Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
OJK

OJK

OJK Bekukan Kegiatan Usaha Intensif Multi Finance

Minggu, 15 November 2020 | 23:55 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan PT Intensif Multifinance. Perseroan dinilai melanggar aturan penyelenggaraan perusahaan pembiayaan.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK Moch Ihsanuddin menyampaikan, pihaknya telah membekukan kegiatan usaha Intensif Multi Finance sesuai Surat Nomor S-459/NB.2/2020 tanggal 4 November 2020. Perseroan terkait tidak memenuhi ketentuan pasal 110 ayat 2 pada POJK 35/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

"Yaitu perusahaan pembiayaan wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 2, Pasal 23 ayat (5), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 36 paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan," kata dia lewat pengumuman di website OJK, Jumat (13/11).

Ihsanuddin menambahkan, dengan dibekukannya kegiatan usaha perusahaan pembiayaan tersebut di atas, maka perusahaan pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Merujuk pada POJK 35/2018, pasal 7 jo. pasal 2 mengatur untuk perusahaan pembiayaan atau multifinance secara jelas mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam anggaran dasarnya. Adapun pasal 2 mengatur bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK.

Sedangkan pada pasal 23 memaparkan, bahwa multifinance mesti memenuhi ketentuan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP) kepada pihak terkait paling tinggi 50% dari ekuitas. Sedangkan pasal 5 salah satunya menyatakan bahwa multifinance yang akan melakukan pembiayaan mesti memiliki ekuitas paling rendah sebesar Rp 200 miliar dan sedang tidak dikenakan sanksi administratif oleh OJK.

Untuk pasal 26 ayat 1 dijelaskan, multifinance wajib melakukan mitigasi risiko. Di ayat 2 menyertakan, pengalihan risiko pembiayaan dapat melakukan mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit, pengalihan risiko atas agunan melalui asuransi, dan/atau melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek atas agunan.

Terkait pasal 34 ayat 1 membahas lebih lanjut soal perjanjian pembiayaan yang diatur secara tertulis. Sementara itu, pasal 36 mengemukakan, perusahaan pembiayaan wajib memasang pengumuman di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang. Hal itu menginformasikan kepada calon debitur dan debitur agar membaca dan memahami isi kontrak yang diatur dalam perjanjian pembiayaan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN