Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pembahasan RUU KUP Harus Jadi Prioritas DPR

Rabu, 28 Maret 2018 | 12:57 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

JAKARTA -.Dua kali masa sidang DPR, pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) tak pernah menjadi prioritas. DPR lebih memprioritaskan revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Meski sama-sama pentingnya, namun UU KUP sangat dinantikan lantaran menjadi tulang punggung reformasi pajak. Kedudukannya sama halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi aparat penegak hukum. RUU KUP juga merupakan paket reformasi perpajakan sebagaimana visi Nawacita Presiden Jokowi.


Sejak awal menjabat Presiden Jokowi menegaskan bahwa para menteri hanya akan menjalankan visi, misi, dan program utama presiden sehingga tidak ada visi dan misi menteri dalam Kabinet Kerja. Presiden juga menegaskan para menteri Kabinet Kerja harus bekerja sesuai dengan garis lurus berdasarkan arahan presiden yang disampaikan secara tertutup.


Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform & Public Policy (INSTEP) Hendi Subandi mengingatkan bahwa Indonesia sudah menyelenggarakan pengampunan pajak (tax amnesty). Di satu sisi, kebijakan itu tentu akan menimbulkan rasa ketidakadilan antara yang patuh dan belum patuh.


"Sehingga diperlukan suatu penyesuaian dalam bentuk legalitas administrasi perpajakan yang memberikan kepastian hukum," kata Hendi di Jakarta, Rabu (28/3).


Menurut Hendi, RUU KUP memberikan jaminan hukum dan business friendly dibandingkan Undang-Undang sebelumnya. Contoh dalam hal ini adalah apabila ada musibah, akan ada penghapusan sanksi dan denda atas dunia usaha.


"Bahwa RUU KUP juga memberikan jaminan hukum dan pelayanan atas perilaku bisnis yang berubah akibat kemajuan teknologi terutama untuk sisi perpajakan," tandasnya.


Catatan lain, bahwa penerimaan pajak yang tidak pernah tercapai dalam 1 dasawarsa terakhir, bahkan dengan APBN-P yang diubah hanya sekitar 3-4 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Ini mengindikasikan bahwa sudah saatnya reformasi perpajakan dijalankan secara sungguh-sungguh.


"Polemik hutang Indonesia yang kerap menjadi sorotan publik perlu dicarikan solusi. Kita pasti sepakat bahwa lebih baik tidak berhutang daripada berhutang sehingga tentu lebih baik APBN didanai secara mandiri dengan penerimaan pajak," tegasnya.


INSTEP juga mencatat, salah satu janji Nawacita menyebutkan bahwa pemerintah akan mendirikan sebuah lembaga otoritas pajak di bawah presiden. Jika RUU KUP terwujud, maka ini kompensasi atas pesta rakyat atas pemutihan pajak dalam bentuk pengampunan pajak.


Seperti diketahui, RUU KUP adalah salah satu pilar reformasi pajak. RUU yang merupakan usulan Pemerintah itu, sebenarnya mulai dibahas, namun dalam pembahasan terakhir, pembahasan perubahan undang-undang tersebut masih sampai mendangarkan pandangan dari pengamat pajak, akademisi, dan pengusaha, rapat konsinyering, serta kunjungan kerja (kunker) ke Australia dan Ekuador. (is)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN