Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno mengharapkan industri jasa keuangan terutama industri pembiayaan tidak dikenakan penambahan PPN.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno mengharapkan industri jasa keuangan terutama industri pembiayaan tidak dikenakan penambahan PPN.

Khawatir Men-'discourage' Industri Pembiayaan, APPI Berharap Tak Dikenai PPN

Jumat, 10 September 2021 | 19:47 WIB
Windarto

Jakarta, Investor.id – Ada tiga hal yang direspons Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) terkait kebijakan PPN dan PPH dalam RUU KUP 2021.

Pertama, mengenai penambahan pengecualian Jasa Tidak Kena PPN yang tertuang dalam draf RUU pasal 44E, sub pasal 4A ayat (3) huruf (d). Ketua APPI Suwandi Wiratno menilai ketentuan tersebut dapat men-discourage masyarakat dalam berusaha terutama yang terkait dengan industri pembiayaan. Dilihat dari data jumlah debitur pembiayaan, ada 7 juta merupakan UMKM yang bergerak di sektor informal, dan banyak yang sebenarnya non bankable. “Setiap rupiah yang debitur bayarkan dalam bentuk cicilanterkena lagi tambahan PPN in sangat sensitif bagi masyarakat, ujar Suwandi dalam webinar RUU KUP :Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPH dalam RUU KUP 2021 di Jakarta, Jumat (10/9).

Suwandi menyebut, secara teori dan praktik di banyak negara, sangat sedikit yurisdiksi yang mengenakan PPN terhadap sektor jasa keuangan. Industri pembiayaan, lanjutnya, sebenarnya membantu para debitur untuk berusaha, dan mendapatkan modal yang pada saatnya nanti mereka akan membeli sesuatu atau berdagang. Nah di situlah nanti ada PPN yang harus mereka bayarkan. “Dikhawatirkan dengan penambahan PPN ini akan menciptakan NPL buat industri kami, dan jadi gagal bayar,” ujarnya.

Menurut Suwandi, banyak konsumen perusahaan pembiayaan bergerak di sektor informal dan bersifat perorangan non PKP sehingga tidak dapat mengkreditkan PPN dibayarkan. Jadi industri pembiayaan banyak dibiayai oleh perorangan bukan badan usaha. Perlu waktu juga untuk memastikan industri jasa keuangan siap untuk mengimplementasikan PPN terkait perubahan sistem aplikasi, atau pendukung lainnya, jika memang ingin menjadi sesuatu yang di endorse sebagai undang-undang nantinya. “Harapan kami, sebagai masukan, untuk industri jasa keuangan tidak dikenakan PPN,” tambah Suwandi.

Hal kedua terkait penghapusan penerapa Alternative Minimum Tax (pasal 44D RUU, sub Pasal 32F). Menurut Suwandi Di industri jasa keuangan operasional perusahaan diawasi OJK secara ketat, sehingga manakala perusahaan mengalami kerugian dan kerugian tersebut semakin besar atau ada rambu-rambu (rasio-rasio keuangan) yang dilanggar, pastinya akan mendapat teguran dari surat peringatan 1-3, bahkan sampai pencabutan izin usaha. “Kami sudah sangat diatur di mana kami harus mempunyai performa yang baik dan ada rambu-rambu peraturan yang tidak boleh dilanggar misalnya minimum permodalan dsb,” Suwandi. Dalam pengenaan pajak penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak terkait Alternative Minimum Tax (AMT) bisa men-discourage juga. Misalnya wajib pajak tidak tahu harus untung dan bayar, di OJK sudah diatur dan mengalami kerugian menjadi sesuatu hal yang dipatuhi.

AMT juga akan membenani WP Badan yang baru merintis bisnis, dimana WP Badan diharuskan membayar pajak penghasilan badan walaupun bisnis belum Break Even Point. Jika ada perusahaan yang memiliki kerugian artifisial (tidak natural dan melakukan rekayasa di bidang keuangan) dan laporan keuangannya tidak diatestasi oleh pihak independent auditor sehingga penyajian laporan keuangan perusahaannya menjadi diragukan dan kurang sesuai dengan ketentuan penyelenggaaraan pembukuan di Indonesia dan tidak menerapkan PSAK, maka DJP dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran laporan keuangan.

Ketiga, ketentuan perpajakan atas Natura/fringe benefit (Pasal 44D RUU KUP, sub pasal 4 ayat (3d) dan 9 ayat (1e).

Terkait hal ini Suwandi pun mengharapkan aturan ini di-exclude karena akan menjadi satu hal yang kompleks secara administrasi. Ia mencontohkan ada training cost, itu akan masuk dalam objek PPH karyawan penerima. Padahal training merupakan bagian dari usaha meningkatkan SDM atau kualitas perusahaan pembiayaan. "Harapan kami ini tetap menjadi biaya bagi perusahaan yang tidak perlu dibebankan pada masing-masing karyawan. Karena secara administrasi ini akan membebani, dan kompleks juga. Selain training cost nanti bisa juga ada biaya lainnya seperti perjalanan dinas, dsb," tutup Suwandi.

Editor : Maswin (maswin@investor.co.id )

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN