Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Reksa Dana

Reksa Dana

Nasabah Minna Padi Tagih Sisa Hak Rp 4,5 Triliun

Senin, 24 Agustus 2020 | 11:27 WIB
Frans S. Imung

JAKARTA, investor.id - Nasabah reksa dana PT Minna Padi Asset Management terus menagih sisa hak yang belum dibayarkan sekitar Rp 4,5 triliun. Sisa hak yang belum dibayarkan dihitung nasabah setelah pada 11 Maret 2020 pemegang saham Minna Padi (MP) baru sebagian hak nasabah sekitar Rp 1,7 triliun.

Tuntutan itu terus digaungkan setelah pemegang saham dinilai tidak menunjukkan komitmen untuk membayarkan secara penuh hak nasabah. “Awalnya pemegang saham, dalam hal ini Edy Suwarno, mengatakan akan mengembalikan sampai ke pokok. Tapi dalam proses dan sampai sekarang hanya mau membayar semaunya saja,” ujar Andi, koordinator nasabah Bandung kepada investor.id.

Tuntutan nasabah ini mengacu pada dua POJK dan aturan undang-undang pasar modal. Pasal 47b, POJK No. 23 /POJK.04/2016, menginstruksikan pada Bank Kustodian paling lambat dua hari bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan. Acuan perhitungannya secara proporsional dari NAB pada saat pembubaran. Hak nasabah diterima paling lambat tujuh hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.

Sedangkan pasal 29, POJK No. 01/POJK.07/2013 menetapkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajin bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus atau pegawai pelaku usaha jasa keuangan bersangkutan.

Sedangkan pasal 27, Undang-unang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 menetapkan bahwa manajer investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. Jika tidak melaksanakan kewajiban, MI bersangkutan wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya

“Undang-undang maupun POJK itu mengatur dengan jelas dan aturannya sudah sangat baik. Tapi aturan itu tidak dilaksanakan dengan baik,” ujar Andi.

Setelah pembayaran tahap pertama sebesar Rp 1,7 triliun, menurut nasabah, tidak ada kepastian tentang tahappembayaran lanjutan. Beberapa kali jadwal pembayaran tahap berikut yang dijanjikan, ternyata tidak ditepati. “Pemegang saham hanya mengatakan akan menyerap semampunya, mau melelang. Yang pasti semua ini tidak sesuai komitmen dan aturan,” lanjut Andi.

Karena ketidakpastian pembayaran hak tersebut, para nasabah mengharapkan para wakil rakyat untuk secara serius mengawal pelaksanaan kewajiban perusahaan jasa keuangan. Imbauan ini disampaikan menjelang Rapat Dengan Pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan OJK yang dijadwalkan besok, Selasa (25/8/2020). Selain membahas nasib nasabah Minna Padi, RDP ini juga melibatkan nasabah Bumiputera, Wana Artha dan Pan Pacific.

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN