Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Kementerian LHK Targetkan 20% Penegakan Hukum

Senin, 6 Juli 2015 | 14:44 WIB
ah

JAKARTA- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menargetkan 20 persen kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan penegakan hukum setiap tahunnya.

"Kami targetkan 20%, karena terkait persoalan anggaran dan sumberdaya manusia," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani di Jakarta, Senin.

Rasio Ridho Sani mengatakan, ada lima strategi yang dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum yaitu pertama, pencegahan melalui sosialisasi, pengawasan dan pengamanan.

Kedua, penguatan jejaring kerja, ketiga, sanksi administrasi, keempat, pidana dan kelima, penguatan pendekatan sains.

Dia mengatakan, saat ini dengan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan semakin memperkuat mandat penegakan hukum melalui enam undang-undang dan satu Keputusan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang tersebut yaitu UU No. 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18/2013 tentang Pencegahan Kerusakan Hutan, UU No. 37/2004 tentang Konservasi Tanah dan Air serta Keputusan MK No. 18/2014 terkait Pasal 95 (1) UU No. 32/2009.

Saat ini penanganan kasus lingkungan hidup dan kehutanan dibagi menjadi tiga yaitu sanksi administasi sebanyak 10 kasus atau enam persen, penyelesaian sengketa 25 kasus atau 15% dan penegakan hukum pidana sebanyak 134 kasus atau 79%. (ant/gor)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN