Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
OJK

OJK

Kebijakan OJK Datang, Tak Lagi Tegang Menerima Telpon Penagih Utang

Rabu, 4 November 2020 | 22:12 WIB
Euis Rita Hartati (erita_h@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id -- Sisa air hujan masih menggenang di halaman rumah Kartika Cahyani (32) di bilangan Graha Raya, Tangerang Selatan, Banten. Rumah dua lantai seluas 90 meter persegi berwarna abu-abu itu tampak asri. Sejumlah tanaman hias yang sedang menjadi tren saat ini menghiasi halaman rumah yang tak terlalu luas itu. Pandemi Covid-19 yang belum usai membuat wanita yang sehari-hari bekerja di perusahaan konsultan pemasaran ini harus bekerja dari rumah.

Apalagi, dia masih memiliki anak semata wayang yang belum genap berusia dua tahun. Rasa was-was kerap menghinggapi dirinya kala harus bepergian menggunakan angkutan umum untuk menuju kantornya di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. “Beruntung kantor mengeluarkan kebijakan work from home yang kembali diperpanjang. Agak lega, karena bisa mengawasi Al,’’ujarnya, kemarin. Pada awal Oktober lalu, kantornya mencoba untuk menerapkan kebijakan work from office, namun kafrena manajer keuangan di kantornya terpapar Covid-19, kebijakan tersebut dicabut kembali.

Al, sapaan Aliyah, gadis mungil yang lahir melalui operasi cesar itu pun leluasa mendapat perhatian dari ibunya. Meskipun tak terlalu luas, namun rumah yang dibeli dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selama 15 tahun itu bisa dijadikan lapangan bermain Al.

Bagi Ika, sapaan Kartika, kebijakan work from home yang diterapkan kantornya memberikan berkah bagi dirinya. Jika sebelum pandemi, Al diasuh oleh asisten rumah tangga, karena suaminya juga bekerja, namun sejak Maret 2020 lalu, dia selalu mendampingi Al kemanapun.

Memiliki rumah sendiri menjadi impian Ika sejak menikah enam tahun lalu. Tahun 2017 merupakan momentum membahagiakan bagi dirinya. Selain dikarunia seorang buah hati, Ika juga mampu membeli rumah meskipun dicicil. ’’Jika tidak nekat tak akan pernah bisa punya rumah,’’katanya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Maret 2020, pandemi Covid-19 melanda. Menghantam perekonomian nasional dan berdampak pada hampir semua industri. Kantor Ika tempat bekerja pun tak luput dari hantaman pandemi sehingga agar terus bertahan mau tidak mau memotong gaji para karyawannya.

Perasaan gelisah dan was-was hinggap di dalam diri Ika, karena hal yang sama juga menimpa suaminya. Bahkan, kebijakan pemotongan gaji karyawan di kantor suaminya lebih besar lagi. Alhasil, keduanya gelisah memikirkan cicilan rumah yang masih 12 tahun lagi. Dua kali dia mendapatkan telepon dari bank swasta yang menjadi pemberi fasilitas KPR karena telat membayar cicilan. Ika dan suaminya pun dibuat kelimpungan. Meskipun dia mendengar pemerintah mengeluarkan fasilitas keringangan cicilan kredit, namun dia tak tahu bagaimana cara mengurusnya. Hingga baju baru dan kue lebaran pun tak terpikirkan olehnya. ’’Yang penting bagaimana bisa membayar cicilan rumah,’’ceritanya.

Dia pun selalu berdoa agar bisa melunasi kewajibannya setiap bulan. Sebab, sisa 12 tahun merupakan waktu yang sangat lama. ’’Apalagi kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir dan bagaimana kondisi perekonomian tahun depan,’’ujarnya. Waktu terus berjalan, doa Ika pun terkabulkan, pada Agustus 2020, bank pemberi fasilitas KPR menelpon dirinya, mengabarkan ada kebijakan keringanan pembayaran cicilan KPR. Selama pandemi, nasabah hanya membayar bunga KPR saja, untuk pokok pinjaman bisa dibayarkan di akhir periode KPR. Ika pun mengaku gemetar, kali ini bukan lantaran khawatir karena ditagih pembayaran, namun memdapatkan kabar yang membahagiakan. ”Periode keringanan nya cukup lama, sejak Agustus 2020 hingga Maret 2021,’’katanya.

Bagi Ika, kebijakan tersebut sangat membantu dia dan suaminya untuk mengatur cash flow keuangan rumah tangganya. ’’Tentu kami sangat bersyukur, kebijakan itu sangat membantu, sehingga masih ada sisa uang yang bisa ditabung meskipun tak terlalu besar,’’paparnya.

Sejatinya, kebijakan keringanan restrukturisasi kredit itu tak hanya bisa dinikmati oleh nasabah KPR, tetapi juga nasabah lainnya. Seperti Agus Susanto (46) pengemudi ojek berbasis aplikasi yang masih memiliki tanggungan cicilan motor Honda Vario hingga April 2022 mendatang. Bagi Agus, keringanan berupa pengurangan pembayaran cicilan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan yang membiayai motornya sangat membantu dirinya.

Apalagi, sebagai pengemudi ojek, penghasilan pria yang tinggal di Jalan Darma Putra X Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu serba tak pasti. Ditambah, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang beberapa kali diterapkan di Jakarta membuat dirinya kehilangan pemasukan. ’’Orderan penumpang menjadi berkurang, begitupula orderan makanan menurun drastis,’’ungkapnya. Alhasil, Agus pun kesulitan untuk membayar cicilan bulanan motornya.

’’Sering ditagih lewat telpon jika telat membayar. Itu membuat saya resah, jika motor ditarik tentu saya tak bisa lagi bekerja,’’katanya. Beruntung Agus mendapat kabar dari rekannya sesama pengemudi ojek lainnya bahwa dirinya bisa mengajukan keringan ke perusahaan pembiayaan. ‘’Saya coba ajukan, ternyata bisa. Jadi sekarang cicilannya berkurang tetapi tenornya bertambah panjang,’’ungkapnya. Meskipun harus melunasi cicilan motornya lebih lama, namun Agus merasa terbantu dengan kebijakan tersebut. Apalagi saat ini, volume orderan penumpang dan makanan sudah mulai membaik jika dibandingkan pada saat di awal pandemi. ‘’Jadi sekarang saya tidak resah lagi terima telpon dari leasing. Untuk membayar cicilan bulanan cukup lah, meskipun kadang pas-pasan dan sedikit yang bisa dibawa pulang. Yang penting dapur bisa tetap ngebul,’’urai Agus.

Restukturisasi untuk Pemulihan Ekonomi

Sejak pandemi Covid-19 melanda, pemerintah langsung mengambil langkah strategis dalam menjaga perekonomian nasional. Salah satunya dengan memberikan kelonggaran kredit baik yang diberikan oleh perbankan ataupun industri keuangan nonbank berupa penundaan cicilan dan juga penurunan bunga. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung mengumumkan kebijakan tersebut. Langkah memberikan kelonggaran tersebut karena Presiden Jokowi mendapatkan keluhan langsung dari masyarakat terhadap beratnya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Presiden juga meminta para kepala daerah untuk melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat.

Merespons pemerintah itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) langsung tancap gas. OJK menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, yang berlaku mulai 13 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021.

Kebijakan OJK tersebut tersebut dikeluarkan untuk mengurangi risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Melalui kebijakan stimulus tersebut, kondisi perekonomian tetap terjaga dan tetap kuat. Sehingga, perbankan juga memiliki pergerakan yang lebih luas sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan memudahkan memberikan kredit baru kepada debiturnya.

Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran Covid-19. Mengutip publikasi dari OJK, realisasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan hingga 7 September 2020 mencapai Rp884,5 triliun dengan 7,38 juta debitur. Keringanan kredit itu dinikmati sebanyak 5,82 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan nilai Rp360,6 triliun. Restrukturisasi juga diterima oleh 1,56 juta debitur non-UMKM yang memperoleh keringanan kredit senilai Rp523,9 triliun.

OJK juga menerbitkan beragam kebijakan sebagai dukungan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai kebijakan itu difokuskan untuk meredam gejolak pasar keuangan, memberi ruang gerak sektor riil, dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan mengaku siap memperpanjang kebijakan restrukturisasi satu tahun lagi hingga 2022. Adapun, realisasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan hingga posisi 7 September 2020 telah mencapai      Rp884,5 triliun dari 7,38 juta debitur.

Keringanan kredit itu dinikmati sebanyak 5,82 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan nilai Rp360,6 triliun. Restrukturisasi juga diterima oleh 1,56 juta debitur non-UMKM yang memperoleh keringanan kredit senilai Rp523,9 triliun.

’’Dari sejumlah debitur, ada yang menerima keringanan selama kurang dari satu tahun. Dengan ketentuan waktu restrukturisasi yang masih bisa berjalan enam bulan lagi, debitur yang mendapat keringanan kurang dari satu tahun pun masih bisa mengajukan restrukturisasi kembali,’’ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. Bahkan, pengajuan perpanjangan tersebut bisa dilakukan tanpa persetujuan OJK.

"Jika ada nasabah restrukturisasi dan sudah enam bulan jatuh tempo minta diperpanjang ya silahkan. Tidak perlu minta persetujuan OJK ," tegasnya. OJK juga sedang mempersiapkan perpanjangan restrukturisasi satu tahun lagi yang akan berlangsung hingga 2022. Perpanjangan restrukturisasi itu ditujukan agar pelaku usaha agar mampu memulai usaha kembali.

Dengan demikian, para stakeholder mampu mendorong aktivitas ekonomi dan berkolaborasi untuk menekan penyebaran Covid-19.

OJK telah mengerahkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan (Pasar Ekuitas dan Surat Utang) serta meringankan beban masyarakat, pelaku sektor informal dan UMKM serta pelaku usaha lainnya sekaligus menjaga stabilitas dan kinerja lembaga jasa keuangan. Lebih lanjut, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar sehingga mampu meningkatkan capital inflows dan sebaliknya menahan capital outflows.

Relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK yang diperkuat dengan kebijakan Pemerintah di sisi fiskal yang countercyclical melalui pemberian subsidi bunga dan penempatan dana pemerintah di bank umum serta ditopang oleh kebijakan moneter Bank Indonesia yang akomodatif melalui penurunan suku bunga acuan dan quantitative easing, terbukti telah membantu lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi.

Sejauh ini OJK telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang akomodatif dan forward looking, fokus dan terarah, yang diharapkan bisa mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dan mengoptimalkan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). OJK juga secara proaktif melakukan pemantauan dan koordinasi tidak hanya di pusat, namun juga di daerah-daerah melalui kepanjangan tangan kantor regional atau kantor OJK di daerah-daerah. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi sekaligus mengatasi berbagai kendala yang ada. OJK meyakini pemulihan ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan di daerah-daerah pada gilirannya akan menopang pemulihan ekonomi nasional yang lebih solid dan cepat.

OJK menilai, untuk membangkitkan perekononomian nasional melalui pemulihan yang solid dan cepat tersebut perlu dilakukan berbagai upaya dengan membuka aktivitas masyarakat secara bertahap dan terukur dengan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, OJK akan melanjutkan relaksasi restrukturisasi langsung lancar dan penetapan restrukturisasi hanya satu pilar sebagaimana diatur dalam POJK 11/2020 yang seiring dan sinergis dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia.

OJK juga mendukung program pemerintah dalam PEN dan mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan (SJK) baik dalam menggerakkan roda perekonomian melalui dukungan pembiayaan pada usaha bersifat padat karya dan atau memiliki multiplier effect yang tinggi serta berperan menyalurkan program bansos kepada masyarakat.

OJK juga mempercepat digitalisasi sektor jasa keuangan (SJK) untuk merespon perubahan gaya hidup masyarakat dan proses bisnis di berbagai sektor yang sudah go digital di masa pandemi ini. Di IKNB dan pasar modal, OJK juga melanjutkan reformasinya sehingga mampu membentuk IKNB dan pasar modal dengan resiliensi yang baik. Pada akhirnya OJK berkeinginan kuat untuk dapat menjaga sentimen pasar tetap positif melalui peningkatan kualitas dan efektivitas komunikasi dan koordinasi.

 

Editor : Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN