Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno dalam webinar RUU KUP: Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021 yang digelar Tax Centre LPPIA FIA Universitas Indonesia, Jumat, 10 September 2021.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno dalam webinar RUU KUP: Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021 yang digelar Tax Centre LPPIA FIA Universitas Indonesia, Jumat, 10 September 2021.

Industri Jasa Keuangan akan Dikenakan PPN, Ini Kata APPI

Sabtu, 11 September 2021 | 07:41 WIB
Herman

JAKARTA - Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengungkapkan, rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa keuangan akan semakin menambah beban perekonomian yang masih belum pulih akibat pandemi. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) 

Menurut Suwandi Wiratno, sekitar 70% dari pembelian mobil atau motor dilakukan dengan kredit melalui perusahaan pembiayaan, di mana jasa pembiayaan merupakan bagian dari jasa keuangan. Apabila dikenakan PPN akan berdampak sangat luas dari sisi ekonomi makro.

“Terkait rencana dalam RUU KUP di mana akan ada pengenaan PPN terhadap jasa keuangan, kami mempunyai sikap sangat prihatin. Sebagai jasa keuangan yang memberikan pinjaman misalnya uang atau dana, uang itu kan alat pembayaran. Bila dikenakan PPN, tentu akan memiliki dampak luas dari sisi ekonomi makro. Ini akan menjadi beban bagi perekonomian yang saat ini sebenarnya masih belum pulih dari pandemi Covid-19," kata Suwandi Wiratno dalam webinar RUU KUP: Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021 yang digelar Tax Centre LPPIA FIA Universitas Indonesia, Jumat (10/9/2021).

Jika melihat profil nasabah atau klien dari anggota APPI, menurut Suwandi kebanyakan program pembiayaan diberikan untuk memperoleh barang-barang modal yang dipakai untuk mendapatkan penghasilan bisnis atau operasi usaha.

“Pengenaan PPN bisa menjadi unsur yang men-discourage masyarakat dalam berusaha. Pengenaan PPN atas industri pembiayaan berpotensi menurunkan pendapatan berbagai kelompok masyarakat,” paparnya.

Selain itu, Suwandi juga meminta agar alternative minimum tax tidak diterapkan kepada perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan karena telah dimonitor, dibina dan diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN