Lebih lanjut, demi menjaga cash flow, perseroan akan mengantongi pembayaran proyek turnkey senilai Rp 6 triliun pada semester II-2019. Rinciannya, pembayaran dari pekerjaan proyek Balikpapan-Samarinda sebesar Rp 4 triliun, dan proyek energi Rp 2 triliun. Adapun, kas dan setara kas perseroan per Juni 2019 berada di posisi Rp 5,62 triliun.

Sementara itu, Direktur Keuangan Waskita Beton Precast (WSBP) Anton Y Nugroho mengatakan, perseroan memiliki tingkat DER yang terbilang aman atau di bawah 1 kali. Hal ini membuat perseroan memiliki ruang yang besar untuk menggalang dana eksternal, baik dari pinjaman atau obligasi untuk kebutuhan modal kerja ataupun ekspansi.

Salah satu pabrik PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). Foto: IST
Salah satu pabrik PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). Foto: IST

Kalaupun tidak menggalang dana eksternal, kata dia, perseroan ada sumber pendanaan lain untuk melunasi utangnya, yakni lewat pencairan dana dari pembayaran proyek-proyek turnkey.

“Kalau soal DER, kami tidak perlu khawatir. Perseroan akan menerbitkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun pada Oktober ini, kami sudah bookbuilding beberapa waktu lalu,” jelas Anton, di Jakarta, Senin (7/10).

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkalanjutan (PUB) I yang memiliki total plaforn Rp 2 triliun. Juni lalu, perseroan berhasil menerbitkan PUB I tahap I senilai Rp 500 miliar, yang mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) lebih dari 2 kali.

Posisi DER Waskita Beton Precast tercatat lebih rendah dibanding induk usahanya PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Moody's Investors Service menyatakan, rasio utang terhadap ekuitas Waskita Karya sudah mencapai 359,1% atau 3,6 kali.

Direktur Keuangan Waskita Karya Haris Gunawan sebelumnya menegaskan, perseroan tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Soalnya, pencairan dana turnkey project bakal menurunkan DER perseroan ke level 2,2 kali. Hal ini sejalan dengan berkurangnya liabilitas dan meningkatnya perolehan laba.

Kinerja Rasio DER Emiten BUMN
Kinerja Rasio DER Emiten BUMN

Perseroan menargetkan akan mengantongi dana Rp 22,2 triliun dari pencairan berbagai proyek turnkey pada Desember mendatang. Pencairan dana tersebut di luar dana talangan tanah yang totalnya sekitar Rp 3,4 triliun.

“Dana turnkey project itu berasal dari proyek-proyek jalan tol yang telah selesai dikerjakan,” kata Haris.

Perncairan dana ini, lanjut dia, berasal dari proyek Jakarta-Cikampek (Japek) Elevated II senilai Rp 4,5 triliun, proyek Tol Trans Sumatera Rp 13 triliun, proyek Kunciran-Parigi Rp 1,4 triliun, Tol Semarang-Batang yang masih memiliki sisa piutang Rp 2,2 triliun, dan proyek Cinere-Serpong sesi I Rp 1,1 triliun.

“Hitungan saya, sampai Desember nanti dari turnkey project dapat sekitar Rp 22,2 triliun. Itu di luar dana talangan tanah. Berdasarkan rapat internal kami kemarin, target pengembalian dana talangan tanah sekitar Rp 3,4 triliun. Jadi, kalau ditotal, pencairan dana sampai Desember nanti mencapai kisaran Rp 26 triliun,” ujar dia.

Sekitar 70% dana pencairan turnkey, menurut Haris, bakal digunakan untuk memangkas utang perseroan. Sedangkan sekitar Rp 16 triliun di antaranya akan digunakan untuk menurunkan utang.

Sebagai informasi, posisi DER emiten konstruksi cukup tinggi karena banyak mengerjakan proyek-proyek yang bertipe turnkey. Artinya, pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai seluruhnya atau pada saat proyek serah terima dari kontraktor ke pemilik proyek (developer).

indofarma
Indofarma. Foto: Majalah Investor/UTHAN A RACHIM

Sementara itu, emiten farmasi seperti PT Indofarma Tbk (INAF) berupaya menurunkan liabilitas dengan berkoordinasi dengan pihak perbankan. Salah satu permasalahan pada farmasi BUMN adalah adanya tunggakan utang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sebelumnya, Direktur Keuangan & SDM Indofarma Herry Triyatno menjelaskan, pihaknya berharap pemerintah membayar utang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan waktu yang lebih cepat. Pasalnya, Indofarma masih berkomitmen menyediakan obat-obatan ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS.

Hingga Agustus 2019, Indofarma masih memiliki piutang Rp 120 miliar, dan hampir setengahnya merupakan beban JKN dari BPJS. “Kami berupaya berkoordinasi dengan perbankan, supaya ada sebuah skema dari penagihan utang-utang tersebut,” ucap Herry.

Untuk menjaga arus kas, kata dia, perseroan juga tak akan melakukan investasi dengan nilai jumbo selama tahun 2019. Perseroan cenderung memilih memperkuat fondasi bisnis yang selama ini berjalan. Misalnya, untuk divisi alat-alat kesehatan, perseroan hanya melakukan penjualan, tanpa membangun lini produksi secara besar-besaran.

Restrukturisasi Utang

Krakatau Steel. Foto: Defrizal
Krakatau Steel. Foto: Defrizal

Sementara itu, Krakatau Steel berjuang melanjutkan upaya restrukturisasinya demi menjaga kinerja. Perseroan telah berhasil melakukan perjanjian addendum dan pernyataan kembali restrukturisasi utang dengan enam lembaga keuangan. Aksi ini secara resmi menandakan babak baru dari relaksasi utang perseroan senilai US$ 2,2 miliar.

Selain Krakatau Steel, anak usaha perseroan yang terlibat pada penandatanganan ini adalah PT Krakatau Wajatama, PT Meratus Jaya Iron & Steel, PT KHI Pipe Industries, dan PT Krakatau Engineering.

Sedangkan pihak bank yang turut serta adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank ICBC Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Silmy Karim saat menjelaskan proses restrukturisasi dan situasi yang dihadapi Krakatau Steel (7/7/2019).
Silmy Karim 

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, dengan perjanjian ini perseroan akan mendapatkan relaksasi pembayaran utang sehingga beban keuangan menjadi berkurang. Perseroan juga meraih tenor atau jangka waktu pelunasan pinjaman jadi lebih panjang.

“Ini adalah upaya perseroan dalam melakukan restrukturisasi secara menyeluruh dalam rangka menyehatkan kinerja finansial secara berkelanjutan. Nanti secara keseluruhan keuangan perseroan akan jadi lebih sehat,” kata Silmy.

Perseroan juga mengincar dana segar dari aksi divestasi saham anak usahanya nantinya. Silmy pernah mengatakan, perseroan tengah bernegosiasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam aksi divestasi 80-100% saham anak usahanya, PT Krakatau Daya Listrik (KDL). Nilai pelepasahan saham tersebut ditargetkan hingga Rp 2 triliun. Aksi divestasi mayoritas saham KDL diharapkan rampung pada kuartal IV-2019.

Jadi Sorotan

Bhima Yudhistira. Foto: IST
Bhima Yudhistira. Foto: IST

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adinegara mengatakan, kondisi utang BUMN karya menjadi sorotan karena pendapatan infrastruktur berorientasi jangka panjang, sementara kewajiban cicilan pokok dan bunga tiap tahun harus bayar.

“Kemudian, di tengah pelambatan ekonomi, utilitas proyek yang sudah jadi tidak optimal. Jadi jelas ada masalah missmatch likuiditas,” ujar Bhima kepada Investor Daily, Senin (7/10).

Dia menambahkan, berdasarkan laporan S&P Global, pada tahun 2025 utang jatuh tempo korporasi akan didominasi oleh BUMN di bidang ketenagalistrikan dan karya. Per Juni 2019, sebanyak 30,88% utang BUMN non-keuangan merupakan utang yang waktu pelunasannya kurang dari satu tahun.

“Beberapa BUMN berisiko gagal bayar karena adanya missmatch likuiditas jangka pendek dan panjang,” jelas dia.

Bhima juga menyebutkan, sejumlah BUMN yang berisiko gagal bayar di antaranya PT PLN (Persero), PT Garuda Indonesia (GIAA), dan Waskita Karya (WSKT).

Untuk menghindari risiko gagal bayar, dia menyarankan agar BUMN mengerem proyek infrastruktur yang masih dalam perencanaan, mengurangi pembiayaan valas dan global bond, dan restruktrisasi utang yang jatuh tempo jangka pendek.

Mengenai upaya hedging yang dilakukan BUMN untuk menghindari risiko selisih kurs, Bhima menilai hal itu tidak dilakukan semua BUMN. “Tergantung size BUMN-nya. Anak atau cucu BUMN mungkin belum semua lakukan hedging. Tapi harus cek data semua BUMN,” tambah dia.

Namun demikian, Bhima menilai sejauh ini belum ada gejala default, karena ada jaminan dari pemerintah sebagai bentuk contingent liabilities. Tapi kalau kondisi memburuk, lanjut dia, akhirnya pemerintah mungkin akan suntik penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN yang bermasalah.

Bhima menyebutkan parameter potensi default bisa dilihat dari debt to services ratio yang naik di atas 26%. Jika sudah di atas 25% berarti sudah lampu kuning. Kemudian, dari rasio utang terhadap Ebitda terus naik. Artinya, utang tidak sejalan dengan kenaikan pendapatan korporasi.

“Hasil riset Moodys cukup menarik dimana 53% korporasi di Indonesia memiliki utang terhadap Ebitda lebih dari 4,” ujar dia.

Selain itu, Bhima mengatakan, posisi utang luar negeri korporasi Indonesia sangat rentan gagal bayar apabila kurs rupiah tembus di atas 15.500-16.000 per dolar. “Hal itu bisa mengulang krisis 1998,” katanya. (jn)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA