BOGOR- Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI) 2005-2010, Ginandjar Kartasasmita mengatakan aktivis partai politik (parpol) dan menteri sebaiknya tidak duduk di Presidium ICMI.
"Parpol dan menteri bisa duduk di Dewan Pakar atau Dewan Pembina," kata Ketua Dewan Pakar yang baru saja di-demisionerkan dalam konferensi pers di muktamar ICMI ke-V Bogor, Senin.
Menurut dia, keberadaan parpol di dalam presidium akan memasung aspirasi umat. "Kalau ada menteri mereka jadi canggung, ICMI mau kritik tidak sama menterinya. Kalau ICMI setuju kebijakan pemerintah nanti di kira karena pimpinannya menteri," katanya.
Namun bila parpol maupun menteri di dewan pakar dan dewan penasihat diharapkan akan memberikan kontribusi yang lebih berarti. Para menteri dan para aktivis partai politik dapat memberikan berbagai bahan dari kebijakan dan menjelaskan kebijakan pemerintah lebih baik.
Di sisi lain, ICMI tetap mampu kritis terhadap pemerintah tanpa ada rasa canggung.
Ia menambahkan, presidium bukanlah segala-galanya dalam organisasi ICMI.
Menurut dia, majelis pimpinan pusat ICMI terdiri dari sembilan orang. Lima orang presidium, seorang sekretaris jenderal, seorang bendahara, ketua dewan pakar dan ketua dewan penasihat. Pimpinan ICMI di luar presidium juga merupakan jabatan yang vital bagi ICMI.
"Presidium itu hanyalah puncak dari gunung es," katanya.
Sementara itu, ICMI sebagai organisasi tidak hanya mengandalkan presidium, namun juga dilengkapi berbagai alat organisasi lainnya.
Untuk itu, menurut dia, ICMI harus mampu memanfaatkan seluruh alat-alat kelengkapan organisasi agar semakin kuat dan berkiprah dalam masa-masa mendatang. (gor/ant)
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)
Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS
