Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Reksa Dana

Reksa Dana

Nasabah Minna Padi Tuntut Pembayaran Hak Sesuai Ketentuan NAB Pembubaran

Frans S. Imung, (Frans)  Sabtu, 27 Juni 2020 | 10:15 WIB

JAKARTA, investor.id - Proses pembayaran hak nasabah reksa dana PT Minna Padi Aset Manajemen cenderung berlarut-larut. Selain realisasinya yang terus molor, mekanisme perhitungan hak nasabah juga yang beruah-ubah, dan dianggap merugikan nasabah.

Koordinator nasabah Minna Padi wilayah Bandung, Andi mengatakan, karena mekanisme perhitungan yang ditentang nasabah, manajemen Minna Padi (MP) memundurkan jadwal pembayaran ke 18 Mei 2020. Namun, realisasi atas janji tersebt kembali mentah.

“Pada tanggal 15 Mei 2020 MP mengatakan nilai saham akan dibayar sesuai kemampuan Minnapadi dan sesuai kondisi pasar sekarang karena situasi saat ini. Ini berarti nilai pembayaran dan waktu pembayaran turun dan dimundur lagi. Padahal waktu yang diberikan OJK itu dimulai dari 22 November 2019, kenapa baru sekarang beralasan begitu,” tanya Andi ketika dihubungi investor.id.

Nasabah menilai, manajemen MP cenderung bertindak sesuka hati dalam penentuan jumlah yang harus dibayarkan pada nasabah. Belum lagi dengan jadwal pembayaran yang terus molor. “Jadwal pembayaran dimundurkan terus dan jumlah yang harus dibayarkan terus berkurang,” ujarnya. 

Pada 22 Juni 2020, manajemen MP menyampaikan pada media bahwa pihaknya sudah mengajukan izin pada OJK untuk membagi hasil likuidasi tahap kedua kepada seluruh nasabah dengan menyampingkan penyerapan sisa saham yang belum terjual. Namun permohonan izin belum direspons OJK.

Selanjutnya, pada 11 Juni 2020, manajemen MP mengaku kembali menyurati OJK untuk persetujuan pelaksanaan lelang terbuka sisa saham hasil likuidasi. Kali ini manajemen MP mengaku meminta persetujuan untuk melakukan lelang terbuka sisa saham di luar mekanisme bursa, tepatnya melalui balai lelang independen.

Namun berbagai tawaran ini ditentang nasabah pemegang unit reksa dana MP. Alasannya, mekanisme yang ditawarkan bertentangan dengan aturan resmi yang berlaku. “Kami menolak usulan itu, karena bertentangan dengan aturan. Aturan yang melindungi nasabah ditutup-tutupi,” ujar Andi.

Itu sebabnya, menurut Andi, nasabah tetap menuntut pembayaran hak sesuai mengacu pada NAB sesuai ketentuan pembubaran dan bukan NAB likuidasi. Andi merujuk pada  POJK NO.23/POJK.04/2016 yang menyatakan Minna Padi dibubarkan lalu dilikuidasi berdasarkan pasal 45 ayat c yang dijabarkan dalam pasal 47.

“Di dalam pasal 47b, secara jelas tertulis NAB pembubaran, yang artinya harus menanggung kerugian nasabah. Bertolak belakang apabila   mengacu pada  48 atau pasal 49 dan menggunakan NAB likuidasi,” bebernya.

Ketentuan ini, kata Andi, sudah diperjelas dengan surat dari bank kustodian bahwa 6 produk Minna Padi yang dibubarkan dan dilikuidasi mengacu pada pasal 47b. Itu artinya menggunakan NAB pembubaran. “Ini bertentangan dengan statement dalam surat Minna Padi yang menggunakan NAB likuidasi,” ujar Andi.

Itu sebabnya, kata Andi, nasabah mendesak OJK untuk mengacu pada aturan yang sudah baku. “Kami minta proses awal pengembalian dana nasabah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,” tegas Andi.

 

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN