Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

DPR Janji RUU Pertembakauan Akan Lindungi Petani Tembakau

Jumat, 26 Agustus 2016 | 11:23 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

JAKARTA- Hasil survei Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Hasbullah Thabrany meresahkan banyak pihak, termasuk DPR RI.

DPR RI pun merespons survei itu dengan mempercepat proses pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang intinya melindungi dan menyejahterakan para petani tembakau dan cengkih di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun mengatakan, survei kenaikan rokok Rp 50 ribu yang diprakarsai oleh UI itu hanya untuk memuaskan kepentingan asing. Itu terbukti survei tersebut dibiayai Bloomberg Initiative sekitar Rp 4,5 miliar.

Karena itu, politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah berhati-hati dan pertimbangkan betul sebelum mengambil kebijakan tentang menaikkan harga rokok.

“Dampak dari kenaikan rokok Rp 50 ribu sangat luas. Yang sangat nyata akan dirasakan 6,2 juta petani tembakau," kata Misbakhun dalam Dialektika Demokrasi yang digelar di Press Room DPR RI di Jakarta, Kamis (26/8).

Diskusi bertema ‘"Rokok, Pajak dan Nasib Petani Tembakau" juga menghaditkan pembicara politisi Partai Gerindra, Heri Gunawan, Pimpinan Pergerakan Perlawanan Petani Tembakau dari LIPI, Mohamad Sobary, dan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamudji.

Misbakhun lebih jauh mengatakan, selama ini kontribusi rokok pada negara sangat besar yaitu Rp 145 triliun. Jumlah itu jauh lebih besar dari kontribusi ratusan BUMN yang hanya Rp 30 triliun.

"Jadi pemerintah harus bijaksana karena rokok itu menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.

Sementara itu, Heri Gunawan menilai isu kenaikan rokok Rp 50 ribu hanya gonjang-ganjing politik yang dilakukan sekelompok orang yang didanai asing.

Karena itu, pemerintah jangan sembrono dan gegabah dalam merespons hasil survei UI yang jelas-jelas dibiayai asing.

Heri melihat dampak yang sangat besar dari menaikkan harga rokok yakni makin banyaknya rokok ilegal yang beredar.

Saat ini saja, kata dia, peredaran rokok ilegal sudah mencapai 11% dan itu sudah merugikan negara dan petani. Pabrikan rokok Indonesia dulu mencapai 4.600 -an, tapi kini tinggal 700-an. Selalu berkurang karena kebijakan pemerintah yang memihak asing.

“Jadi, Gerindra akan menolak kalau pemerintah menaikkan harga rokok hanya berdasarkan survei yang melayani kepentingan asing," katanya.

Ideologi Perlawanan

Sementara itu, Mohamad Sobary menegaskan dirinya akan terus melakukan perlawanan untuk membela petani tembakau.

“Sejak BJ Habibie sudah ada lobi-lobi asing soal rokok ini dan diakomodasi dengan menerbitkan Keppres. Tapi, ketika Gus Dur menjadi Presiden RI, Keppres itu ditunda pemberlakuannya untuk membela petani tembakau,” katanya.

Hanya saja, kata dia, Keppres itu kemudian kembali diberlakukan oleh Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mencabut Keppres tersebut.

"SBY jelas mencabut Keppres itu untuk kepentingan AS sebagai negara keduanya (my second country)," jelas Sobary.

Yang pasti semua aturan soal rokok, kata Sobary, bertujuan untuk membunuh petani tembakau.

Sementara itu, Pamudji mengatakan isu rokok menjadi pukulan terhadap bangsa ini khususnya bagi petani di 14 provinsi.

Karena itu, semua petani menolak kenaikan itu karena akan menghancurkan petani tembakau.

"Padahal, rokok ini penyumbang terbesar pada APBN, APBD dan masyarakat. Jadi, harus ada kejelasan keperpihakan negara kepada petani melalui UU, dan menaikkan cukai dari 2 % menjadi 20 % untuk kepentingan pemberdayaan petani,” katanya. (gor)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN