BOGOR- Tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Dr Hidayat Syarief mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung perlu ditinjau ulang karena banyak masalah dalam pelaksanaannya.
Polemik seputar peninjauan ulang Pilkada kembali muncul dalam Muktamar V ICMI di Kota Bogor, 4-7 Desember 2010.
Prof Hidayat Syarif yang tercatat sebagai ketua SC dalam Muktamar V ICMI di Bogor, Rabu, mengatakan, sejak diberlakukan pada 2005, Pilkada menimbulkan banyak masalah yang sangat serius.
Masalah tersebut nyaris selalu ditemukan dalam setiap perhelatan Pilkada baik yang digelar kabupaten/kota maupun provinsi.
Konflik horizontal antarpendukung calon merupakan salah satu masalah yang timbul dalam Pilkada.
Konflik juga kerap melibatkan calon dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga kerap menganggu jalannya pembangunan daerah setempat.
Kerugian terbesar yang ditimbulkan yaitu berupa borosnya anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan pesta rakyat tersebut.
"Anggaran yang digunakan untuk menggelar Pilkada di sebuah daerah sangat besar, bahkan mencapai puluhan miliar rupiah. Anggaran tersebut akan bermanfaat kalau digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," papar Hidayat Syarief.
Oleh karena itu, dia menyerukan Pilkada ditinjau ulang demi memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Pemilihan secara langsung, menurut Hidayat, cukup untuk presiden - wakil presiden dan anggota parlemen. “Gubernur, bupati dan wali kota sebaiknya dipilih DPRD," katanya. (gor/ant)
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)
Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS
Berita Terkait
