Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai mengikuti Rapat Paripurna DPR yang di antaranya menyetujui RUU P2SK untuk disahkan menjadi UU pada Kamis (15/12/2022). (Investor Daily/Arnoldus Kristianus)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai mengikuti Rapat Paripurna DPR yang di antaranya menyetujui RUU P2SK untuk disahkan menjadi UU pada Kamis (15/12/2022). (Investor Daily/Arnoldus Kristianus)

RUU P2SK Larang Anggota Partai Dicalonkan Jadi Pimpinan BI, OJK, dan LPS

Kamis, 15 Des 2022 | 21:17 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati larangan bagi calon anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI), Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Di UU ini lebih kuat sebelum mencalonkan harus resign (dari partai politik). Untuk menegaskan bahwa teman-teman DPR dan pemerintah lebih memberikan jaminan karena di UU awal justru mereka boleh jadi (anggota) parpol untuk dicalonkan menjadi gubernur,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai mengikuti Rapat Paripurna DPR pada Kamis (15/12/2022).

Dia mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk menjaga independensi BI, OJK, dan LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam Undang-Undang BI yang berlaku sebelumnya disebutkan jika ingin menjadi dewan gubernur maka calon harus mundur dari partai politik, namun pengunduran diri dari partai politik bisa dilakukan setelah terpilih.

“Kalau sekarang bahkan baru dicalonkan mereka sudah harus resign. Jadi, ini sebenarnya suatu hal yang memberikan kemajuan independensi secara profesional dari seluruh dewan gubernur maupun dewan komisioner,” kata Sri Mulyani.

Advertisement

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan, dalam UU P2SK semakin memberikan penegasan bahwa anggota partai politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Gubernur BI, Anggota Dewan Komisioner OJK, dan Anggota Dewan Komisioner LPS.

“Soal independensi tadi sudah dijelaskan di UU lama malah boleh dari partai politik. Kami menegaskan di sini untuk tidak lagi boleh dari partai politik saat menjabat, dari saat calon dia harus mundur. Menurut saya, ini suatu jamian,” kata Dolfie.

Dia mengatakan, dalam hal ini independensi harus diterjemahkan bukan hanya terhadap partai politik namun juga independensi dari oligarki. Dolfie mengatakan, independensi jangan dibatasi pada perspektif seolah-olah kalau dari partai politik tidak independen tetapi kalau dari oligarki independen.

“Kami membatasi independensi untuk semua pihak yang dapat mengganggu tugas ADK (anggota dewan komisioner) BI, OJK, dan LPS yang bisa tidak terpengaruh oleh pihak manapun,” kata Dolfie.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com