Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.

'Unrealized Loss' BPJS TK Beda dengan Kasus Jiwasraya dan Asabri

Selasa, 23 Februari 2021 | 17:41 WIB
Lona Olavia

JAKARTA, investor.id - Penurunan nilai investasi (unrealized loss) yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dinilai tidak bisa disamakan dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Pakar ekonomi keuangan Roy Sembel mengatakan, setidaknya ada lima hal yang menjadi faktor pendukung mengapa unrealized loss BPJS TK tidak bisa disamakan dengan kasus Jiwasraya. Pertama, berbeda dalam konteks yakni BPJS TK dalam posisi untung, sedangkan Jiwasraya sedang merugi.

Kedua, berbeda persyaratan pemilihan manajer investasi, yakni ketat versus longgar. Ketiga, berbeda alokasi aset strategis, dimana porsi saham di BPJS TK tidak terlalu besar hanya 17%. Sedangkan di Jiwasraya cenderung besar untuk menutup kerugian perusahaan.

Lalu keempat, berbeda alokasi taktis portofolio saham dimana BPJS TK menaruh 98% dananya di saham LQ-45 yang unrealized loss-nya mengikuti kondisi naik dan turunnya pasar atau masih inline. Sedangkan unrealized loss Jiwasraya karena berisi saham-saham gorengan, yang naik turunnya sangat volatile. Kelima, ada isu unrealized loss versus realized loss.

“Dua kasus itu memang banyak perbedaan riilnya. Jadi, tidak bisa disamakan. Kita harus lihat konteks secara luas tentang investasi ini supaya ke depannya berjalan cukup bagus. Bukan hanya untuk kasus ini, tapi juga untuk hal lainnya secara umum,” kata Roy dalam diskusi bertajuk “Pengelolaan Investasi dan Potensi Unrealized Loss pada Lembaga Milik Negara, Apakah Pasti Menjadi Kerugian Negara?” yang berlangsung secara virtual, Selasa (23/2).

Belakangan ini, pemberitaan tentang kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS TK ramai diperbincangkan. Masalah utamanya adalah dugaan tindak pidana atas penurunan nilai investasi BPJS TK. Untuk itu, Roy menegaskan bahwa ke depannya ada beberapa isu yang harus dipecahkan. Misalnya, bukan hanya terkait good corporate governance (GCG), tapi juga good market governance (GMG), good regulatory governance (GRG), dan good investment governance (GIG). Lalu, perlu juga dilihat isu strategi alokasi investasinya baik jangka pendek, menengah, dan panjang.

Kemudian, isu kerugian negara maupun kerugian akibat komersial. Banyak kejadian berulang-ulang yang membingungkan. Ini harus segera diselesaikan di level paling atas. Efisiensi keuangan juga perlu diperbaiki karena cost of capital-nya besar, meski suku bunga perbankan turun. “Ada isu yang harus dipecahkan supaya ke depannya tidak saling menyalahkan dan tidak ada kasus-kasus seperti ini secara mencolok,” tegas Roy.

Pada kesempatan yang sama, pengamat hukum pasar modal Indra Safitri mengatakan, kerugian investasi adalah salah satu risiko pasar yang akan dihadapi oleh investor. Namun, jika berbicara unrealized loss, hal itu terkait kerugian secara buku, bukan faktual. “Sehingga harus dibuktikan dulu secara hukum apakah ada perbuatan melawan hukum yang menjadi sebab kerugian investasi dengan menggunakan pranata hukum pasar modal,” ucapnya.

Dia pun menilai, jika potensi kerugian atau kerugian yang belum dibukukan, masuk ranah merugikan negara, maka pasal ini akan menakutkan bagi semua pihak yang mengurus investasi. Padahal, jika rugi akibat risiko bisnis semata, tentu tidak masuk ranah pidana. Untung dan rugi biasa dalam bisnis. Apalagi, saham naik dan saham turun juga hal yang jamak di pasar modal.

Menurut data, Agustus-September 2020, BPJS TK mengalami unrealized loss hingga mencapai Rp 43 triliun. Lalu, pada akhir Desember 2020, angkanya turun menjadi Rp 22,31 triliun dan pada posisi Januari 2021 unrealized loss tinggal Rp 14,42 triliun. Artinya, dapat dipastikan potensi kerugian bisa naik dan bisa turun, tergantung harga saham di pasar modal yang menjadi portofolio BPJS TK.

Di lain sisi, kontribusi pendapatan termasuk dari saham dan reksa dana yang menjadi pilihan investasi BPJS TK menghasilkan angka yang relatif besar. Berdasarkan data yang dihimpun, hasil investasi bruto selama lima tahun terakhir (2016-2020) sebesar Rp 137,2 triliun dan Rp 33 triliun (reksa dana dan saham).

“Tentu unrealized loss BPJS TK itu tidak ada artinya jika melihat hasil investasi bruto BPJS TK dari saham dan reksa dana. Bahwa ada unrealized loss, itu benar, tergantung pasar saham ke mana geraknya, naik atau turun,” ucap Indra.

Sementara itu, Chairman Infobank Institute Eko B Supriyanto menyampaikan, berinvestasi di pasar saham, ada kalanya naik dan turun. Jika kondisi baik, ekonomi baik, kemungkinan harga saham juga bergairah. Sebaliknya, kalau ekonomi sedang terpuruk, seperti pada awal pandemi Covid-19, harga saham berguguran. “Namun, ketika mulai membaik dan banjir likuiditas, maka harga saham kembali terbang,” imbuhnya.

Hal tersebut bisa dilihat dari unrealized loss yang selalu berubah-ubah, seiring naik dan turunnya harga saham. Penambahan unrealized loss BPJS TK hanya sebesar Rp 5,8 triliun. Sedangkan hasil investasi bruto selama lima tahun terakhir 2016-2020 sebesar Rp 137,2 triliun dan Rp 33 triliun dari reksa dana dan saham.

Sebab itu, menurut dia, perlu ada investor sebesar BPJS TK. Dalam periode 2016-2020, dana investasi meningkat Rp 280,3 triliun atau 136%. “Anggap ada sekitar Rp 120 triliun masuk ke pasar. Seandainya tidak ada BPJS TK dan asuransi-asuransi lain, akan sangat mempengaruhi,” kata dia.

Eko pun menilai, akan sangat disayangkan jika penyidikan oleh Kejaksaan Agung hanya karena atas laporan masyarakat. Sebab, ini bisa kontraproduktif bagi pengembangan pasar modal. “Salah satu dampak itu akan menebar ketakutan tidak hanya bagi BPJS TK sendiri, tapi ke lembaga lain terutama para direksi yang mengurus investasi. Bagi profesional, jangankan jadi tersangka, diperiksa saja sudah panas dingin,” jelasnya.

Dampak serius lainnya, pasar modal menjadi sepi karena berinvestasi di pasar saham menakutkan dan penuh risiko terancam dikriminalkan. Direksi pun akan cenderung cari aman di instrumen deposito yang sudah tentu yield-nya kecil dan tidak menarik bagi peserta BPJS TK. Alhasil, semua akan cari aman dan pasar modal menjadi tidak bergairah.

“Semoga kasus yang membelit BPJS TK tidak bergerak liar dan merembet ke instansi lain yang mengurus investasi. Kasus Jiwasraya dan Asabri tidak dijadikan preseden bagi semua, harus dilihat kasus per kasus. Tidak bisa disamakan,” ujar Eko.

Editor : Elly Rahmawati (ely_rahmawati@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN