Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nasabah  mendapatkan pelayanan di salah satu perusahaan pembiayaan di Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Nasabah mendapatkan pelayanan di salah satu perusahaan pembiayaan di Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

NPF PEMBIAYAAN OTOMOTIF 2,37%

70% Portofolio Restrukturisasi Pembiayaan Multifinance Kembali Normal

Kamis, 7 Oktober 2021 | 04:51 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Sebanyak 70% portofolio restrukturisasi pembiayaan oleh multifinance disebut telah kembali normal. Debitur multifinance diharapkan punya itikad baik dan proaktif mengajukan restrukturisasi jika menghadapi kendala pembayaran angsuran, termasuk untuk menghindari eksekusi pinjaman fidusia.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyampaikan, multifinance sebenarnya lebih suka untuk dapat melakukan restrukturisasi atau mencari solusi lain jika debitur kesulitan untuk membayarkan angsuran. Pada intinya, multifinance tidak ingin jika kendaraan pada akhirnya mesti dieksekusi jaminan fidusia.

"Kita ingin ketika memberi pinjaman uang, maka kembali berupa uang. Kita ingin ada kesepakatan kalau ada kesusahan maka kita juga akan bantu. Ini bisa terjadi ketika pandemi, ada sekitar 5,2 juta debitur kita bantu restrukturisasi dengan nilai sekitar Rp 200 triliun. Nilai itu tidak sedikit dan lebih dari 50% outstanding pembiayaan, tetapi kami yakin. Ternyata benar, 70% di antaranya sudah kembali normal," kata Suwandi pada suatu webinar, Rabu (6/10).

Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dalam diskusi Zooming with Primus - Bisnis Multifinance Rebound, Live di Beritasatu TV, Kamis (10/6/2021). Sumber: BSTV
Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)   Sumber: BSTV

Dia juga mengingatkan kepada setiap multifinance agar menjalankan operasional, tata kelola, dan mitigasi risiko yang terukur. Termasuk agar multifinance saat melakukan eksekusi jaminan fidusia dengan baik dan sopan sesuai dengan prosedur yang diatur Undang-undang (UU) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan I OJK Indra mengatakan, jika ada debitur mengalami kesulitan bayar, sudah ada opsi dan mekanisme penyelesaian yang diberikan oleh multifinance. Salah satunya adalah restrukturisasi pembiayaan yang marak dilakukan saat pandemi Covid-19.

Ilustrasinya, kata dia, angsuran yang tadinya sebesar Rp 1 juta per bulan, tapi karena kondisi ekonomi tertentu sehingga angsuran bisa menjadi Rp 500 ribu. Hal itu tentu menemui konsekuensi seperti tenor atau jangka waktu angsuran yang lebih panjang. Pada intinya, dalam posisi debitur mengalami kesulitan bayar maka harus kooperatif dan punya inisiatif untuk mencari solusi bersama.

"Ini sangat penting agar jangan sampai beririsan pada eksekusi jaminan fidusia. Karena kalau debitur sudah proaktif dan sudah ada inisiatif secara mandiri untuk datang ke perusahaan pembiayaan untuk menyampaikan kondisinya, tentu akan dicarikan solusi yang tepat. Solusi yang ditawarkan misalnya tenor diperpanjang, libur angsuran tapi (nilai) angsuran naik di belakang, itu menjadi kebijakan masing-masing perusahaan yang bisa ditawarkan kepada debitur," papar Indra.

Selain restrukturisasi, lanjut Indra, opsi lainnya adalah penyerahan barang agunan. Hal ini dilakukan jika debitur sudah merasa tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya. Maka barang yang saat ini dijadikan agunan bisa dilakukan penjualan sendiri untuk menyelesaikan kewajiban.

Di sisi lain, juga bisa dilakukan dengan menyerahkan barang agunan untuk dilelang. Hasil lelang itu nantinya yang akan dikalkulasi untuk dibayarkan sebagai sisa kewajiban kepada multifinance.

"Ini yang seharusnya menjadi opsi pertama yang diambil oleh debitur saat mengalami kesulitan," imbuh dia.

Indra menerangkan, sumber pendanaan utama atau mencakup 70-75% dari multifinance berasal dari perbankan, sehingga ada kewajiban dari multifinance terhadap bank. Dalam hal ketika ada debitur mengalami wanprestasi maka multifinance pun melakukan mitigasi risiko, karena dana yang seharusnya didapat dari debitur dan akan diteruskan untuk pembayaran ke bank terhambat. Salah satu cara yang dilakukan multifinance adalah eksekusi jaminan fidusia.

"Opsi ini akan diambil untuk kemudian dilakukan lelang dan ini akan mengurangi default yang terjadi. Hal tersebut juga perlu dipahami bersama bahwa pekerjaan rumah tidak hanya pada perusahaan pembiayaan tapi juga di OJK, serta masyarakat terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah ini," jelas dia.

Eksekusi Jaminan Fidusia
Indra menerangkan, para debitur atau nasabah yang kerap beririsan dengan eksekusi jaminan fidusia adalah mereka yang masuk pada kategori pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF).

Lebih lanjut, NPF pada pembiayaan otomotif, baik itu kendaraan roda dua atau roda empat per Agustus 2021 tercatat sebesar 2,37% dari total outstanding pembiayaan otomotif.

"Ini yang berpotensi, bukan yang langsung beririsan. Pada saat (eksposur NPF) 2,37% ini debiturnya secara proaktif memiliki kesadaran, baik melalui proses restrukturisasi kredit maupun penyerahan barang agunan, maka tidak akan ada eksekusi jaminan fidusia. Karena debitur secara kooperatif punya itikad baik menyelesaikan kewajibannya," kata Indra.

Dia menambahkan, POJK sudah mengatur untuk bisa melakukan eksekusi jaminan fidusia harus bisa dipastikan jika debitur wanprestasi atau gagal bayar. Tentu tidak serta merta ketika debitur tidak bisa menyelesaikan kewajiban, maka perusahaan langsung melakukan eksekusi karena ada tahapan-tahapan berupa surat peringatan.

"Bahkan sebelum adanya surat peringatan, perusahaan pembiayaan sudah melakukan antisipasi dengan menerapkan desk call. Jadi dua-tiga hari sebelum angsuran debitur jatuh tempo itu diingatkan. Ada yang melalui SMS atau proses telepon. Jadi ada proses mitigasi sebelum sampai titik eksekusi jaminan fidusia," kata dia.

Dalam tahapan selanjutnya setelah somasi 1-3 dilakukan dan debitur tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, maka POJK memberikan pilihan bagi multifinance untuk menyelesaikan eksekusi jaminan fidusia dengan sumber daya internal maupun sumber daya eksternal. Tapi ada ketentuan khusus untuk bisa kerja sama dengan pihak eksternal yang hanya memiliki badan hukum atau bukan perseorangan, termasuk dengan tenaga penagih yang memiliki sertifikasi.

Di sisi lain, Finance Director sekaligus Corporate Secretary BFI Finance Sudjono mengungkapkan, pihaknya selalu melakukan literasi terhadap masyarakat dan khususnya kepada konsumen perusahaan. Sehingga segala sesuatunya yang terjadi ke depan, juga tidak serta merta melakukan eksekusi, karena ada proses sesuai ketentuan mulai dari memberikan pesan dan pengingat ke konsumen baik secara lisan maupun tertulis.

"Jika sesudah peringatan pertama hingga ketiga juga masih lalai. Kita akan meminta secara tertulis untuk diserahkan unit, untuk kita bantu jual, uangnya sebagian kita kembalikan ke konsumen dan dilakukan secara jelas," terang Sudjono. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN