Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Merindukan GBHN

Kamis, 10 Maret 2016 | 06:16 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi topik hangat yang didiskusikan publik dalam beberapa waktu belakangan ini. Ini dilandasi oleh pemikiran bahwa negara memang membutuhkan landasan pembangunan terencana dan terarah.

 

Sejak reformasi bergulir 1998, GBHN memang tidak lagi digunakan sebagai panduan pembangunan. Arah pembangunan negara diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih. Jadi, selama pergantian pemerintahan berlangsung, maka arah pembangunan juga bisa berubah. Apa boleh buat. Tapi itulah tuntutan reformasi.

 

Kini, setelah 18 tahun reformasi bergulir, ada sejumlah kalangan merasa ada sesuatu yang hilang. Itulah GBHN. Orang merindukan kembali hadir GBHN sebagai pedoman arah atau panduan pembangunan negara. Namun, untuk mengubahnya memang harus ada amandemen terhadap konstitusi.

 

Itu bukan hal mustahil untuk dilakukan. Tuntutan kini jelas sangat berbeda. Makanya saatnya Majelis Permusyarawatan Rakyat untuk serius menampung berbagai aspirasi terkaitan wacana untuk hidupkan kembali GBHN.

 

Kita punya banyak forum untuk kajian dan diskusi dengan berbagai kalangan. MPR harus mulai membuka mata selebar-lebarnya untuk public-hearing dengan masyarakat luas: perguruan tinggi, ahli hukum tata negara, ormas, dan komponen masyarakat lainnya.

 

Tidak salah jika kita kembali melihat makna penting yang tertuang dalam GBHN di masa pemerintahan Orde Baru. GBHN adalah rencana pembangunan negara yang merupakan potret keinginan rakyat Indonesia bagaimana negara ini dibangun dalam beberapa waktu ke depan.

 

Semua yang tertulis dalam GBHN adalah rencana haluan pembangunan negara yang dibuat oleh MPR, dan dilaksanakan oleh presiden. Di dalam GBHN juga tertera aturan – aturan jalannya pembangunan negara yang harus berlandaskan kepada UUD 1945 sebagai tempat tertulisnya tujuan atau cita – cita negara Indonesia. penjabaran GBHN yang dibuat dan dilaksanakan oleh presiden tidak boleh bertentangan dari GBHN tadi sebagai landasan pembangunan nasional.

 

Proses pembangunan dibantu oleh para menteri yang telah ditunjuk presiden. GBHN ini dibuat oleh MPR melalui ketetapan atau keputusan MPR yang meninjau dari kebutuhan dan masalah – masalah yang ada di masyarakat.

 

Setiap daerah di Indonesia pun harus mengikuti pembangunan dan peraturan yang berasal dari pemerintah pusat, agar perencanaan pembangunan itu berjalan merata setiap daerah. Kini, dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah punya kebijakannya sendiri-sendiri untuk membangun daerahnya. Lalu, apakah Indonesia menjadi lebih setelah tanpa GBHN?

 

Wawan

Jln Kramat Pela, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN