Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Grup Wika.

Grup Wika.

Wika, PP, dan Jasa Marga Layak Dapat Suntikan Modal

Jumat, 23 Juli 2021 | 06:10 WIB
Muawwan Daelami (muawwan@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Tiga emiten BUMN, yaitu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT PP Tbk (PTPP), dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dinilai layak mendapat suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN), karena turut membangun infrastruktur. Injeksi modal tersebut diyakini hanya tinggal menunggu giliran.

Komisi VI DPR telah menyetujui PMN tahun 2022 sebesar Rp 72,44 triliun kepada 12 BUMN. Dari jumlah tersebut, terdapat empat emiten BUMN yang bakal mendapat suntikan dana, yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) senilai Rp 7 triliun, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) Rp 3 triliun, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Rp 2 triliun, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Rp 2 triliun.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Maria Renata mencermati tidak masuknya Wika, PP, dan Jasa Marga dalam daftar penerima PMN 2021 dan 2022. Itu bukan berarti ketiganya tidak akan mendapatkan PMN. Tetapi, boleh jadi gilirannya yang berbeda tahun. Persis seperti PMN yang pernah mereka terima pada 2015 dan 2016.

“Tidak serta-merta semua BUMN Karya akan mendapatkan PMN pada tahun anggaran yang sama. Namun, diberikan secara bergantian atau beda tahun anggarannya,” kata Maria kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Secara terpisah, CEO PT Elkoranvidi Indonesia Investama Fendi Susiyanto mengatakan, tidak masuknya Wika, PP, dan Jasa Marga sebagai penerima PMN kemungkinan karena skala prioritas di tengah ketersediaan anggaran yang terbatas. Pemerintah tentu melihat dulu BUMN mana yang paling membutuhkan untuk disuntik modal.

“Jadi saya kira, ini masalah prioritas. Kalau semuanya, saya yakin harus segera dilakukan injeksi karena BUMN konstruksi dan infrastruktur juga paling terdampak pandemi Covid-19. Selain penugasan yang memang mereka harus sacrifice yang menyebabkan kondisi keuangan atau cash flow berpengaruh signifikan, juga dari karakteristik sektornya itu sendiri,” jelas Fendi.

Dengan demikian, Wika, PP, dan Jasa Marga tinggal menunggu momen saja. Namun, jika kondusif, mereka tidak akan banyak disuntik dana karena bisa fund raising sendiri.

Mengenai kondisi emiten BUMN yang bakal mendapat PMN pada 2022, Fendi mengamini PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sangat perlu memperoleh suntikan modal. Rasio utang terhadap EBITDA Waskita minus 17,26 kali. Rasio utang terhadap ekuitas tergolong tinggi hampir 4 kali, tepatnya 3,92 kali. Faktor inilah yang membuat Waskita masuk kategori prioritas untuk mendapatkan PMN. Sementara, PP tidak mendapat PMN 2022 karena memang kondisinya cukup sehat, sehingga lagi-lagi ini hanya masalah prioritas. Begitu juga dengan Wika.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Communications and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum berencana untuk mengajukan PMN kepada pemerintah. “Kami belum ada rencana mengajukan PMN. Terlebih, seluruh ruas tol dimana kami berinvestasi juga kami peroleh melalui tender dan bukan penugasan,” ungkap Heru.

Di lain pihak, analis senior CSA Research Institute Reza Priyambada mengemukakan, jika dari internal Wika, PP, dan Jasa Marga belum memerlukan tambahan modal, berarti posisi kas masih cukup kuat untuk melakukan ekspansi. “Mereka mungkin tidak membutuhkan PMN, tapi mengincar pendanaan dari sovereign wealth fund (SWF) yang bisa dapat lebih besar dibandingkan PMN," tuturnya.

Apresiasi Positif

Bagi emiten BUMN yang disetujui DPR memperoleh PMN, Reza melihat bahwa para pelaku pasar akan memberikan apresiasi positif, karena PMN dianggap dapat membantu permodalan atau belanja modal (capex) perusahaan untuk merealisasikan rencana ekspansi.

Hal serupa juga dikatakan Fendi. Menurut dia, PMN akan berdampak positif karena injeksi dana berarti masuknya modal baru yang dapat memperkuat posisi kapital perusahaan-perusahaan konstruksi seperti Waskita dan Adhi Karya. Setidaknya para investor akan mempersepsikan rasio utang terhadap ekuitas bakal turun.

Kemudian, kemampuan perusahaan secara cash flow untuk melanjutkan program-program berikutnya juga akan semakin meningkat. “Jadi, kita melihat PMN akan memberikan pengaruh positif terhadap pergerakan saham dari sektor konstruksi,” ujarnya.

Lebih lanjut Fendy menjelaskan bahwa PMN yang dikucurkan pemerintah kepada emiten BUMN tidak melulu dalam bentuk ekuitas, tetapi pemerintah juga bisa menyuntiknya dalam bentuk lain berupa surat utang.

“Kalau kita lihat untuk sektor BUMN Karya usulannya mencapai Rp 38,3 triliun dari sebelumnya Rp 26 triliun. Jadi, total selama dua tahun berturut-turut sudah sekitar Rp 65 triliun. BUMN Karya rata-rata mendapat penugasan program pemerintah seperti PP ada penugasan KIT Batang, Adhi Karya LRT Jabodebek, Wika penugasan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Hutama Karya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Waskita ada Trans Jawa dan pembelian 13 ruas tol swasta,” paparnya.

Peran INA

Adapun mengenai Indonesia Investment Authority (INA), Fendi menilai bahwa lembaga tersebut masih terbilang baru, sehingga belum berperan optimal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkini. Meskipun negara memberikan injeksi, INA masih akan menunggu investor asing yang potensial yang siap membiayai dalam bentuk ekuitas maupun utang untuk sektor konstruksi.

Belum lagi, para investor asing juga memiliki time frame, ekspektasi, dan kajian risiko sendiri. Menurut Fendi, itu akan membutuhkan waktu 3-5 tahun bagi INA untuk bisa running well sesuai dengan ekspektasi awal sebagai liquidity provider atau jalan keluar dari sektor konstruksi, terutama yang inventorinya membengkak, sedangkan pemasukan menurun.

“Skala prioritas pertama bagi para investor asing adalah sektor transportasi atau jalan karena asetnya lebih banyak. Jadi, mereka akan melihat bagaimana membeli aset-aset jalan tol terlebih dahulu,” pungkasnya.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN